Pasal 16

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

• menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman;
• menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
• menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
• memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
• melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
• mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan

14 / 73

DIVA | DIUNDUH PADA 19 JULI 2023

www.hukumonline.com

lokal;

• mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
• mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
• mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
• memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
• menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
• memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
• memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Penjelasan Pasal 16 Cukup jelas.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi