PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1947

TENTANG

PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921

(STBL. 1921 NO. 498)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pembebasan bea meterai dari surat-surat pemberitahuan, lapuran dan lain-lain surat, yang diwajibkan untuk mendapat surat idzin guna mengangkut, menyimpan atau mempunyai barangbarang; surat idzin itu sendiri dengan catatan di atas surat tersebut dan surat-surat bukti yang menyatakan surat-surat itu telah diserah- kan sebagaimana tertera dalam

pasal 31, II No. 8 A.B.M. 1921 tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Perundang-undangan

bahwa pembebasan bea meterai diuraikan di atas merugikan keuangan Negara, yang pada waktu sekarang memerlukan sangat pemasukan uang Peraturan dalam Kas Negara; ditjen bahwa berhubung dengan itu perlu ditarik kembali aturan termaktub dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN

ATURAN BEA METERAI 1921.

Pasal 1.

Pasal 31 ke II No. 8 Aturan Bea Meterai 1921, Stbl 1921 No. 498 dicabut.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura pada hari diumumkan dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 5 Mei 1947.

Sekretaris Negara, Perundang-undangan A.G. PRINGGODIGDO. Peraturan ditjen

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN UNDANG-UNDANG 1947 No. 10 TENTANG PERUBAHAN

ATURAN BEA METERAI 1921.

Umum : Oleh karena pada masa ini surat (pas) dan surat idzin untuk mengangkut menyimpan atau mempunyai barang-barang, suatu hak luar biasa berhubung dengan kekurangan barang-barang, maka sudah selayaknya mereka yang mendapat surat-surat tersebut di atas karena mempunyai hak itu dikenakan pula pajak dengan cara surat-idzinnya harus dibubuhi meterai tempel.

Pasal 1.:

Berhubung dengan dicabutnya aturan termaktub dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921, maka antara lain surat-surat permohonan dan suratidzinnya untuk mengangkut atau menyimpan atau mempunyai barang-barang yang dimajukan kepada dan diberikan oleh Jawatan Kemakmuran Daerah maupun Kementerian Kemakmuran harus dibuat dengan dibubuhi meterai tempel seharga R 1,50 yaitu bea meterai menurut

pasal 23 ke I; demikian pula halnya dengan surat idzin untuk membawa, mempunyai

dan mengisap candu d.l.l. Perundang-undangan Peraturan ditjen