MEMPERPANJANG LAGI WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1948

TENTANG

MEMPERPANJANG LAGI WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN

KEWARGAAN NEGARA INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan persengketan senjata sukar untuk mengadakan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1947, sehingga waktu untuk mengajukan pernyataan itu perlu diperpanjang;

Mengingat : pasal 20 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG LAGI WAKTU UNTUK MENGAJUKAN

PERNYATAAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA.

Pasal 1.

Segala pernyataan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia yang menurut Undang-undang No. 3 tahun 1946 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 tahun 1947 dan Undang-undang No. 8 tahun 1947 harus diajukan sebelum tanggal 17 Agustus 1948, dapat diajukan sampai hari tersebut.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari bulan 10 April 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta. pada tanggal 15 April 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 15 April 1948. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.