PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT.

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1946

TENTANG

PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan pembaharuan susunan Komite Nasional Pusat;

Mengingat : Keputusan Rapat Pleno Komite Nasional Pusat pada tanggal 3 Maret tahun 1946; di Surakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946;

pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, Aturan Peralihan pasal IV Undang-Undang

Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden Republik Indonesia No. X tanggal 16 Oktober 1945. Perundang-undangan

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Peraturan ditjen Memutuskan : Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1.

1. Jumlah anggauta Komite Nasional Pusat ialah 200 orang yang terbagi dalam :

• 110 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah;
• 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik, dan
• 30 orang yang ditunjuk oleh Presiden.

1. Pembagian dalam golongan-golongan hanya berlaku guna pembentukan.

Pasal 2.

1. Yang dimaksud dengan golongan a, ialah anggauta-anggauta yang dipilih oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan bagi daerah Jawa dan Sumatra, dan oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap propinsi bagi daerah Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku.

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pembagian menurut daerah ditetapkan sebanding dengan banyaknya penduduk berdasarkan cacah jiwa 1930 dengan progressie (kemajuan) yang didapat tiap-tiap tahun.
2. Dalam menetapkan angka perimbangan dari jumlah anggauta pada umumnya dibulatkan ke atas. Berdasarkan kebijaksanaan pembulatan dapat dilakukan menyimpang dari penetapan tersebut.

Pasal 3.

1. Guna menetapkan pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan di daerah Jawa, maka dalam tiap-tiap kawedanan dibentuk satu komisi yang terdiri dari wakil-wakil perkumpulan politik, sosial, ekonomi, dan Laskar-laskar rakyat.
2. Banyaknya wakil perkumpulan dalam komisi tersebut pada ayat satu ialah seorang buat satu perkumpulan.
3. Jumlah anggauta komisi ialah sebanyak jumlah badan-badan dan perkumpulan yang terdapat pada kawedanan, dengan memperhatikan pasal 5.

Pasal 4.

1. Komisi tersebut menetapkan daftar pemilih yang terdiri dari 10 orang yang tinggal dalam daerah kawedanan. 2. Orang yang tidak tergabung dalam Perundang-undanganperkumpulan juga boleh dimasukkan dalam daftar pemilih tersebut pada ayat 1. Peraturan ditjen Pasal 5. Jika dalam sesuatu kawedanan tidak terdapat sesuatu perkumpulan yang tersebut dalam pasal 3, maka Wedana bersama dengan camat-camat bawahannya membentuk satu komisi yang terdiri dari 7 orang-orang cerdik pandai. Demikian pula jika jumlah perkumpulan yang ada kurang dari 5, maka jumlah anggauta komisi ditambah oleh Wedana bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada sehingga menjadi 7.

Pasal 6.

Pemilih-pemilih yang ditetapkan oleh komisi-komisi kawedanan dari satu karesidenan bersama-sama merupakan badan pemilih karesidenan.

Pasal 7.

1. Guna menetapkan pemilih-pemilih Karesidenan di daerah Sumatera diadakan bagi tiap-tiap karesidenan satu komisi yang sekaligus menetapkan pemilih dari karesidenannya.
2. Komisi terdiri dari wakil-wakil perkumpulan-perkumpulan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1.
3. Jumlah pemilih bagi sesuatu karesidenan ialah 20 X jumlahnya anggauta

www.djpp.depkumham.go.id

golongan a yang ditetapkan buat karesidenannya.

1. Jika dalam Karesidenan yang berkepentingan tidak terdapat sesuatu perkumpulan, maka Residen bersama-sama dengan Kepala-Kepala daerah yang langsung dibawahnya menetapkan sebuah komisi yang terdiri dari orang-orang cerdik pandai dalam daerahnya.

Pasal 8.

1. Guna menetapkan pemilih-pemilih dari daerah-daerah lainnya maka ditiap-tiap Propinsi diadakan suatu komisi pemilih menurut aturan-aturan yang berlaku buat karesidenan dalam pasal 7.
2. Berhubung dengan keadaan maka Propinsi-Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1 dapat menyelenggarakan pemilihan di Jawa.
3. Jika bagi sesuatu Propinsi tidak ada perkumpulan yang bisa mengirimkan wakil kepada komisi tersebut, maka Gupernur bersama-sama dengan orang-orang cerdik pandai yang berasal dari daerahnya membentuk suatu komisi yang terdiri dari 7 orang. Demikian pula jika jumlah perkumpulan-perkumpulan yang dapat mengirimkan wakilnya kurang dari 5 (lima), jumlah anggauta komisi ditambah oleh Gupernur bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada itu sehingga menjadi 7 orang. Perundang-undangan
4. Jika Gupernur tidak dapat membentuk Komisi yang dimaksud dalam ayat 3 dalam waktu yang ditetapkanPeraturanoleh Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat maka Menteriditjen Dalam Negeri menunjuk penggantinya untuk membentuk Komisi tersebut.

Pasal 9.

1. Sesuatu badan Pemilih boleh memilih orang yang tinggal di luar daerahnya.
2. Jika seseorang terpilih oleh lebih dari satu daerah maka ia selekas mungkin memberitahukan kepada Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dari daerah mana ia menerima pemilihannya.
3. Pemilihan yang tidak diterima oleh orang yang dimaksud dalam ayat 2 diulangi dengan mengingat peraturan-peraturan Undang-undang ini.

Pasal 10.

1. Guna menetapkan wakil-wakil perkumpulan yang dimaksud oleh pasal 1 huruf b, maka oleh Presiden diangkat satu Komisi yang anggauta-anggautanya terdiri dari wakil-wakil perkumpulan politik, yang memenuhi syarat-syarat berikut :

• mempunyai pengurus besar.
• mempunyai cabang-cabang dalam 10 karesidenan.

www.djpp.depkumham.go.id

1. Jumlah wakil tiap-tiap perkumpulan di dalam komisi tersebut dalam ayat 1 sebanyak-banyaknya 2 orang yang ditunjuk oleh perkumpulan sendiri.
2. Komisi berapat di bawah pimpinan ketua yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggautanya.

Pasal 11.

Komisi tersebut dalam pasal 10 menetapkan :

• perkumpulan politik mana yang harus mempunyai wakil dalam Komite Nasional Pusat.
• berapa jumlah wakil tiap-tiap perkumpulan tersebut dengan mengingat jumlah yang tersebut dalam pasal 1 ayat b.

Pasal 12.

1. Tiap-tiap perkumpulan merdeka dalam menetapkan wakilnya dalam Komite Nasional Pusat.
2. Penetapan tersebut di atas berlaku selama adanya Komite Nasional Pusat.

Pasal 13.

1. Dalam menunjuk anggauta-anggauta golongan c, Presiden tidak terbatas pada orang-orang yang masuk sesuatu perkumpulan.Perundang-undangan
2. Dalam menetapkan golongan c Presiden harus memperhatikan adanya wakil dari bagian warga negara yang di bawahPeraturan pemerintah kolonial tidak termasuk dalam golongan bangsa Indonesia. ditjen
3. Dalam menetapkan wakil-wakil golongan yang tersebut dalam ayat 2 hendaklah Presiden mendengar gabungangabungan (perkumpulan-perkumpulan yang terdapat diantara golongan yang berkepentingan).

Pasal 14.

Yang tidak boleh menjadi anggauta Komite Nasional Pusat ialah: Presiden, Wakil Presiden Negara Republik Indonesia; Menteri, Wakil Menteri, Direktur-Jenderal dan Sekretaris dari suatu Departemen; Sekretaris Negara; Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Dewan Pertimbangan Agung; Ketua dan Hakim Mahkamah Agung; Ketua Pengadilan Tinggi; Jaksa Agung; Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gupernur; Komisaris Tinggi, Residen; Prajurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

Pasal 15.

1. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II diangkat oleh Presiden dari 3 orang calon yang dipilih oleh sidang yang pertama Komite Nasional Pusat.
2. Angkatan tersebut pada ayat 1 diumumkan dalam berita Republik Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 16.

1. Aturan yang tersebut pada pasal 12 ayat 2 berlaku pula buat anggauta-anggauta yang termasuk dalam golongan a dan c dari pasal 1 ayat 1.

2. Berhenti jadi anggauta :

• Karena meninggal.
• Atas permintaan anggauta yang bersangkutan.
• Karena diangkat dalam jabatan seperti tersebut dalam pasal 14.

1. Penggantian anggauta yang berhenti menurut aturan ayat 2 diserahkan kepada pihak yang memilih atau menunjuk anggauta yang berhenti itu.

Pasal 17.

1. Untuk menyelenggarakan pembentukan Komite Nasional Pusat baru oleh Presiden diadakan suatu badan yang dinamai Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
2. Badan Pembaharuan berpusat di Jogyakarta dan mempunyai cabang-cabang pada tiap-tiap karesidenan Jawa dan Sumatera dan pada tempat kedudukan Gupernur untuk Borneo dan Maluku, dan untuk daerah Sulawesi dan Sunda Kecil pada tempat menurut pendapat-pendapat Pusat Badan Pembaharuan. 3. Anggauta-anggauta Pusat Badan Perundang-undanganPembaharuan diangkat oleh Presiden dan anggauta-anggauta cabang Badan Pembaharuan diangkat oleh Residen atau Gubernur yang bersangkutan. Peraturan ditjen

Pasal 18.

1. Cara-cara pemilihan anggauta golongan a ditetapkan dengan peraturan yang disusun oleh Pusat Badan Pembaharuan.
2. Peraturan itu diumumkan dengan segala alat penyiaran.

Pasal 19.

Untuk menjaga jangan sampai ada pertepatan pemilihan seorang dan/atau penunjukan oleh partai dan oleh Presiden sebaik-baiknya dilakukan lebih dahulu penetapan anggauta golongan a, kemudian penetapan anggauta golongan b, dan akhirnya penunjukan oleh Presiden.

Pasal 20.

Dengan berlakunya Undang-undang ini peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 18 April 1946 batal.

Pasal 21.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Peralihan. Komite Nasional Pusat yang lama bubar pada saat pelantikan Komite Nasional Pusat Baru, yang disusun menurut Undang-undang ini.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 10 Juli 1946. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

Perundang-undangan Peraturan ditjen

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN PADA PASAL 2 AYAT 2 DAN AYAT 3.

DI JAWA : (70 orang).

1. Banten= 2 orang, 2. Jakarta: 4 (termasuk Jakarta- kota 3)= 7 orang, 3. Bogor= 4 orang, 4. Priangan= 6 orang, 5. Cirebon= 3 orang, 6. Banyumas= 4 orang, 7. Pekalongan= 4 orang, 8. Kedu= 3 orang, 9. Semarang= 3 orang, 10. Pati= 3 orang, 11. Bojonegoro= 3 orang, 12. Madiun= 3 orang, 13. Kediri= 4 orang, 14. Surabaya= 3 orang,
2. Malang= 5 orang, 16. Besuki= 3 orang, 17. Madura= 3 orang, 18. Surakarta= 4 orang,
3. Yogyakarta= 3 orang.

DI SUMATERA : : (18 orang).

1. Aceh= 2 orang, 2. Sumatera Timur= 3 orang, 3. Tapanuli= 2 orang, 4. Sumatera Barat= 3 orang, 5. Riau= 1 orang, 6. Jambi= 1 orang, 7. Bangkahulu= 1 orang, 8. Palembang= 3 orang, 9. Bangka dan Bilitung= 1 orang, 10. Lampung= 1 orang.

DI KALIMANTAN : (5 orang).

1. Kalimantan Barat= 2 orang, 2. Kalimantan Selatan dan Timur= 3 orang. Perundang-undangan DI SULAWESI : (9 orang). Peraturan
2. Sulawesi Utara= 4 orang, 2. Sulawesiditjen Selatan= 5 orang.

DI SUNDA-KECIL : (4 orang)

DI MALUKU : (4 orang).