Pasal 123

pasal.id

(1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan. (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan b. lembaga pemantau Pemilihan asing. (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemantau Pemilihan asing juga harus memenuhi persyaratan khusus: a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan; b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; dan c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Lembaga pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.