PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan

perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar

internasional;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, dan menambah 2 (dua)

angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan

lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,

atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah

menjadi Harta Kekayaan yang sah.

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

hukum.

1. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak

bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

1. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di

bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan

termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan,

perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana

pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

1. Transaksi …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau

kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua

pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau

pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

• transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau

kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

• transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

• transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak

pidana.

1. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi

penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang

tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia

Jasa Keuangan.

1. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat,

dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik

apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk

tetapi tidak terbatas pada:

• tulisan, suara, atau gambar;

• peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

• huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau

memahaminya.

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya

disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam

rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.”

1. Ketentuan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 2

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari

tindak pidana:

• korupsi;

• penyuapan;

• penyelundupan barang;

• penyelundupan tenaga kerja;

• penyelundupan imigran;

• di bidang perbankan;

• di bidang pasar modal;

• di bidang asuransi;

• narkotika;

• psikotropika;

• perdagangan manusia;

• perdagangan senjata gelap;

• penculikan;

• terorisme;

• pencurian;

• penggelapan;

• penipuan;

• pemalsuan uang;

• perjudian;

• prostitusi;

• di bidang perpajakan;

• di bidang kehutanan;

• di bidang lingkungan hidup;

• di bidang kelautan; atau

• tindak …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4

(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara

Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak

pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak

langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

• menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa

Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

• mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia

Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas

nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

• membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas

nama pihak lain;

• menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

• menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya

sendiri maupun atas nama pihak lain;

• membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

• menukarkan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan

maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian

uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

• penempatan;

• pentransferan;

• pembayaran;

• hibah;

• sumbangan;

• penitipan; atau

• penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang

nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah

Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

1. Di antara …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi

Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10A

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan

siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam

rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib

merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk

memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

(3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan

siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun.”

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah serta menambah 2

(dua) ayat baru menjadi ayat (1a) dan ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 13

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai

berikut:

• Transaksi Keuangan Mencurigakan;

• Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah

kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau

lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan

dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1

(satu) hari kerja.

(1a) Perubahan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang

Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat

3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui

adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara

Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi

dilakukan.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi

dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji,

pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK

atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh

PPATK.

(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar

transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6a) Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak

membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1

(satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Kepala PPATK.”

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut

baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”

1. Ketentuan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 16

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing

yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara

Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan

tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima)

hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK.

(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada

PPATK paling lambat 5 (hari) kerja setelah mengetahui adanya

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat

rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.

(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa

rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih

atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa

oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik

Indonesia.”

1. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi

Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17A

(1) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang

memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain

baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun

mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang

disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Pejabat …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang

memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada

pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau

penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

(3) Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau

pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan

pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

1. Penjelasan Pasal 25 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam

penjelasan.

1. Ketentuan Pasal 26 diubah dengan menambah huruf baru yaitu huruf i,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai

berikut:

• mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi

yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;

• memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh

Penyedia Jasa Keuangan;

• membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan;

• memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang

tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ini;

• membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan

tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini

atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam

mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

• memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

• melaporkan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak

pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

• membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi

keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali

kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang

berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;

• memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan

sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan

Undang-Undang ini.”

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 29

(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan.

(2) Anggaran Tahunan PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.”

1. Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 29 yaitu Pasal 29A dan Pasal

29B, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29A

Pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan

jabatan, tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat dan

pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 29B

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional

atas usul Kepala PPATK.”

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

“Pasal 33

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana

pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim

berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan

mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh

PPATK, tersangka, atau terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku

ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan

kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan

menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

• identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK,

tersangka, atau terdakwa;

• tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

• d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala

Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh

penyidik;

• Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi

dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;

• Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang

bersangkutan.”

1. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIII

BANTUAN TIMBAL BALIK

DALAM MASALAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 44 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 44

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang

hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ini dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah

mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan

Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

(3) Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain

disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di

bidang hukum dan perundang-undangan.

(4) Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik

dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain

tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan

tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan

yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap

politik seseorang.

Pasal 44A

(1) Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 antara lain meliputi:

• pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk

pelaksanaan surat rogatori;

• pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;

• identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;

• pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan

penyitaan;

• upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan

hasil kejahatan;

• mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia

memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara

peminta;

• bantuan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama

timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang bertanggung

jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dapat

meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan

kepolisian berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan,

pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang

sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ini.

(3) Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam

pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.”

1. Di antara Bab VIII dan Bab IX ditambah 1 (satu) bab baru menjadi Bab

VIIIA tentang Ketentuan Lain, yang berisi 1 (satu) pasal sehingga berbunyi

sebagai berikut:

“BAB VIIIA

KETENTUAN LAIN

Pasal 44B

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi

internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut

Undang-undang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 108