Pasal 98

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai

wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan. Pasal ...