Pasal 88

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat

(1) huruf a meliputi:

• pelayanan kesehatan;

• pelayanan kebersihan;

• pelayanan parkir di tepi jalan umum;

• pelayanan pasar; dan

• pengendalian lalu lintas.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi

penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka

pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk

2022, No.4 -54-

memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa

yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf

b meliputi:

• penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar

grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha

lainnya;

• penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil

bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya

dalam lingkungan tempat pelelangan;

• penyediaan tempat khusus parkir di luar badan

jalan;

• penyediaan tempat penginapan/

pesanggrahan/vila;

• pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

• pelayanan jasa kepelabuhanan;

• pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga;

• pelayanan penyeberangan orang atau barang

dengan menggunakan kendaraan di air;

• penjualan hasil produksi usaha Pemerintah

Daerah; dan

• pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset

Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan

objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:

• persetujuan bangunan gedung;

• penggunaan tenaga kerja asing; dan

• pengelolaan pertambangan rakyat.

(5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan

2022, No.4 -55-

atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh

Daerah.

(6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana

kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas

pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing

perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

(7) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

merupakan pungutan Daerah berupa iuran

pertambangan rakyat kepada pemegang izin

pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam

rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah

di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

(8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan

ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(9) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:

• Objek Retribusi;

• Subjek dan Wajib Retribusi;

• Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi;

dan

• Tata cara penghitungan Retribusi.