POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1965

TENTANG

POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

• bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan perundangan tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah perlu diperbaharui sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannya;
• bahwa pembaharuan itu, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, haruslah berbentuk satu Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sesuai dengan kegotongroyongan Demokrasi Terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) yang progresif dari Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan). Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965 serta untuk mewujudkan Daerah-daerah yang dapat berswadaya dan berswasembada;
• bahwa agar dapat dilaksanakan pembentukan Pemerintah Daerah tingkat III selekas mungkin;

Memperhatikan : Usul Panitia Negara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 514 tahun 1961 dan No. 5 47 tahun 1961:

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/ 1963, No. V/MPRS/1965. No. VI/MPRS/1965, No. VII/ MPRS 1965 dan No. VIII/MPRS/1965;

Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan: Pertama mencabut:

1. Undang-undang No, 1 tahun 1957;
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960;
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965;

Kedua menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Yang dimaksud dengan "Daerah" dalam Undang-undang ini, ialah daerah besar

dan daerah kecil tersebut dalam pasal 18 Undang-undang Dasar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(2) Istilah-istilah "Propinsi", "Kabupaten" dan "Kecamatan" sebagaimana halnya

dengan istilah-istilah "Kotaraya", "Kotamadya" dan "Kotapraja", adalah istilah- istilah untuk nama jenis Daerah dan bukan merupakan penunjukan sesuatu wilayah administratif.

(3) Yang dimaksud dengan "Kota" ialah kelompokan penduduk yang bertempat

tinggal bersama-sama dalam satu wilayah yang batasnya menurut peraturan- peraturan yang telah ditentukan.

(4) Yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah

kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan

pasal 18 Undang-undang Dasar.

(5) Jika dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas", maka yang

dimaksudkan adalah:

• Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat I itu;
• Daerah tingkat II bagi Daerah tingkat III yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat II itu.

(6) Dalam Undang-undang ini istilah keputusan dapat diartikan juga peraturan.

BAB II.

PEMBAGIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM DAERAH.

Pasal 2.

(1) Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam Daerah-daerah yang

berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

• Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat I.
• Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tingkat II dan
• Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat III.

(2) Ibu-kota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam Undang-undang

No. 10 tahun 1964, sebagai Kotapraja tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya Daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang- undang.

Pasal 3.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Pembentukan Daerah termaksud dalam pasal 2 ayat (1), nama, ibu-kota dan

batasnya, serta tugas kewenangan pangkalnya dan anggaran keuangannya yang pertama, diatur dengan Undang-undang.

1. Penyempurnaan batas wilayah Daerah begitu pula pemindahan ibu-kota, perubahan nama dan batas wilayah kemudian yang tidak mengakibatkan pembubaran sesuatu Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

(1) Kota dengan memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomis, penduduk dan lain-

lain, dapat dibentuk menjadi Kotaraya, Kotamadya atau Kotapraja dimaksud dalam pasal 2.

(2) Sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan

mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi Daerah tingkat III.

BAB III.

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAGIAN I. Ketentuan Umum.

Pasal 5.

(1) Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

(2) Kepala Daerah melaksanakan politik Pemerintah dan bertanggung jawab

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarchi yang ada.

Pasal 6.

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian.

Pasal 7.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua sampai terjadi poros Nasakom.

Pasal 8.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 9.

(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan bagi:

• Daerah tingkat I oleh Menteri Dalam Negeri,
• Daerah-daerah lain oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atas.

(2) Selama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada,

rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertua usianya.

Pasal 10.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas

Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, yang disusun dan pembiayaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah yang melakukan

pekerjaannya langsung dibawah pimpinan Kepala Daerah.

BAGIAN II Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

$ 1. Kepala Daerah.

Pasal 11.

Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh:

• Presiden bagi Daerah tingkat I,
• Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
• Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I.

Pasal 12.

(1) Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan

sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

(2) Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangand tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama

(3) Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti di maksud ayat (2) diatas

tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan.

Pasal 13.

(1) Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan

persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya emapt orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

(2) Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon dyang memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengajukan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama.

(3) Apabila juga dalam pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2)

diatas tidak,ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan.

Pasal 14.

(1) Kepala Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I dengan

persetujuan Menteri Dalam Negeri dari sedikit- dikitnya dua dan sebanyak- banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan

(2) Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Kepala Daerah tingkat I untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama.

(3) Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2)

diatas tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Menteri tersebut mengangkat seorang Kepala Daerah di luar pencalonan.

Pasal 15.

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah warga negara Indonesia yang selain memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai Negeri:

1. berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
2. menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpinpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktip melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya
3. tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
4. A. bagi Daerah tingkat I:

a.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan;

a.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Tinggi atau sekurang- kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingakt Atas;

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

a.3. sekurang-kurangnya berumur 35 tahun;

B. bagi Daerah tingkat II:

b.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan;

b.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

b.3. sekurang-kurangnya berumur 30 tahun;

C. bagi Daerah tingkat III:

c.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan;

c.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar;

c.3. sekurang-kurangnya berumur 30 tahun.

Pasal 16.

(1) Kepala Daerah dilarang:

• dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan, yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat Daerah;
• langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu perusahaan yang mempunyai dasar ikatan perjanjian dengan Negara atau dengan Daerah untuk memperoleh laba atau keuntungan;
• langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
• melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan;
• menjadi adpokat, pkrol atau kuasa dalam perkara dimuka pengadilan, dalam mana Daerah yang bersangkutan tersangkut.

(2) Terhadap larangan-larangan dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d,

Presiden dapat memberikan pengecualian, apabila kepentingan Daerah memerlukan.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17.

(1) Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun atau untuk masa yang

sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan tetapi dapat diangkat kembali.

(2) Kepala Daerah tidak dapat diperhentikan karena sesuatu keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, terkecuali apabila Penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya.

(3) Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diperhentikan oleh

Penguasa yang berhak mengangkat;

• atas permintaan sendiri;
• karena berakhir masa jabatannya dan telah diangkat Kepala Daerah yang baru;
• karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 15;
• karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan bagi Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 16;
• karena sebab-sebab lain.

Pasal 18.

(1) Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan tentang pejabat yang mewakili

Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.

(2) Selama Pemerintah Daerah dari Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang ini belum terbentuk dan tersusun menurut ketentuan-ketentuan dalam

pasal 5 dan selama kekuasaan pemerintahan dari Daerah termaksud belum

diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, kekuasaan dijalankan oleh Penguasa yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 19.

Kepala Daerah adalah pegawai Negara, yang nama jabatan dan gelarnya, kedudukan dan penghasilannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20.

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengangkat sumpah menurut

cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan:

• bagi Daerah tingkat I dihadapan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
• bagi Daerah lainnya dihadapan Kepala Daerah setingat lebih atas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud dalam ayat (1) adalah

sebagai berikut:

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat menjadi Kepala Daerah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan-perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dan Daerah daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Pemerintah dan Pegawai Negara.

Saya bersumpah (berjanji), bawha saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat di Daerah pada khususnya dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia".

$2 Wakil Kepala Daerah.

Pasal 21.

(1) Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 6 diangkat dari antara sedikit-

dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh:

• Presiden bagi Daerah tingkat I;
• Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
• Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I yang bersangkutan.

(2) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah sebagai dimaksud dalam

pasal 15 berlaku juga untuk Wakil Kepala Daerah.

(3) Larangan bagi Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 16 berlaku pula bagi Wakil

Kepala Daerah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Wakil Kepala Daerah adalah pegawai Negara yang gelar dan nama jabatannya,

kedudukan dan penghasilannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Wakil Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa jabatan yang sama dengan

masa jabatan Kepala Daerah atau untuk masa yang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tetapi dapat diangkat kembali.

(6) Wakil Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkecuali apabila Penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya.

(7) Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh

Penguasa yang berhak mengangkat:

• atas permintaan sendiri;
• karena berakhir masa jabatannya;
• karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 15 jo. ayat (2) pasal ini;
• karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan dimaksud dalam pasal 16 jo. ayat (3) pasal ini;
• karena sebab-sebab lain.

(8) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengangkat sumpah atau

mengucapkan janji menurut agamanya didepan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya

(9) Susunan kata-kata sumpah ata janji yang dimaksud dalam ayat (8) adalah sama

dengan susunan kata-kata sumpah atau janji dalam pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan, bahwa perkataan Kepala Daerah harus dibaca Wakil Kepala Daerah.

BAGIAN III.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. $ 1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 22.

(1) Bagi tiap-tiap Daerah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya, dengan dasar perhitungan jumlah penduduk yang harus mempunyai eorang wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta syarat-syarat minimum dan maksimum jumlah anggota bagi masing-masing Daerah sebagai berikut:

• bagi Daerah tingkat I, tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 40 maksimum 75;
• bagi Daerah tingkat II, tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 25 dan maksimum 40;
• bagi Daerah tingkat III, tiap-tiap 2.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 maksimum 25.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

ketentuan tersebut dalam ayat (1) sub a, b, dan c ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku untuk masa lima tahun.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengisi lowongan keanggotaan

antar waktu, duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu hanya untuk sisa masa lima tahun tersebut.

(5) Pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah diatur dengan Undang-undang.

Pasal 23.

Yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah warga negara Indonesia yang:

• telah berumur 21 tahun;
• bertempat tinggal pokok dalam wilayah Daerah yang bersangkutan sedikit- dikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II dan III yang bukan Kotamadya atau Kotapraja dapat juga bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kotamadya atau Kotapraja yang dilingkari oleh Daerah Tingkat II atau Daerah tingkat III yang bersangkutan.
• cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dalam huruf latin
• berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
• menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya;
• tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
• tidak menjadi anggota/bekas anggota sesuatu partai/organisasi yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib, kecuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan membuktikan persetujuannya apa yang tersebut dalam sub c, menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan disetujui Presiden.

Pasal 24.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap menjadi:

• Presiden dan Wakil Presiden;
• Menteri;
• Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
• Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
• Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang lain;

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan pada Daerah yang bersangkutan.

Pasal 25.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh:

• menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah yang bersangkutan itu tersangkut;
• ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;
• langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
• melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal- hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.

(2) Terhadap larangan-larangan tersebut dalam ayat (1), Kepala Daerah semufakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan pengecualian, apabila kepentingan Daerah memerlukannya.

(3) Anggota yang melanggar larangan tersebut dalam ayat (1), setelah diberi

kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atu tulisan, semufakat Dewan Perwakilan Rakayt Daerah diperhentikan oleh Kepala Daerah dan sebelum itu oleh Kepala Daerah tersebut dapat diperhentikan untuk sementara.

(4) Terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara tersebut

dalam ayat (3), anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat meminta keputusan banding kepada Kepala Daerah yang setingkat lebih atas dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti karena meninggal dunia,

atau diberhentikan karena:

• Permintaan sendiri;
• tidak lagi memenuhi sesuatu syarat seperti tersebut dalam pasal 23 dan 24;
• terkena larangan untuk mana berlaku ketentuan dalam pasal 23 sub g;
• melanggar suatu peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).

(2) Keputusan mengenai pemberhentian keanggotaan termaksud dalam ayat (1),

bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I diambil oleh Menteri

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pemerintah Harian dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atasnya atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pemerintah Harian.

(3) Atas keputusan yang diambil menurut ketentuan dalam ayat (2) diatas, kecuali

dalam hal dimaksud dalam ayat (1) sub a, anggota yang bersagnkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, berhak untuk meminta puutsan banding kepada Presiden mengenai putusan Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri mengenai keputusan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah setingkat lebih atas mengenai keputusan Kepala Daerah tingkat lainnya.

Pasal 27.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima uang sidang, uang jalan

dan uang penginapan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menerima uang

sidang untuk rapat yang dipimpin atau dihadirinya, tetapi kepadanya diberikan tunjangan jabatan dan disamping tunjangan jabatan dimaksud kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan pula uang kehormatan setiap bulannya, uang jalan dan penginapan, bila dipandang perlu uang perjalanan pindah dari tempat kediamannya yang lama ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya, selanjutnya uang penggantian biaya berobat untuk dirinya serta anggota keluarganya, tunjangan kematian serta tunjangan penghargaan yang diberikan pada akhir masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua atau pada waktu mereka berhenti dengan hormat dari jabatannya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas ditetapkan dengan

mengingat pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

Pasal 28.

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaan masing-masing dihadapan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I atau pejabat yang dikuasakan, dan dihadapan Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah-daerah lain atau pejabat yang dikuasakan.

(2) Pengangkatan sumpah (janji) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang antar waktu mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud pada ayat (1) dan (2) adalah

sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapjn juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..., tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, dan bawha saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat Daerah ....pada khususnya dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

(4) Pada waktu pengangkatan sumpah (janji), instansi yang berwenang, pejabat

yang dikuasakan atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berusaha supaya segala sesuatu dilaksanakan dalam suasana khidmad.

$ 2. Sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 29.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan

Ketuanya.

Atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut wajib memanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut untuk bersidang atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanya

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang- kurangnya sekali dalam

tiga bulan.

(3) Semua yang hadir pada rapat tertutup berkewajiban untuk merahasiakan

segala hal yang dibicarakan dalam rapat itu.

(4) Kewajiban merahasiakan seperti tersebut dalam ayat (3) berlangsung terus,

baik bagi anggota-anggota maupun pegawai- pegawai/pekerja-pekerja yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan itu dengan jalan lain atau dari surat-surat

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

yang mengenai hal itu, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut.

Pasal 30.

(1) Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbuka untuk umum, kecuali jika

Pimpinan menimbang perlu untuk mengadakan rapat tertutup ataupun sekurang-kurangnya seperlima anggota mengusulkan hal itu.

(2) Tentang hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat diambil keputusan,

kecuali tentang:

• anggaran belanja, perhitungan anggaran belanja;
• penetapan, perubahan dan penghapusan pajak;
• mengadakan pinjaman uang;
• Perusahaan Daerah;
• kedudukan harta-benda dan hak-hak Daerah; melakukan pekerjaan- pekerjaan, penyerahan-penyerahan barang dan pengangkutan- pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;
• penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya;
• mengadakan persetujuan Penyelesaian perkara perdata secara damai;
• penerimaan anggota-anggota baru;
• mengadakan usaha-usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum.

Pasal 32.

Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahj idak dapat dituntut karena pembicaraannya didalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau karena tulisannya yang disampaikan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakayt Daerah, kecuali jika mereka dengan itu mengumjmkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup.

BAGIAN IV. Badan Pemerintah Harian.

Pasal 33.

(1) Dalam Undang-undang pembentukan Daerah yang bersangkutan ditentukan

jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut kebutuhan:

• bagi Daerah tingkat I dari sekurang-kurangnya 7 orang;
• bagi Daerah tingkat II dari sekurang-kurangnya 5 orang dan
• bagi Daerah tingkat III sekurang-kurangnya 3 orang.

(2) Penambahan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut ketentuan

tersebut dalam ayat (1) sub a, b dan c ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala DAerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah sama dengan

masa jabatan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Jumlah anggota Badan Pemerintah Harian tersebut dalam ayat (1) harus tetap

terisi; setiap kali timbul lowongan harus diangkat seorang anggota baru yang berhenti bersama-sama dengan anggota-anggota lain pada akhir masa jabatan dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 34.

Yang dapat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian ialah warganegara Indonesia yang:

1. sekurang-kurangnya berumur 30 tahun;
2. berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
3. menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya;
4. tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi; 5.A. bagi Daerah tingkat 1:

a.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan;

a.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Tinggi atau sekurang- kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; B. bagi Daerah tingkat II:

b.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan;

b.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; C. bagi Daerah tingkat III:

c.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan;

c.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar;

1. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke- samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 35.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diberhentikan oleh:

• Presiden bagi Daerah tingkat I;
• Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
• Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I.

(2) Prosedur pengangkatan anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ayat

(1) mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan Kepala

Daerah yang setingkat dimaksud dalam pasal-pasal 12, 13 dan 14, kecuali mengenai jumlah calon yang harus diajukan sebanyak dua kali jumlah anggota Badan Pemerintah Harian yang diperlukan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 36 sub a, seorang anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dicalonkan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

(4) Anggota Badan Pemerintah Harian berhenti karena meninggal dunia atau

diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat:

• atas permintaan sendiri;
• karena berakhir masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
• karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 34 dan
• karena menjalankan sesuatu rangkapan jabatan yang dilarang menurut

pasal 36.

Pasal 36.

Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh:

• dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat Daerah;
• merangkap menjadi Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan;
• merangkap menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut;
• ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan perhitungan sesuatu badan yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan Daerah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus;
• langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pacht dibawah tangan mengenai sesuatu milik Daerah ataupun ikut serta dalam pembelian suatu tuntutan yang membebani Daerah yang sedang dalam sengketa;
• merangkap menjadi arsitek atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan dan mendatangkan keuntungan baginya;
• merangkap jabatan-jabatan lain yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Pemerintah Harian

mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dihadapan Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud dalam ayat (1) adalah sebagai

berikut:

"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga-sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian .... dengan sebaik-baiknya dan sejujur- jujurnya, bahwa saya senantiasa akan setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dan akan membantu memelihara segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan membantu Kepala Daerah ... dalam pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskannya kepada saya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 38.

(1) Anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang jalan,

uang penginapan, uang perjalanan pindah, uang pengganti biaya berobat untuk dirinya serta anggota keluarganya, tunjangan kematian bila meninggal dunia dan uang tanda penghargaan pada masa akhir jabatannya atau bilamana ia berhenti dengan hormat dari jabatannya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pememrintah Daerah.

(2) Peraturan Daerah tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan

petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan sebelum berlaku harus disahkan terlebih dahulu oleh:

• Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan
• Kepala Daerah setingakt lebih atas bagi lain-lain Daerah.

BAB IV.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I Ketentuan Umum.

Pasal 39.

(1) Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah-

tangga Daerahnya.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), dalam Undang-

undang pembentukan Daerah sebagai pangkal ditetapkan urusan-urusan yang termasuk rumah-tangganya disertai alat perlengkapan dan pembiayaannya serta sumber-sumber pendapatan yang pertama dari Daerah itu.

(3) Dengan Peraturan Pemerintah tiap-tiap waktu, atas usul dari Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sepanjang mengenai Daerah tingkat II dan III atas usul dari Kepala Daerah setingkat lebih atas, urusan-urusan tersebut dalam ayat (2) dapat ditambah dengan urusan-urusan lain.

Pasal 40.

(1) Urusan-urusan Pemerintah Pusat, sebagian atau seluruhnya yang menurut

pertimbangan Pemerintah Pusat dapat dipisahkan dari tangan Pemerintah Pusat untuk diatur dan diurus sendiri oleh Daerah, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan menjadi urusan rumah-tangga Daerah.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dalam ayat (1) harus diatur pula biaya-

biaya belanja urusan serta alat perlengkapannya yang harus diserahkan kepada Daerah serta ditunjuk sumber-sumber pendapatan yang pertama bagi Daerah itu untuk dapat menutup biaya belanja urusan tersebut,

Pasal 41.

(1) Sesuatu Daerah dengan Peraturan Daerah dapat memisahkan sebagian atau

seluruh urusan-urusan tertentu dari urusan rumah-tangganya untuk diatur dan diurus sendiri oleh Daerah tingkat bawahan yang ada dalam wilayah Daerahnya.

(2) Peraturan tersebut dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh

Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

(3) Bagi penyerahan dimaksud ini, berlaku pula ketentuan termaskud dalam pasal

39 ayat (3) dan pasal 40 ayat (2).

Pasal 42.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud dalam

pasal 39, 40 dan 41, peraturan perundangan Pusat atau Peraturan Daerah

setingkat lebih atas, sedapat mungkin mengatur agar urusan-urusan Pemerintah Pusat atau urusan-urusan yang merupakan rumah-tangga Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, sebagian atau seluruhnya, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh dan dalam peraturan- peraturan yang dimaksud.

(2) Apabila peraturan-peraturan dimaksud pada ayat (1) menentukannnya, maka

Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan peraturan-peraturan itu.

(3) Dalam peraturan-peraturan dimaksud pada ayat (1), harus diatur pula biaya-

biaya belanja pelaksanaan urusan serta alat perlengkapannya yang harus diserahkan kepada Daerah serta ditunjuk sumber-sumber pendapatan bagi Daerah untuk dapat menutup biaya belanja pelaksanaan urusan tersebut.

Pasal 43.

(1) Beberapa Daerah dapat bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan

bersama.

(2) Keputusan bersama mengenai hal yang dimaksud dalam ayat (1) demikian juga

tentang perubahan dan pecabutannya harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain- lain Daerah.

(3) Bila tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atau pencabutan peraturan

tersebut dalam ayat (1), maka Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah tersebut dalam ayat (2) yang memutuskan.

(4) Untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi sesuatu bentuk kerja sama

antar Daerah, Menteri Dalam Negeri dapat mengadakan pengaturan khusus untuk menampung keerluan itu.

BAGIAN II. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Kepala Daerah.

Pasal 44.

(1) Kepala Daerah adalah

• alat Pemerintah Pusat;
• alat Pemerintah Daerah.

(2) Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah:

• memegang pimpinan kebijaksanaan politik didaerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada. penjabat- pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang- undangan yang berlaku;

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• meylenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di Daerah antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah;
• melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah;
• menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat.

(3) Sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan

kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah biak dibidang urusan rumah-tangga Daerah maupun dibidang pembantuan.

Pasal 45.

(1) Dalam menjalankan tugas kewenangannya, baik yang terletak dibidang urusan

otonomi maupun dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan, Kepala Daerah memberikan pertanggungan-jawab sekurang-kurangnya sekali setahun kepada Dean Perwakilan Rakyat Daerah atau apabila diminta oleh Dewan tersebut atau apabila dipandang perlu olehnya.

(2) Dalam menjalankan tugas kewnangannya dibidang Pemerintahan Pusat Kepala

Daerah tingkat I bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Kepala Daerah tingkat II dan III kepada Kepala Daerah setingkat lebih atas.

Pasal 46.

Kepala Daerah mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan.

Dalam hal-hal yang dipandan perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya.

$2. Wakil Kepala Daerah.

Pasal 47.

(1) Wakil Kepala Daerah adalah:

• alat Pemerintah Pusat;
• alat Pemerintah Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas

kewenangannya sehari-hari menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menyerahkan kepada Wakil

Kepala Daerah untuk atas namanya memberikan keterangan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 48.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Jika Kepala Daerah tidak dapat melakukan tugas kewenangannya Wakil Kepala

Daerah melakukan tugas kewenangan Kepala Daerah.

(2) Jika Kepala Daerah meninggal dunia atau diperhentikan, Wakil Kepala Daerah

diangkat sebagai penggantinya sampai akhir masa jabatannya, kecuali apabila penguasa yang berhak mengangkat menentukan lain.

BAGIAN III.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. $1. Peraturan Daerah.

Pasal 49.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan- peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah atau untuk melaksanakan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 50.

(1) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan

yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum.

(2) Peraturan Daerah tidak boleh mengandung ketentuan- ketentuan yang

mengatur soal-soal pokok yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(3) Peraturan Daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah

tangga Daerah tingkat bawahan dalam wilayahnya.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinya tidak

berlaku lagi, bilamana hal-hal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan dimaksud, kemudian diatur oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 51.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan peraturan-perundangan

dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturan- peraturannya, dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu, kecuali jikalau dengan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya ditentukan lain.

(2) Dalam hal pelanggaran ulangan peraturan pidana dimaksud dalam ayat (1),

dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkan pidana dalam pelanggaran pertama tidak dapat dirubah lagi maka dapat diancamkan pidana sampai dua kali maksimum dari pidana yang termaksud dalam ayat (1).

(3) Perbuatan tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Peraturan Daerah yang memuat peraturan pidana tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi peraturan Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Peraturan Daerah lainnya.

Pasal 52.

Dengan Peralturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk menyidik pelanggaran ketentuan- ketentuan dari Peraturanj Daerah yang dimaksud dalam pasal 5 i.

Pasal 53.

Apabila pelaksanaan keputusan-keputusan Daerah memerlukan bantuan alat kekuasaan, maka dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan, bahwa segala biaya untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 54.

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan ketentuan- ketentuan tentang

bentuk Peraturan Daerah.

(2) Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, yang ditetapkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah harus ditanda tangani juga oleh Kepala Daerah.

(3) Pengundangan Peraturan-peraturan Daerah untuk mendapatkan kekuatan

hukum dan mengikat, dilakukan menurut ketentuan dalam ayat (4) pasal ini.

(4) Pengundangan Peraturan-peraturan Daerah tersebut ayat (3) begitu pula

pengundangan keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu, dilakukan oleh Sekretaris Daerah,dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah tingkat I bagi Peraturan Daerah tingkat I yang bersangkutan itu dan bagi lain-lain Daerah dalam wilayahnya.

Jika tidak ada Lembaran Daerah dimaksud, maka pengundangannya dilakukan menurut cara lain yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari yang ditentukan dalam peraturan

tersebut atau jika ketentuan ini tidak ada, Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangan termaksud alam ayat (4).

(6) Peraturan Daerah yang tidak boleh belaku sebelum disahkan oleh Penguasa

yang berwajib mengesahkannya, tidak diundangkan sebelum pengesahan itu diberikan ataupun jangka waktu tersebut dalam pasal 79 berakhir.

$2. Hak Petisi.

Pasal 55.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan

penduduknya kepada Pemerintah dan Dewan, Perwakilan Rakyat dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan

penduduknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.

$3. Melalaikan tugas kewenangan.

Pasal 56.

(1) Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata melalaikan tugas kewenangan

dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), sehingga merugikan Daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan cara bagaimana Daerah itu harus diurus.

(2) Jika hal seperti tersebut dalam ayat (1) terjadi maka sambil menunggu

ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud dalam ayat (1), tugas kewenangan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dijalankan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan atas petunjuk Menteri Dalam Negeri.

(3) Apabila berhubung dnegan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak

dapat menjalankan tugas kewenangannya, dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah menjalankan tugas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAGIAN IV. Badan Pemerintah Harian.

Pasal 57.

(1) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menanda-tangani persetujuan

Kepala Daerah dalam urusan dibidang urusan otonomi dan dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan.

(2) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian:

• memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak;
• mendapat bidang pekerjaan tertentu dari Kepala Daerah menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan terhadap itu mereka bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

(3) Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menugaskan kepada seorang

anggota Badan Pemerintah Harian untuk atas namanya memberikan keterangan dan pertanggungan jawab bidang pekerjaannya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB V.

SEKRETARIS DAN PEGAWAI DAERAH.

BAGIAN I. Ketentuan Umum.

Pasal 58.

Semua Pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negeri/Pegawai Daerah lainnya yang dipekerjakan/diperbantukan kepada Daerah, ada dibawah pimpinan Kepala Daerah.

Pasal 59.

Latihan dan pendidikan pegawai yang bekerja dibawah pimpinan Kepala Daerah sebagai tersebut pada pasal 58, diatur oleh Menteri Dalam Negeri atau bersama-sama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 60.

Menteri Dalam Negeri mengatur lapangan kariere dari pegawai Daerah, dengan memperhatikan kepentingan Daerah-daerah yang bersangkutan.

BAGIAN II. Sekretaris Daerah.

Pasal 61.

(1) Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah yang bagi:

• Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
• Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk jabatan

Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 62.

(1) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya

dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta diberi tugas pula untuk membantu anggota Badan Pemerintah Harian dalam segala hal untuk kelancaran jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka seperti dimaksud dalam pasal 57.

(2) Sekretaris Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya segala

sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan serta diputus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 63.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugas, maka tugas Sekretaris Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 64.

Sekretaris Daerah tidak boleh merangkap jabatan-jabatan lain dan terhadapnya berlaku larangan-larangan dalam pasal 25 ayat (1)

BAGIAN III.

Pegawai Daerah.

Pasal 65.

(1) Peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara;

gaji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain sebagainya mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Peraturan tersebut dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh

Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

Pasal 66.

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 65, maka pegawai Daerah, kecuali Sekretaris Daerah, diangkat, diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Daerah dan diberhentikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 67.

(1) Cara dan syarat-syarat menetapkan pekerjaan pegawai Negeri yang

diperbantukan kepada Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan bagi pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah lainnya dalam Peraturan Daerah dari Daerah yang memperbantukan pegawainya itu.

(2) Pegawai Negeri atau pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah digaji

dari keuangan Daerah yang menerima pegawai itu, kecuali apabila dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) ditetapkan lain.

Pasal 68.

(1) Atas permintaan Kepala Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan

atau Penguasa yang ditunjuk olehnya, dapat dipekerjakan pegawai dalam lingkungan Departemennya untuk melakukan urusan-urusan tertentu bagi kepentingan Daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tersebut dalam ayat (1), syarat-syarat dan hubungan kerja antara

pegawai yang bersangkutan dengan alat-alat Pemerintah Daerah, sepanjang diperlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam ayat itu.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

KEUANGAN DAERAH.

BAGIAN I. $ 1. Sumber-sumber keuangan Daerah.

Pasal 69.

(1) Sumber-sumber keuangan Daerah ialah:

• hasil perusahaan Daerah dan sebagian hasil Perusahaan Negara;
• pajak-pajak Daerah;
• retribusi Daerah;
• pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah;
• bagian dari hasil pajak Pemerintah Pusat;
• pinjaman;
• dan lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian Nasional.

(2) Dengan Undang-undang kepada Daerah dapat :

• diserahkan pajak Negara;
• diberikan sebagian atau seluruh penerimaan pajak Negara;
• diberikan sebagian dari pendapatan bea dan cukai;
• diberikan sebagian dari hasil Perusahaan Negara;
• diberikan ganjaran subsidi dan sumbangan.

1. Pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 70.

(1) Dengan Undang-undang dapat diadakan peraturan pokok tentang pemungutan

pajak dan retribusi Daerah.

(2) Pemerintah Daerah berhak untuk memungut pajak dan retribusi Daerah

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peraturan pajak dan retribusi Daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan

oleh Penguasa yang berwenang menurut cara yang ditetapkan dalam Undang- undang serta dapat berlaku surut.

(4) Perwakilan atau pembebadan pajak Daerah tidak dilakukan kecuali di dalam

hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam peraturan pajak Daerah yang bersangkutan.

1. Perusahaan Daerah

Pasal 71.

(1) Pemerintah Daerah berhak mengusahakan kekayaan alam yang ada di

Daerahnya dan wajib mengadakan perusahaan-perusahaan Daerah yang pengolahannya dilakukan atas azas-azas ekonomi perusahaan.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam Undang-undang dapat ditetapkan pokok-pokok peraturan tentang

Perusahaan Daerah.

1. Pinjaman.

Pasal 72.

(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan pinjaman uang atau menanggung

pinjaman uang untuk kepentingan dan atas beban Daerah, dengan ketentuan bahwa keputusan-keputusan yang bersangkutan itu harus mendapat pengesahan dari;

• Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan
• Kepala Daerah yang setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

(2) Dalam keputusan untuk mengadakan pinjaman uang itu ditetapkan pula

sumber-sumber untuk pembayaran bunga dan angsuaran pinjaman uang dimaksud.

(3) Untuk hal-hal dimaksud dalam ayat (1) Menteri Dalam Negeri dapat

mengadakan peraturan-peraturan khusus.

1. Lain-lain hasil usaha.

Pasal 73.

Pemerintah Daerah tidak boleh mengadakan usaha-usaha lain seperti yang dimaksud dalma pasal 69 sub g yang mengakbitkan beban bagi rakyat, kecuali dengan keputusan Dean Perwakilan Rkayat Daerah, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

Pasal 74.

(1) Barang-barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan

umum tidak dapat dijual, diserahkan hak-haknya kepada fihak lain, dijalankan tanggungan atau digadaikan, kecuali bilamana telah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Penjualan, peryewaan atau pengepakan barang-barang dimaksud dalam ayat

(1) hanya dapat dilakukan dimuka umum, kecuali bilamana Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menetapkan hahwa yang demikian itu dapat dlakukan di bawah tangan.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memutuskan tentang:

• penghapusan tagihan Daerah, sebagian atau seluruhnya;
• mengadakan persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
• tindakan-tindakan hukum lain mengenai barang-barang milik Daerah atau hak-hak Daerah, kecuali mengenai tindakan-tindakan hukum

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

tertentu yang menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah cukup dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAGIAN II. Pengelolaan dan pertanggungan jawab keuangan Daerah.

Pasal 75.

(1) Pemerintah Daerah memegang semua kekuasaan mengenai pengelolaan

keuangan Daerah, yang dengan peraturan-peraturan Pusat tidak diletakkan dalam tangan Penguasa lain.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan dengan penerimaan, penyimpanan,

pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat bernilai uang dan barang- barang untuk kepentingan Daerah, atas permintaan Daerah yang bersangkutan melalui Menteri Dalam Negeri dapat ditugaskan:

• oleh Menteri Urusan Bank Sentral kepada pegawai Kas Negara;
• oleh Kepala Daerah tingkat I kepada pegawai kas Daerah tingkat I;
• kepada sesuatu bank yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Bank Sentral, bersama-sama Menteri Dalam Negeri.

(3) Bila dipandang perlu dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-

peralturan tata-usaha pengelolaan tentang keuangan Daerah, peraturan- peraturan pertanggungan jawab pegawai yang menjalankan pekerjaan- pekerjaan dimaksud dalam ayat (2) dan peraturan tentang pegawai-pegawai lain yang telah menimbulkan kerugian pada Daerah.

BAGIAN III.

Anggaran Keuangan Daerah.

Pasal 76.

(1) Pemerintah Daerah tiap-tiap tahun menetapkan anggaran keuangan untuk

Daerahnya.

(2) Anggaran keuangan dimaksud yang dibagi dalam Anggaranj Belanja dan

Anggaran Pendapatan Daerah, begitu pula mengenai tiap-tiap perubahannya yang tidak dikuasakan sendiri oleh anggaran termaksud, tidak dapat dilaksanakan sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lainnya.

(3) Pemerintah Daerah mengusahakan sedapat-dapatnya menutup anggaran

belanja barang routine dengan penerimaan sendiri

(4) Pengesahan atau penolakan anggaran Daerah, dilakukan terhadap anggaran

termaksud dalam keseluruhannya. Penolakan harus memuat alasan-alasannya.

Pasal 77.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan dan cara-cara menyusun:

• Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Daerah;
• perhitungan atas Angkgaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Daerah.

BAB VII.

PENGAWASAN TERHADAP DAERAH. BAGIAN I.

Pengesahand an jangka waktu pengesahan.

Pasal 78.

Dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa sesuatu keputusan Daerah mengenai pokok-pokok tertentu tidak berlaku sebelum disahkan oleh:

• Menteri Dalam Negeri untuk keputusan Daerah tingkat I;
• Kepala Daerah tingkat I untuk keputusan Daerah tingkat II dan
• Kepala Daerah tingkat II untuk keputusan Daerah tingkat III

Pasal 79.

(1) Bila untuk menjalankan sesuatu keputusan Daerah harus ditunggu pengesahan

lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan bagi lain-lain Daerah dari Kepala Daerah setingkat lebih atas, maka keputusan itu dapat dijalankan apabila Menteri atau Kepala Daerah yang bersangkutan dalam tiga bulan terhitung mulai dari keputusan itu diterima untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil keuntungan.

(2) Waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang selama-lamanya tiga bulan lagi oleh

Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah tersebut yang memberitahukannya kepada Daerah yang bersangkutan.

(3) Bila keputusan Daerah tersebut dalam ayat (1) tidak dapat disahkan, maka

Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah memberitahukan hal itu dengan keterangan-keterangan yang cukup kepada Daerah yang bersangkutan..

(4) Terhadap penolakan pengesahan tersebut dalam ayat (3) Daerah yang

bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberitahuan yang dimaksud diterima, dapat mengajukan keberatan kepada instansi setingkat lebih atas dari instansi yang menolak.

BAGIAN II. Pembatalan dan pertangguhan.

Pasal 80.

Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah, jikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dipertangguhkan atau dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

Pasal 81.

(1) Menteri Dalam Negeri mempertangguhkan atau membatalkan keputusan-

keputusan Daerah dari Daerah-daerah tingkat II dan III yang bertentangan dengan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

kepentingan umum, apabila ternyata Kepala Daerah yang berwenang menjalankan hak dimaksud dalam pasal 80 tidak melakukannya.

(2) Pembatalan seperti dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendengar

Kepala Daerah setingkat lebih atas yang berwenang melakukan pembatalan itu.

Pasal 82.

(1) Pembatalan berdasarkan pertentanagan dengan peraturan perundangan yang

lebih tinggi tingkatannya, menghendaki pula dibatalkannya semua akibat dari keputusan yang dibatalkan itu, sepanjang akibat itu masih dapat dibatalkan.

(2) Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan kepentingan umum hanya

nembawa pembatalan akibat-akibat yang bertentangan dengan kepentingan umum itu.

Pasal 83.

(1) Keputusan pertangguhan atau pembatalan termaksud dalam pasal 81 dan 82

dengan menyebutkan alasan-alasannya diberitahukan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dalam tempo 15 (lima belas) hari sesudah tanggal putusan itu.

(2) Lamanya pertangguhan dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam surat

keputusan yang bersangkutan dan tidak boleh melebihi enam bulan. Pada saat pertangguhan itu keputusan yang bersangkutan berhenti berlaku.

(3) Apabila dalam tempo tersebut dalam ayat (2) berdasarkan pertangguhan itu

tidak ada putusan pembatalan, maka keputusan Daerah yang bersangkutan mulai berlaku lagi.

BAGIAN III Perselisihan mengenai pemerintahan antara Daerah.

Pasal 84.

(1) Perselisihan mengenai pemerintahan antara :

• Daerah-daerah tingkat I atau antara Daerah tingkat I dengan Daerah tingkat lainnya, dan antara Daerah-daerah yang tidak terletak dalam satu wilayah Daerah tingkat I, diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
• Daerah-daerah di bawah tingkat I yang sama tingkatannya dan terletak dalam satu wilayah Daerah tingkat I, diputus oleh Kepala Daerah tingkat I yang bersangkutan apabila mengenai perselisihan antara Daerah- daerah tingkat II, atau oleh Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan, apabila mengenai perselisihan antara Daerah tingkat III yang terletak dalam satu wilayah Daerah tingkat II.
• Daerah dengan Daerah setingkat lebih atas atau antara Daerah-daerah tingkat III yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat II yang berlainan tetapi terletak dalam satu wilayah Daerah tingkat 1, diputus oleh Kepala Daerah tingkat I.

(2) Keputusan termaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Daerah-daerah yang

bersangkutan.

BAGIAN IV. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh Pemerintah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 85.

(1) Bagi kepentingan umum, Menteri Dalam Negeri atau pegawai Pemerintah Pusat

yang bertindak atas namanya, berhak mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah- tangga Daerah maupun mengenai tugas pembantuan oleh Pemerintahan Daerah.

(2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku juga bagi sesuatu Daerah terhadap

Daerah yang lebih rendah tingkatannya dalam wilayahnya.

Pasal 86.

(1) Untuk kepentingan pengawasan, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan

keterangan-keterangan yang diminta oleh Pemerintah Daerah setingkat lebih atas atau oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila Pemerintah Daerah menolak memberikan keterangan yang dimaksud

pada ayat (1) pasal ini, Menteri Dalam Negeri mengambil tindakan yang dianggap perlu.

BAGIAN V. Pengumuman.

Pasal 87.

Tiap-tiap keputusan mengenai pembatalan ataupun perselisihan mengenai Pemerintah antara Daerah-daerah seperti termaksud dalam Bagian II dan III Bab ini, diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia atau menurut cara termaksud dalam pasal 54 ayat (3). Kepala Daerah yang bersangkutan mengumjmkan pula keputusan tersebut Daerahnya.

BAB VIII.

Peraturan Peralihan.

Pasal 88.

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka:

• "Daerah tingkat I dan Daerah Istimewa Yogyakarta" yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang- undang No. 1 tahun 1957 serta Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/1959 adalah "Propinsi" termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang ini.
• "Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya" yang menurut Undang-undang No. 10 tahun 1964 disebut Jakarta adalah "Kotaraya" termaksud pada pasal 2 Undang-undang ini yang berhak mengatur dan mengurus rumah- tangganya sendiri berdasarkan Penpetapan Presiden No. 2 tahun 1961 dengan mengingat perubahan-perubahan yang timbul karena berlakunya Undang-undang ini.
• "Daerah-daerah Kotapraja" yang berhak mengatur dan mengurus rumah- tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 adalah "Kotamadya" termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang ini.
• "Daerah Tingkat II" yang berhak mengatur dan mengurus rumah- tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 adalah "Kabupaten" termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang ini.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) a. Sifat istimewa sesuatu Daerah yang berdasarkan atas ketentuan

mengingat kedudukan dan hak-hak asal-usul dalam pasal 18 Undang- undang Dasar yang masih diakui dan berlaku hingga sekarang atau sebutan Daerah Istimewa atas alasan lain, berlaku terus hingga dihapuskan;

• Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Daerah Istimewa Jogyakarta yang sekarang, pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, yang tidak terikat pada jangka waktu masa jabatan dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dan pasal 21 ayat (5).

(3) Daerah-daerah Swapraja yang de facto dan/atau dejure sampai pada saat

berlakunya Undang-undang ini masih ada dan wilayahnya telah menjadi wilayah atau bagian wilayah administratif dari sesuatu Daerah, dinyatakan hapus. Akibat-akibat dan kesulitan yang timbul diatur oleh Menteri Dalam Negeri atau Penguasa yang ditunjuk olehnya dan apabila dipandang perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 89.

(1) Segala peraturan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peralturan-

perundangan yang dimaksud dalam PERTAMA Undang-undang ini, yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti.

(2) Selama berdasarkan Undang-undang ini belum dapat ditetapkan sesuatu

peraturan-perundangan yang bersangkutan begitupun bilamana peraturan- perundangan lama dimaksud dalam ayat (1) diatas belum pula mengaturnya, maka segala sesuatu dijalankan menurut instruksi-instruksi dan petunjuk- petunjuk yang ada atau yang dapat diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Selama kekuasaan pemerintahan di Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang ini belum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menurut Undang- undang ini, maka kekuasaan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 90.

(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah".

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 1 September 1965. Presiden Republik Indonesia.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1965.

Sekretaris Negara,

MOHD ICHSAN

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 18 TAHUN 1965 tentang

POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH.

I. UMUM.

Berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan setelah Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar, maka Undang-undang ini disusun untuk melaksanakan pasal 18 Undang-undang Dasar dengan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis- garis Besar Haluan Negara yang dipidatokan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dan telah diperkuat oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS,/ 1960 bersama dengan segala pedoman pelaksanaannya.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 dan Keputusan Presiden No. 514 tahun 1961, maka Undang-undang ini mencakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) yang progresif dari Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. I tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965 dengan maksud dan tujuan berdasarkan gagasan Demokrasi Terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya satu saja Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini, maka dapatlah diakhiri kesimpangsiuran dibidang hukum yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyusunan Pemerintahan Daerah dan dapat diakhiri pula segala kelemahan demokrasi liberal, sehingga akan terwujudlah Pemerintahan Daerah yang memenuhi sifat-sifat dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 yaitu stabil dan berkewibawaan mencerminkan kehendak rakyat, revolusioner dan gotong royong, serta terjaminnya keutuhan Negara, Kesatuan Republik Indonesia.

Sejiwa dengan Ketetapan M.P.R.S. dimaksud diatas, bertepatan dengan saat mulai berlakunya Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini, maka dicabut.

1. Undang-undang No. I tahun 1957,
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan),
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960, dan
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965.

Pelaksanaan Undang-undang ini harus berarti terwujud pula pelaksanaan Pembentukan Daerah-daerah tingkat III sebagai Daerah-daerah tingkatan terendah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Undang-undang ini berkehendak membagi habis seluruh Negara Republik Indonesia dalam tiga tingkatan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi).

Dengan terbaginya seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam Daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri itu, tidak seharusnya ada lagi Daerah lain selainnya hanya wilayah administratif saja. Daerah tingkat III akan menggantikan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sesuai dengan pedoman pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, termuat pada § 392 No. 1 angka 4, dengan atau tanpa melalui Desapraja sebagai masa peralihan.

Dalam pada itu, untuk menampung masa peralihan, ditetapkan, bahwa sejak saat mulai berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan-perundangan yang telah ditetapkan berdasar kan Undang-undang No. I tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini berlaku terus, hingga dirubah, dicabut atau diganti dengan peraturan-peraturan baru berdasarkan Undang- undang ini.

Demikian pula ditetapkan, bahwa selama berdasarkan Undang-undang ini, belum dapat ditetapkan sesuatu peraturan-perundangan yang diperlukan, begitupun bilamana peraturan-perundangan lama dimaksud dimuka belum pula mengaturnya, maka segala sesuatu dijalankan menurut instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk yang ada atau yang dapat diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka membagi habis seluruh wilayah Indonesia dalam Daerah-daerah besar dan kecil, Undang-undang ini menentukan hanya ada tiga tingkatan Daerah, yaitu tingkat I, tingkat II dan tingkat III yang semuanya mempunyai bentuk-bentuk susunan pemerintahan berdasarkan Undang-undang ini. Oleh karena tingkat III yang terendah itu nantinya akan harus menggantikan semua kesatuan masyarakat hukum, maka sejak semula dalam pembentukan Daerah tingkat III itu sudah harus diperhitungkan unsur-unsur keaslian yang terdapat dibagian-bagian wilayah Indonesia baik dalam kehidupan kegotong-royongan dalam pemerintahan maupun dalam bidang kebudayaan, sehingga dapat diperkembangkan untuk menyempurnakan kepribadian nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia berlandaskan Undang-undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional.

Semua Daerah, yang dewasa ini telah terbentuk, mengembangkan sejarahnya dengan haluan baru dan landasan hukum yang lebih kuat dan kokoh untuk menunaikan tugas sejarahnya turut membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat.

Sesuai dengan lambang Negara Bhineka Tunggal Ika, maka dalam rangka pembentukan Daerah-daerah yang mengandung bentuk-bentuk kekhususan yang baik, unsur Negara Kesatuan yang kuat harus merata dan mendalam, karena itu maka dalam Undang- undang perlu diadakan jaminan-jaminan esensialia, yaitu:

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pemusatan pimpinan pada Kepala Daerah yang juga diharapkan menjadi Sesepuh Daerah dibantu secara aktif oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian;
• adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang susunannya mencerminkan kegotong-royongan nasional revolusioner dipimpin oleh Ketuanya sendiri bersama-sama dengan Wakil-wakil Ketua yang berporoskan Nasakom, yang menjalankan tugas kewajibannya menurut demokrasi terpimpin atas dasar hikmah kebijaksanaan musyawarah mencapai kata mupakat dengan mempertanggung-jawabkan tugas kewajibannya kepada Kepala Daerah;
• menjunjung tinggi Kepribadian Bangsa Indonesia dengan memusatkan pimpinan pada Sesepuh dimaksud diatas, yang memiliki kecakapan dan kebijaksanaan untuk menjalankan pemerintahan, berbudi luhur dan berkewibawaan serta berpengalaman yang cukup untuk kedudukannya sebagai tampuk pimpinan Daerahnya;
• pimpinan yang mendapat kepercayaan rakyat sebagai Kepala Daerah, yang membimbing semua instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan yang bekerja di Daerahnya dengan kegiatan mereka dalam bidang pemerintahan dan yang menghubungkan serta membimbing aktivitas itu dengan daya kerja yang tumbuh atau dapat ditumbuhkan dalam masyarakat, yang mengayomi dan menjalankan tugas kewajibannya memelihara kepentingan, keamanan serta ketertiban umum dan memajukan kesejahteraan rakyat dengan menerima kepercayaan dari Presiden;
• pemerintahan yang stabil, berkewibawaan, mencerminkan kehendak rakyat, revolusioner dan bergotong-royong, yang mendapat kepercayaan dan amanat dari Pemerintah Pusat;
• pengawasan yang efektif dan effisien;
• berlandasakan prinsip berdaulat dalam bidang politik, berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

II. BENTUK SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam sistematik Undang-undang ini, bentuk susunan Pemerintah Daerah mengikuti sedapat mungkin bentuk dan susunan Pemerintah Pusat.

Di Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Kepala Negara hanya mengenal pertanggungan jawab secara pribadi yang ber-Panca Sila kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengingat akan sistim itu maka badan executif Pemerintahan Daerah, yang dahulu menurut sistematik Undang-undang No. 1 tahun 1957 terdiri dari Dewan Pemerintah Daerah dengan Kepala Daerah sebagai Ketua dan anggota, dan yang anggota-anggotanya bersama-sama harus memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan garis- garis besar Manipol-Usdek harus ditinggalkan dan kekuasaan pemerintahan di Daerah diletakkan dalam tangan Kepala Daerah dan dibantu oleh Wakil Kepala Daerah serta Badan Pemerintah Harian.

Untuk menjamin kelangsungan kesatuan Negara serta adanya pimpinan nasional, maka perlu kedudukan Kepala Daerah itu diperkuat dan diberi fungsi yang penting sekali, bukan saja menjadi pusat daya upaya kegiatan Pemerintah Daerah yang

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

bergerak dibidang urusan rumah tangga Daerah, tetapi yang juga menjadi mata rantai yang kuat dalam organisasi Pemerintah Pusat. Maka dari itu Kepala Daerah bukan saja merupakan pimpinan Pemerintah Daerah, tetapi Kepala Daerah itu juga merupakan alat Pemerintah Pusat dan sebagai orang kepercayaan Presiden.

Kalau Kepala Negara tidak dapat lagi dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka sudah sewajarnya pula bahwa Kepala Daerah itu tidak boleh lagi ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dengan jalan demikian itu dapat diciptakan suatu kekuatan sentral di Daerah yang riil, berkewibawaan dan tidak mudah goyah atas desakan-desakan golongan-golongan masyarakat di Daerah dan tidak saja akan memberikan perlindungan atau pengayoman kepada rakyat pada umumnya, tetapi juga kompeten untuk menjalankan pemerintahan yang berguna bagi kepentingan bersama dari pada rakyat Daerah.

Dalam konstruksi ini unsur demokrasi tetap mempunyai peranan yang penting sekali, tetapi bukan demokrasi liberal namun demokrasi terpimpin yang tidak lagi didasarkan atas faham trias politika. Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugas wewenang pemerintahan dibidang legislatif tetapi dibidang pemerintahan eksekutif Kepala Daerah itu dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan sebuah badan yang dinamakan Badan Pemerintah Harian dan ia senantiasa mengadakan musyawarah dengan anggota-anggota badan tersebut.

Ditinjau dari keseluruhanhya, Kepala Daerah - seperti telah diuraikan dimuka - bukan saja merupakan pimpinan Pemerintah Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi juga merupakan alat Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, maka akan terdapat suatu keseimbangan yang harmonis antara Pusat dan Daerah, dimana Daerah akan lebih mendekati Pusat dan tidak dapat dilepaskan dari hubungan Pusat, sebaliknya pula Pusat tidak dapat lepas dari Daerah.

Memelihara keseimbangan yang harmonis itu adalah suatu kewajiban Kepala Daerah yang menurut Manifesto Politik Republik Indonesia adalah seorang tetua yang tidak "mendiktatori" tetapi "memimpin", "mengayomi".

Seperti dinyatakan diatas, sebagai salah satu jaminan esensialia, Kepala Daerah wajib memiliki kecakapan dan kebijaksanaan untuk menjalankan pemerintahan dalam arti kata yang luas, baik dalam bidang administrasi Negara, maupun dalam bidang ekonomi dan sosial, yang tetap sejurusan dengan garis kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan memimpin dan mengayomi itu, Kepala Daerah melakukan kebijaksanaan pertama-tama dengan mentaati dan menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai kewajibannya menurut hukum, sebagai "rechtsplicht" baginya, dalam pada itu merupakan "rechtsplicht" baginya pula untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum (tata tentram) sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (kerta raharja) dengan kebijaksanaan yang senantiasa harus sejurusan dengan kebijaksanaan umum, Pemerintah Pusat dan dengan demikian mempertegak kewibawaan Pemerintah. Setiap kali terasa ada divergensi ataupun pertentangan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

antara kedua kewajiban menurut hukum itu, kebijaksanaan, merupakan unsur pokok yang menjadi persoalan, seperti dalam hal Kepala Daerah menganggap ada kepentingan yang lebih besar atau lebih luas yang perlu diperhitungkan atau untuk memenuhi instruksi atasan, padahal dihadapi kenyataan, bahwa peraturan perundangan yang berlaku tidak atau belum dapat memberikan fungsinya sebagai dasar untuk sesuatu tindakan, lebih-lebih apabila kebijaksanaan yang menurut keyakinan Kepala Daerah harus ditempuh, ada bertentangan dengan bunyinya sesuatu peraturan atau ketentuan dan dalam hubungan itu tindakan atau keputusannya menggeser tempat garis pemisah antara administrasi dan kepidanaan.

Maka dapatlah difahami, bahwa dalam menilai pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab seorang Kepala Daerah, unsur kebijaksanaan perlu diakui dan diperhatikan sebagai unsur pokok. Keharusan yang demikian itu wajib diinsyafi serta dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh masyarakat dan oleh instansi-instansi pemerintahan, terutama instansi-instansi yang mempunyai wewenang menyidik, guna memelihara kewibawaan Pemerintah yang berarti pula memelihara kewibawaan instansi-instansi itu sendiri.

Dengan demikian, maka tanggung jawab Kepala Daerah yang amat besar dan luas itu, bisa mendapat penilaian yang wajar. Dari sebab tanggung jawab dan kekuasaan yang diletakkan dalam tangan Kepala Daerah itu adalah besar sekali, maka sudah selayaknya bilamana tanggung jawab ini perlu diimbangi pula dengan syarat-syarat tertentu bagi pengangkatan seorang Kepala Daerah.

Oleh karena Kepala Daerah merupakan seorang oknum terpenting dalam daerahnya, maka untuk jaminan-jaminan adanya kepercayaan rakyat Daerah kepada diri seorang Kepala Daerah haruslah Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah Pusat dari calon- calon, sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Perlu dijelaskan lagi disini, bahwa Badan Pemerintah Harian itu merupakan pembantu Kepala Daerah, memberi nasehat kepada Kepala Daerah, diminta atau tidak diminta. Dengan memperhatikan yang dimuat dalam penjelasan Undang-undang Dasar, bahwa meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek, dilihat dari hubungan tata-kerja, dalam fungsi Badan Pemerintah Harian membantu Kepala Daerah itu ada segi-segi, yang dapat dipandang sama seperti hubungan dan tata-kerja para Menteri dipucuk pimpinan Pemerintah Pusat. Badan tersebut membantu sepenuhnya seluruh tugas yang merupakan tugas wewenang Daerah dibidang perumah-tanggaan Daerah dan dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan, bahwa pimpinan Pemerintahan Pusat, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri.

Menteri itu menerima tugas pekerjaan tertentu dari Presiden dan Presiden sendirilah yang bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam pada itu, bilamana Presiden menganggap perlu, maka Presiden dapat menunjuk seorang Menteri untuk atas namanya memberikan keterangan mengenai bidang tugas kewajibannya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan dan hubungan tata kerja pejabat-pejabat di Pusat dalam hal ini, adalah juga dimiliki oleh Kepala Daerah dan anggota-anggota Badan Pemerintah Haian.

Kepala Daerah dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan sehari-harinya memberikan keterangan pertanggungan jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak berhak menjatuhkan Kepala Daerah.

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian oleh Kepala Daerah dengan tidak merusak pertalian hierachie yang ada antara Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah serta Kepala-kepala Dinas Daerah,diberi masing-masing bidang pekerjaan tertentu dari keseluruhan pekerjaan yang termasuk urusan rumah tangga Daerah serta urusan tugas pembantuan dan mereka masing-masing bertanggung jawab hanya kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dapat juga memberi tugas kepada anggota Badan Pemerintah Harian untuk memberikan keterangan-keterangan tentang tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah barang tentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah barang tentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak dapat pula menjatuhkan anggota Badan Pemerintah Harian yang bersangkutan itu.

Mengingat berat dan luas tugas pekerjaan Kepala Daerah pada umumnya, dengan mengingat pula perkembangan dan keadaan dalam Daerah serta kegiatan-kegiatan dibidang pembangunan untuk mengejar ketinggalan dalam kemajuan jaman sebagai akibat tiga abad penjajahan bangsa asing, disamping telah ada Badan Pemerintah Harian yang membantu pekerjaan Kepala Daerah, Pemerintah masih memandang perlu untuk mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah ini tidak saja mewakili Kepala Daerah jika ia berhalangan, tetapi pejabat tersebut harus membantu Kepala Daerah dengan menjalankan bagian-bagian tugas wewenang Kepala Daerah itu yang ditentukan olehnya.

Dengan adanya Wakil Kepala Daerah itu tidak berarti, bahwa pimpinan pemerintahan Daerah lalu berada dalam dua tangan. Yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh adalah tetap Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah bukan saja pembantu Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai pimpinan Pemerintah Daerah Otonom, tetapi juga dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat.

Perlu mendapat perhatian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai ketuanya sendiri, sehingga Kepala Daerah tidak menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bahwa Wakil Kepala Daerah bukanlah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pada itu hubungan dan pertanggungan jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada instansi atasan perlu melalui Kepala Daerah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan berlakunya Undang-undang baru ini dapatlah diakhiri keadaan yang kurang menyenangkan yang disebabkan, karena masih tetap berlangsungnya akibat-akibat yang ditimbulkan dualisme dalam sistim Undang-undang No. 1 tahun 1957. Dengan peraturan baru ini di Daerah ada satu Sekretariat yaitu yang dinamakan Sekretariat Daerah, yang tidak saja meliputi administrasi tugs wewenang Kepala Daerah sebagai pimpinan Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Pusat tetapi juga meliputi administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah langsung dibawah pimpinan Kepala Daerah.

III. URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN URUSAN TUGAS PEMBANTU

(desentralisasi hak otonomi dan medebewind).

Tentang hak otonomi Daerah kiranya tidak perlu diragu-ragukan, bahwa Pemerintah akan terus dan konsekwen menjalankan politik desentralisasi yang kelak akan menuju kearah tercapainya desentralisasi teritorial yaitu meletakkan tanggung jawab teritorial riil dan seluas-luasnya dalam tangan Pemerintah Daerah, disamping menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital.

Melanjutkan politik yang demikian ini berarti melanjutkan segala usaha penyerahan c.q. pemberian hak-hak kepada Daerah da kepada alat Pemerintah Pusat di Daerah. Akibatnya ialah, bahwa urusan-urusan yang kini masih ada dalam kekuasaan atau termasuk kewenangan Pemerintah Pusat secara berangsur-angsur harus dialihkan menjadi tugas dan kewenangan Daerah (disentralisir). Sudah barang tentu tindakan- tindakan penyerahan tugas wewenang kepada Daerah itu harus diimbangi dengan keuangan yang diperlukan.

Undang-undang No. 6 tahun 1959 tetap akan merupakan pedoman dan dasar untuk menuju kearah realisasi politik desentralisasi.

Dengan demikian urusan-urusan yang kini termasuk tugas wewenang Pemerintah Pusat semakin lama akan semakin banyak beralih menjadi tugas wewenang Daerah.

Dalam pasal 39 ayat (1) telah ditentukan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga Daerahnya.

Kelihatannya memang nampak jelas, tegas dan terang apa tugas wewenang Pemerintah Daerah itu, tidak lain yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Akan tetapi bilamana dipikirkan betul-betul secara lebih panjang dan lebih mendalam, ternyata bahwa ketentuan yang kelihatannya mudah dimengerti itu mengandung banyak sekali kesukaran dan kesulitan.

Memang ketentuan ini tidak boleh dibaca lepas dari hubungan-hubungan dengan ketentuan-ketentuan lain yang bersama-sama merupakan suatu sistim yang dapat dikatakan baik sekali.

Pertanyaan-pertanyaan yang timbul ialah :

• apakah sebetulnya yang dimaksud dengan urusan rumah tangga Daerah itu,

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• apakah isi urusan rumah tangga Daerah,
• apakah Pemerintah Daerah bebas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerahnya dan
• bilamna atidak bebas, dimana letak batas-batasnya.

Kesulitan dan kesukaran itu timbul oleh karena :

1. Daerah-daerah otonom itu bukanlah merupakan badan-badan kesatuan pemerintahan yang kita warisi dari zaman yang lampau, tetapi adalah badan- badan pemerintahan yang diciptakan dengan Undang-undang Nasional sesudah berdirinya Negara Republik Indonesia dalam tahun 1945,
2. adanya Daerah-daerah yang bertingkatan kedudukannya sehingga Daerah yang mempunyai tingkatan lebih rendah, wilayahnya merupakan bagian pula dari pada Daerah yang lebih atas tingkatannya,
3. wilayah Daerah itu merupakan juga bagian wilayah Negara.

Walaupun tidak memberikan ketegasan yang pasti tentang arti urusan rumah tangga namun sebagai pangkal bertolak perlu diadakan ketentuan yang termaktub dalam

pasal 39 ayat (1) itu, oleh karena dipelosok-pelosok wilayah negara yang demikian

luasnya itu memang terdapat banyak dan bermacam jenis urusan-urusan yang mungkin terluput dari perhatian Pemerintah Pusat dan karena itu mendapat perhatian dan pengurusan Daerah yang bersangkutan; pangkal bertolak yang mengandung prinsip, bahwa hal-hal yang dapat diselesaikan setempat dan tidak mempengaruhi keadaan umum atau kepentingan Nasional, sebaiknyalah diurus dan diatur oleh Pemerintah setempat.

Tetapi oleh karena Daerah yang kecil itu, wilayahnya merupakan bagian wilayah dari pada Daerah yang lebih besar dan pula merupakan juga bagian wilayah Negara, dan jika diperhatikan pula, bahwa menurut Undang-undang ini ada tiga jenis Daerah yang bertingkatan, maka diwilayah Daerah yang terkecil itu sama-sama bekerja empat jenis pemerintahan dalam bidang yang sama, yaitu sama-sama mengatur dan mengurus kepentingan rakyat dalam wilayah Daerah yang terkecil itu.

Berhubung dengan itu maka untuk menghindarkan kesimpang-siuran wewenang antara Daerah satu dengan Daerah lain yang lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya, begitu pula antara Daerah dan Negara, perlu diadakan ketentuan-ketentuan lain untuk memelihara dan menyalurkan hubungan yang baik dan harmonis antara Daerah- daerah satu dengan yang lainnya dan antara Daerah dan Negara, yaitu :

• Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum;
• Peraturan Daerah tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal pokok yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya,
• Peraturan Daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah bawahan dalam wilayahnya;
• Ketentuan-ketentuan dalam sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinya tidak berlaku, bilamana hal-hal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan dimaksud, kemudian diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingaktannya;

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(a sampai dengan d lihat pasal 50);

• dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa sesuatu keputusan Daerah mengenai pokok-pokok tertentu tidak berlaku sebelum disahkan oleh Pemerintah atasan (pasal 78), dan
• keputusan-kpeutusan Pemerintah Daerah, jikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang, Peraturan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya dapat dipertangguhkan atau dibatalkan oleh Pemerintah atasan (pasal 80).

Walaupun demikian masih pula belumlah diperoleh suatu gambaran yang jelas apakah yang dimaksud dengan urusan rumah tangga Daerah itu dan belumlah diketahui apakah isi rumah tangga Daerah.

Masalah ini memang dalam praktek telah menimbulkan pula banyak kesukaran- kesukaran dan persoalan-persoalan juridis yang tidak mudah dapat dicari cara penyelesaiannya yang memuaskan, khusus di Negara yang masih muda usia seperti Republik Indonesia.

Untuk menggambarkan betapa sukarnya menentukan isi dan batas-batas urusan rumah tangga Daerah, ada baiknya bilamana dalam penjelasan Undang-undang yang sekarang ini dimuat kembali apa yang dijelaskan dalam "Penjelasan Umum" Undang- undang No. I tahun 1957 dahulu mengenai masalah yang bersangkutan ini dan yang berbunyi sebagai berikut:

"BAGIAN UMUM".

Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini bermaksud untuk mengatur sebaik-baiknya sosl-soal yang semata-mata terletak dalam lapangan "otonomi" dan "medebewind" diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan maksud pasal 131 Undang-undang, Dasar Sementara yang berarti juga akan merobah prinsip cara-cara pemerintahan bentuk lama.

Pada umumnya soal-soal tersebut diatas tidak dapat dipisahkan dari soal-soal pokok, yaitu bagaimanakah bentuk Negara yang dihadapi dan bagaimanakah keadaan sesungguhnya dalam pelbagai masyarakat dalam Negara itu. Kita telah menciptakan yang meliputi kepentingan seluruh wilayah Negara Kesatuan itu dan seluruh bangsa yang merupakan bangsa kesatuan itu.

Pemusatan yang dimaksud mempunyai dua segi:

1. segi tugas bagi Negara Kesatuan itu terhadap kepentingan-kepentingan yang dipusatkan itu,
2. segi pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat setempat, yang walaupun sifatnya hanya setempat, akan tetapi karena penjaringannya dengan lain-lain kepentingan umum, ditinjau dari kesatuan Negara dan Bangsa.

Mengenai keadaan yang sesungguhnya dalam masyarakat, maka soal itu dapat mengenai beberapa segi pula, umpamanya : susunan masyarakat, ikatan-ikatan kemasyarakatan seperti ikatan kedaerahan, ikatan adat-istiadat, ikatan kebudayaan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

umumnya, sifat dan tingkat perekonomian dalam masyarakat itu, tingkat kecerdasannya dan yang tidak boleh pula dilupakan akhlak umum, yang membedakan satu masyarakat dari masyarakat yang lain itu.

Juga lain-lain faktor dapat mempengaruhi hidupnya kemsyarakatan itu, umpamanya: tempat geografinya, corak buminya yang menentukan kemungkinan-kemungkinan saluran perhubungannya dan dalam perjalanan waktu pelbagai perkembangan dalam lapangan tekhnik. Ad. 1.

Dari gambaran pikiran yang tersimpul pada keterangan umum itu, dapatlah kita pahamkan, bahwa otonomi yang dapat diserahkan kepada sesuatu lingkungan masyarakat yang tertentu itu terbatas kepada pengertian urusan Pusatkah atau kepentingan Pusatkah soal yang dihadapi dan jika jawabannya tidak menurut kebijaksanaan Pusat itu, maka soal itu adalah urusan Daerah semata-mata.

Tentu dalam Negara Hukum seperti sifat Negara kita ini, yaitu dalam arti hukum tertulis, jika mengenai pembagian kekuasaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud itu dalam pokok-pokoknya perlu disalurkan dalam peraturan-peraturan perundangan, sehingga yang tidak dimaksudkan dalam peraturan-peraturan perundangan, tersebut itulah yang menjadi lapangan kebijaksanaan benar.

Dalam istilah hukum, yang dipakai dalam Undang-undang i