Pasal 32

(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang

telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan

sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang

ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan

Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan

Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara

Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan

Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-

Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.