Pasal 102

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 wajib dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah

daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Penjelasan Pasal 102 Cukup jelas.

Paragraf 6 Pengelolaan