Pasal 27

(1) DPRA/DPRK wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRA/DPRK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. pengertian kode etik;

b. tujuan kode etik;

c. pengaturan sikap, tata kerja dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRA/DPRK serta pihak lain;

d. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRA/DPRK;

e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; dan

f. sanksi dan rehabilitasi.

Bagian Keempat

Penyidikan dan Penuntutan