Pasal 167

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur

dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan Daerah,

Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi

Pendanaan.

(2) Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber

pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD.

(3) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau

Pembiayaan Utang Daerah.

(4) Pendanaan selain dari APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama

dengan pihak swasta, badan usaha milik negara,

BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

(5) Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

dapat menyinergikan dengan belanja

kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan.