PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk Daerah- daerah

tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan

Tengah, yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di

Surabaya;

• bahwa berhubung dengan huruf a diatas perlu diadakan perobahan

pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

1. Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 1964 No.

107).

1. Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran

Negara tahun 1965 No. 70).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan

Undang-undang ini.

Menetapkan :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin

dan perobahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi

yang berkedudukan di Banjarmasin.

Pasal 2.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pasal 3.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dikurangi dengan daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Peraturan Peralihan.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Daerah-

daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan

Tengah yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar

tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya, diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin.

Peraturan Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 22 September 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 22 September 196:

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 6

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJAR MASIN

DAN PEROBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA.

UMUM.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini didalam prinsipnya ditiap-tiap

Daerah Tingkat I perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap

Daerah Tingkat II diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila tehnis dapat dipertanggung

jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu daidakan tindakan-tindakan untuk meringankan

beban Pengadilan Tinggi Surabaya, dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas

Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan mencegah banyaknya

perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat maka

dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Banjarmasin.

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin tersebut harus dilaksanakan dengan

segera dan daerah hukumnya ditetapkan. Dengan demikian perlu diatur kembali daerah

hukum Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai termaktub dalam Undang-undang No. 1 Drt.

tahun 1951.

Hal-hal tersebut diatas dijalankan dengan Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2780

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA