Pasal 76

(1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari Menteri yang berwenang. (2) Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara. (3) Perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama,
lambang, tanda gambar, dan kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada kantor wi1ayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan, dan Fungsi