Pasal 138

(1) MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. (2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.