mempersamakan "keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog"

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1948

BAHAYA. KEADAAN BAHAYA.

Peraturan tentang mempersamakan "keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog" seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menambah Undang-undang Keadaan Bahaya tertanggal 6 Juni 1946 No. 6 dengan ketentuan yang menyamakan "Keadaan Bahaya" dengan "tijd van oorlog" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara;

Mengingat : a. Undang-undang tertanggal 6 Juni 1946 No. 6 dan

• Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undangundang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1.

Diantara pasal 1 dan pasal 2 dari "Undang-undang Keadaan Bahaya" ditambah satu pasal 1a yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1 a.

Jika suatu daerah dinyatakan berada dalam keadaan bahaya, maka untuk daerah itu ada "tijd van oorlog" dalam arti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab

www.djpp.depkumham.go.id

Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta. pada tanggal 9 Januari 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Muda Pertahanan,

AROEDJI KARTAWINATA.

Menteri Kehakiman,

KASMAN SINGODIMEDJO.

Diumumkan pada tanggal 10 Januari 1948.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

www.djpp.depkumham.go.id