Pasal 101

(1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang

dalam pengawasan.

(2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.

(3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.