PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi, khusus untuk daerah- daerah

tingkat I Sumatera Barat dan Riau, yang sekarang termasuk daerah

hukum Pengadilan Tinggi di Medan;

• bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan

pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No.

107);

1. Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum dan mahkamah Agung (Lembaran-Negara

tahun 1965 No. 70);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Dengan mencabut segala Peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-

undang ini;

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang meliputi

Sumatera Barat dan Riau yang berkedudukan di Bukit Tinggi dan

perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.

Pasal 1…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi

yang berkedudukan di Bukit Tinggi.

Pasal 2.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera

barat dan Riau.

Pasal 3.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera

Barat dan Riau.

Peraturan peralihan.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah-

daerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau yang pada saat berlakunya

Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan

Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bukit

Tinggi.

Peraturan Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Nopember 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Nopember 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 101

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1955

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN

UMUM.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini didalam perinsipnya ditiap-tiap

daerah tingkat I perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap daerah

tingkat II diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila tehnis dapat dipertanggung-

jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan

beban Pengadilan Tinggi di Medan dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas

Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi

lain dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam

tingkat banding secara cepat maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk

Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi.

Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagai

termaktub dalam Undang-undang No.1 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9).

Hal-hal tersebut diatas dijalankan dengan Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2785