Pasal 29

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai

Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.

(2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan

pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

(3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan

pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.

(4) Pendaftaran . . .

(4) Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri

dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

(6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.