DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1947

TENTANG

DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO.5, 7, 8, 9, 11 DAN 16

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahun 1946 :

• menurut pasal 11 ayat (1) dari "Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946" hanya berlaku buat selama-lamanya 3 bulan;
• hingga sekarang telah 3 bulan berlaku;
• masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang; Perundang-undangan

Mengingat : a. pasal 11 ayat (2) "Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946"; Peraturan

• pasal 5 ayat (1) "Undang-undangditjen Dasar";
• pasal IV "Aturan Peralihan Undang-undang Dasar";
• Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Pusat

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG

BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA

No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 TAHUN 1946

Pasal 1.

Memperpanjang waktu berlakunya :

• Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5 tahun 1946 tentang

www.djpp.depkumham.go.id

penjabatan-penjabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya;

• Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
• Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 8 tahun 1946 tentang pesawat penerimaan radio;
• Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio;
• Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 11 tentang pencetakan pengumuman dan penerbitan;
• Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 16 tentang pembikinan pemeriksaan dan peredaran film; sampai tanggal 11 bulan April 1947.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1946.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1947,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO. Perundang-undangan Perdana Menteri Peraturan ditjen SOETAN SJAHRIR.

Diumumkan pada tanggal 15 Januari 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.