SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1969

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan

kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan seperti tercantum dalam

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

• bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan

lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang

dibentuk dengan Pemilihan Umum;

• bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1)

Undang-undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo

No. XLII/MPRS/ 1968 tentang perobahan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. No.

XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk

Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal

20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:

• No. X/MPRS/1966;

• No …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• No. XI/MPRS/1966;

• No. XIX/MPRS/1966;

• No. XXII/MPRS/1966;

• No. XLII/MPRS/1968;

1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota

anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH.

BAB I.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

1. Susunan.

Pasal 1.

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut dengan

singkatan M.P.R., terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan

Golongan Karya.

(2) Jumlah anggota M.P.R. adalah dua kali lipat jumlah anggota Dewan

Perwakilan Rakyat.

(3) Anggota tambahan M.P.R. terdiri dari:

• Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;

• Utusan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Utusan Golongan Politik dan Golonngan Karya ditetapkan

berdasarkan imbangan hasil pemilihan umum; organisasi

Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak

mendapat wakil di D.P.R. dijamin satu utusan di M.P.R yang

jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan;

• Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan

Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan

pengangkatan.

(4) Jumlah anggota M.P.R. yang diangkat ditetapkan sebanyak

sepertiga dari seluruh anggota M.P. R. dan terdiri:

• Anggota D.P.R. yang diangkat seperti tersebut dalam pasal 10

ayat (4);

• Anggota tambahan M.P.R. dari golongan Karya Angkatan

Bersenjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c yang

pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas

usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan

Bersenjata.

• Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya bukan Angkatan

Bersenjata seperti dalam ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden

baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas

prakarsa Presiden.

(5) Jumlah Utusan Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya

bukan A.B.R.I. yang dimaksud dalam ayat (4) b dan c ditetapkan

oleh Presiden.

1. Keanggotaan.

Pasal 2.

(1) Untuk dapat menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat sebagai

berikut:

• Warga ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun

serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca

huruf latin;

• Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara,

kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi

Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat

Penderitaan Rakyat;

• Bukan bekas anggota organisasi terlarang Parti Komunis

Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang

yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan

Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I" atau organisasi terlarang lainnya;

• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;

• Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurangan

berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi

karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman

sekurang-kurangnnya 5 tahun;

• Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

(2) Anggota M.P.R. harus bertempat tinggal didalam wilayah Republik

Indonesia.

(3) Keanggotaan M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3.

Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti

bersama-sama setelah masa keanggotannya berakhir.

Pasal 4.

(1) Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

• meninggal dunia;

• atas ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan M.P. R.;

• bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

• berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

• tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1)

berdasarkan keterangan yang berwajib;

• dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota M.P.R

dengan keputusan M.P.R.;

• diganti menurut pasal 43;

• terkena larangan perangkapan jabatan menurut Bab. V.

(2) Anggota-anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1)

tempatnya diisi oleh:

• calon dari organisasi yang bersangkutan;

• calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang

bersangkutan maupun atas prakarsa pejabat itu.

(3) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti

sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya- itu

seharusnya meletakkan jabatannya.

(4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 2

ayat (1) huruf c, d, f dan karena alasan tersebut dalam pasal 4 ayat

(1) huruf f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5.

Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 6.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama

diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh

Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka M.P.R.

(2) Ketua ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Ketua M.P.R. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil

sumpah/janji anggota M.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya

oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 7.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya

untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan

Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun

tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu

kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau

pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi

Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara.

Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta.

peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia,

bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat

Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara

Republik Indonesia".

1. Utusan Daerah.

Pasal 8.

(1) Jumlah anggota tambahan M.P.R. yang berkedudukan sebagai

Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnnya empat orang dan

sebanyak-banyaknya tujuh orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I,

dengan ketentuan sebagai berikut:

• Daerah ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari satu juta orang

mendapat empat orang utusan;

• Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta sampai lima juta

orang mendapat lima orang utusan;

• Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta sampai sepuluh

juta orang, mendapat enam orang utusan; 721

• Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta ke atas

mendapat tujuh orang utusan.

(2) Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

(3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(4) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis

Permusyawaratan Rakyat seperti termaktub dalam ayat (1),

ditetapkan berdasarkan sensus terakhir dengan memperhatikan

perkembangan pada dilangsungkannya pemilihan umum.

1. Pimpinan M.P.R.

Pasal 9.

(1) Pimpinan M.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang

Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota M.P.R.

(2) Cara pemilihan anggota Pimpinan M.P. R. diatur dalam Peraturan

Tata-Tertib M.P.R yang dibuat oleh M.P.R sendiri.

(3) Selama Pimpinan M.P.R. belum ditetapkan,

musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh

anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda

usianya.

BAB II ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB II.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

1. Susunan.

Pasal 10.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan singkatan

D.P.R. terdiri dari anggota-anggota:

• Golongan Politik;

• Golongan Karya.

(2) Pengisian keanggotaan D.P.R. dilakukan dengan cara pemilihan

umum dan pengangkatan.

(3) Jumlah anggota D.P.R. ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enam

puluh) orang, terdiri atas 360 (tiga ratus enam puluh) orang dipilih

dalam pemilihan umum dan 100 (seratus) orang diangkat.

(4) Anggota D.P.R. yang diangkat dalam jumlah seperti tersebut dalam

ayat (3), terdiri dari:

• Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya

ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan

dengan Keputusan Presiden.

• Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh

Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun

atas prakarsa Presiden.

(5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya

bukan A.B.R.1 yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh

Presiden.

1. Keanggotaan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keanggotaan.

Pasal 11 .

(1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus

dipenuhi syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).

(2) Anggota D.P.R. harus bertempat tinggal di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia.

(3) Keanggotaan D.P.R. diresmikan dengan Keputusan P Presiden.

Pasal 12.

Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti

bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 13.

(1) Seorang Anggota D.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota

karena sebab seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan

tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti

sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu

seharusnya meletakkan jabatan.

(3) Ketentuan yang disebut dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 berlaku

juga bagi Anggota D.P.R.

(4) Pemberhentian Anggota D.P.R diresmikan dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 14.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P..R. bersama-sama

diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh

Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.

(2) Ketua ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Ketua D.P.R. atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil

sumpah/janji anggota D.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya

oleh Ketua Makamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 15.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya

untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat

langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada

memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada

siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabtan ini, tiada sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau

pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa menjungjung tinggi

Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara.

Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta

peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;

bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan

Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan

Negara Republik Indonesia"

7.Pimpinan D.P.R.

Pasal 16.

(1) Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil

Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.

(2) Cara ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Cara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam Peraturan

Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh D.P.R.

sendiri.

(3) Selama Pimpinan D.P.R. belum ditetapkan, musyawarah-

musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota

yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

BAB III.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I.

8.Susunan.

Pasal 17.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut

singkatan D.P. R. D. I, terdiri atas anggota :

• Golongan Politik;

• Golongan Karya.

(2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. I dilakukan dengan cara pemilihan

umum dan pengangkatan.

(3) Jumlah anggota D.P.R.D. I, ditetapkan sekurang-kurangnya 40

(empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang

anggota.

(4) Jumlah anggota D.P.R.D I yang diangkat ditetapkan sebanyak

seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D. I dan terdiri dari:

• Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengakatannya

ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima

Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri.

• Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, baik atas usul

organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri

Dalam Negeri.

(5) Jumlah ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.1 dan Golongan Karya

bukan A.B.R.1 yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

(6) Anggota D.P.R.D. I mewakili Rakyat didalam wilayah tingkat I

yang bersangkutan.

1. Keanggotaan.

Pasal 18.

(1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D I harus dipenuhi

syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).

(2) Anggota D.P.R.D I harus bertempat tinggal didalam wilayah Daerah

tingkat I yang bersangkutan.

(3) Keanggotaan D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 19.

Masa-keanggotaan D.P.R.D. I adalah lima tahun, mereka berhenti

bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 20.

(1) Seorang anggota D.P.R.D. I berhenti antar waktu sebagai anggota

karena sebab-sebab seperti ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan

tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti

sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan itu seharusnya

meletakkan jabatannya.

(3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 saat (4) berlaku juga bagi anggota

D.P.R.D I.(4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. I diresmikan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 21 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. I bersama-sama

diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh

Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat

paripurna terbuka D.P.R.D I.

(2) Ketua D.P. R. D. I atau anggota Pimpinan lainnya mengambil

sumpah/janji anggota D.P.R.D. I yang belum diambil sumpah/

janjinya oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah

Agung menurut ayat (1).

Pasal 22.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sunguh) bahwa saya,

untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua)a Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat I langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih

apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan

sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima

langsung atau tak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung

tinggi Amanat Penderitaan Rakyat; bahwa saya akan taat dan akan

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara,

Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta

Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;

bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan

Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan

Negara Republik Indonesia".

1. Pimpinan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pimpinan D.P.R.D. I

Pasal 23.

(1) Pimpinan D.P.R.D I terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang

Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota

D.P.R.D. I.

(2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D I diatur dalam Peraturan

Tata-Tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. I sendiri.

(3) Selama Pimpinan D.P.R.D. I belum ditetapkan

musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh

anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda

usianya.

BAB IV.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.

1. Susunan.

Pasal 24.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, selanjutnya disebut

dengan singkatan D.P.R.D.II, terdiri dari anggota-anggota:

• Golongan Politik;

• Golongan Karya.

(2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. II dilakukan dengan cara

pemilihan umum dan pengakatan.

(3) Jumlah anggota D.P.R.D. II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua

puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.

(4) Jumlah anggota D.P.R.D. II yang diangkat ditetapkan sebanyak

seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D II yang diangkat ditetapkan

sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D II dan terdiri dari:

• Golongan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya

ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/

Panglima Angktan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri.

• Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul

organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri

Dalam Negeri.

(5) Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan

ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri atas nama Presiden.

(6) Anggota D.P.R.D II mewakili Rakyat didalam wilayah Daerah

Tingkat II yang bersangkutan.

1. Keanggotaan.

Pasal 25.

(1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. II harus dipenuhi

syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).

(2) Anggota D.P.R.D. II harus bertempat tinggal didalam wilayah

Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(3) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(4) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 26.

Masa keanggotaan D.P.R.D. II adalah lima tahun, mereka berhenti

bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 27 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27.

(1) Seorang angota D.P.R.D. II berhenti antar waktu sebagai anggota,

karena sebab-sebab seperti ditentukan pada pasal 4 ayat (1) dan

diganti dengan calon berikutnya menurut urutan yang tercantum

dalam daftar calon organisasi yang bersangkutan.

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama berhenti

sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu

seharusnya meletakkan jabatannya.

(3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga untuk

anggota D.P. R. D. II.

(4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. II bersama-sama

diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh

Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung

dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D. II.

(2) Ketua D.P.R.D. II atau anggota Pimpinan lainnya mengambil

sumpah/janji anggota D.P.R.D. II yang belum diambil sumpah/

janjinya oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua

Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 29.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya,

untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih

apapun tiada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun

juga.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau

pemberian.

Saya bersumpah(berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjungjung tinggi

Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara,

Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta

Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia,

bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan kesejahteraan

Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan

Negara Republik Indonesia".

1. Pimpinan D.P.R.D. II.

Pasal 30.

(1) Pimpinan D.P.R.D. II terdiri dari seorang Ketua dan beberapa

Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.D.

(2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. II, diatur dalam

Peraturan Tata-Tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. II sendiri.

(3) Selama Pimpinan D.P.R.D II belum ditetapkan,

musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh

anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda

usianya.

BAB V.

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

1. Hak-hak Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.

Pasal 31.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, M.P.R. mempunyai hak-hak yang

tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 32 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 32.

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud

Undang-undang Dasar 1945, D.P.R. mempunyai hak:

• Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;

• Meminta keterangan (interpelasi);

• Mengadakan penyelidikan (angket);

• Mengadakan perubahan (amandemen);

• Mengajukan pernyataan pendapat;

• Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh

sesuatu perundang-undangan.

(2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.

Pasal 33.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, D.P.R.D. mempunyai hak-hak

yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

1. Kekebalan anggota-anggota badan

permusyawaratan/perwakilan rakyat.

Pasal 34.

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat

dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang

dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat,

baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan maupun

tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang

disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang

dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia

Negara dalam buku Kedua Bab I. K.U.H.P.

1. Kedudukan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kedudukan protokoler/keuangan

Pasal 35.

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diatur oleh badan masing-masing

tersebut bersama-sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 36.

Agar M.P.R./D.P.R. dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai

dengan sifat dan martabat M.P.R./D.P.R. dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri.

1. Peraturan tata-tertib.

Pasal 37.

Peraturan Tata-tertib dari masing-masing Badan

Permusyawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing-masing badan

tersebut.

1. Rangkapan jabatan.

Pasal 38.

(1) Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden,

Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim

Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa

Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan

jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan M.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan

tersebut dalam ayat (1).

(3) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Keanngotaan D.P. R. tidak boleh dirangkap dengan jabatan

Keanggotaan D.P.R.D. I dan II dan ketentuan ini berlaku

sebaliknya.

Pasal 39.

(1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk

sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi

anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat itu tanpa

menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

• Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik

bagi anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud

dalam ayat ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

(2) Seorang pegawai negeri sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan

sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan

untuk sementara dari jabatan organik selama masa pencalonan;

setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (1).

Pasal 40.

Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan

D.P.R.D. tidak boleh dirangkap dengan:

• Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan

Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah

yang lain;

• Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dari Daerah yang lain;

• Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang

bertanggung-jawab tentang Keuangan pada Daerah yang

bersangkutan.

Pasal 41 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 41.

Anggota D.P.R.D. tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

1. Tindakan kepolisian.

Pasal 42.

Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

diadakan Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan, permintaan

keterangan berhubung dengan suatu tindak pidana, penangkapan,

penahan, pengeledahan dan penyitaan.

BAB VI.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

20 Hak mengganti.

Pasal 43.

(1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam Undang-undang

ini berhak mengganti wakil-wakilnya dalam Badan

Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dengan lebih dahulu

bermusyawarah dengan Pimpinan Badan

Permusyawaratan/Perwakilan yang bersangkutan.

(2) Anggota pengganti yang tersebut dalam ayat (1), diambil dari orang

yang bertempat tinggal di daerah pemilihan yang bersangkutan,

yang memenuhi syarat-syarat termaktub dalam pasal 2 ayat (1).

(3) Hak pengganti Utusan Daerah dalam M.P.R, ada pada D.P.R.D. I

yang bersangkutan.

1. Dewan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Pasal 44.

Bagi Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk untuk Daerah Tingkat

III berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini.

BAB VII.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 45.

Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah ada

sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan

wewenangnya sampai Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang

dibentuk berdasarkan Undang-undang ini mulai menjalankan tugas dan

wewenang.

Pasal 46.

Hal-hal yang belum diatur dalam, Undang-undang ini, akan diatur dalam

peraturan perundangan-undangan.

Pasal 47.

Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan

Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Susunan dan

Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D", dan mulai berlaku pada hari

diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 17 Desember 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 17 Desember 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH.

Mayor Jenderal T.N.I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

I. UMUM :

1. SUSUNAN.

Susunan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah harus terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan.

Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat tersebut harus

mencerminkan azas-azas demokrasi Pancasila.

Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam wadah-wadah yang dalam sistim Negara

Republik Indonesia merupakan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik yang

bertingkat nasional maupun bertingkat daerah.

Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang

kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat serta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif.

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun dan membentuk atau mendirikan

Negara baru dan juga bukan untuk merubah Undang-undang Dasar Republik Indonesia

tahun 1945 baik sebagian maupun keseluruhannya, tetapi untuk menegakkan,

mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945 sebagai yang diperjoangkan Orde Baru.

2. KEANGGOTAAN.

Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan masyarakat yang khas Indonesia, maka

Masyarakat Indonesia telah mengelompokan kehendak dan isi hati nurani rakyat

Indonesia, maka susunan anggotanya harus mencakup kedua golongan tersebut.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hal demikian sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan

Umum jo. Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/ 1968 tentang Perubahan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/ 1966

tentang Pemilihan Umum yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa susunan D.P.R. dan

D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

Telah menjadi prinsip bahwa kedua golongan tersebut di atas adalah sama pentingnya.

Undang-undang Dasar 1945 sendiri tidak menentukan cara pengisian badan-badan

tersebut, mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka pengisian dilakukan

dengan jalan pemilihan dan pengangkatan.

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk kekuasaan

negara yang berkedaulatan rakyat dan musyawarah perwakilan yang digariskan oleh

Undang-undang Dasar Negara.

Pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya

segala kekuatan representatif dalam badan-badan tersebut.

Pengisian dengan jalan pengangkatan dilakukan bagi golongan Karya Angkatan

Bersenjata dan sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.

Golongan Karya Angkatan Bersenjata.

Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial yang harus kompak

bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman

Pancasila/Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan

ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI

ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI

berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukungnya terhadap

golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih,

tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

dengan melalui pengangkatan.

Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang karena sifat keanggotaan

Organisasinya tidak ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi merupakan kekuatan dalam

bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pioner yang tidak dapat

diabaikan, secara representatif perlu ada dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat.

Perwakilan mereka itu diadakan melalui pengangkatan.

3. A. GOLONGAN POLITIK.

Anggota dari Golongan Politik, mewakili paham politik yang telah hidup secara

meluas dan mendalam dikalangan rakyat.

Dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang

Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, yang dimaksudkan dengan Golongan Politik

ialah Partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang

tersebut.

Dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Politik ialah

organisasi Golongan Politik sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang

No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi wakil/utusan dalam Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang ini digunakan hasil

yang dicapai dalam pemilihan umum.

B. GOLONGAN KARYA.

Golongan Karya sebagai subyek politik yang hidup dalam masyarakat, sudah

seyogyanya mendapat perwakilan di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan

tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, maka yang dimaksud dengan

Golongan Karya adalah yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

tersebut.

Di dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Karya ialah

Golongan Karya sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 15

tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat. Sebagai dasar telah digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta

pemilihan umum supaya duduknya dalam Badan Permusyawaratan/ Perwakilan

Rakyat merupakan hasil pemilihan umum. Dengan ikut sertanya pemilihan umum

organisasi Golongan Karya dapat mencalonkan/menentukan Wakil Golongannya.

Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut pemilihan umum, ialah Golongan Karya

Angkatan Bersenjata dan sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata

sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. Perwakilan golongan ini

dalam Badan Permusyawarah/ Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pengangkatan.

Anggota Golongan Karya Angkatan bersenjata dalam Badan permusyawaratan

Perwakilan diangkat atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan

Bersenjata. Anggota-anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang tidak

ikut dalam pemilihan umum, dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

diangkat atas usul organisasi yang bersangkutan atau atas prakarsa pejabat yang

berwenang.

4. UTUSAN DAERAH.

Bagi Lembaga Permusyawaratan Rakyat Tertinggi yang tidak harus membawakan suara

rakyat secara langsung, tetapi juga harus dapat membina keutuhan dan kesatuan Negara

dan Bangsa Indonesia di samping anggota-anggotanya yang mencakup dua golongan,

yaitu Utusan Daerah.

Sesuai dengan namanya, maka Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah,

untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Urusan Daerah

merupakan perutusan yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di

daerah masing-masing di samping dianggap mengetahui dan mempunyai tinjauan yang

menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya.

Maksudnya Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah dengan jalan

dipilih oleh D.P.R.D. I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pemilihan oleh D.P.R.D. I tersebut sesungguhnya merupakan pemilihan yang demokratis

pula, karena para anggota D.P.R.D. telah mendapat kepercayaan Rakyat disebabkan

keanggotaannya diperoleh dengan jalan dipilih dalam pemilihan umum.

5. PERSYARATAN ANGGOTA.

Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari Anggota yang benar-benar

mempunyai martabat dan memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 2,

sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh

rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

(1) Harulah diusahakan agar Utusan Daerah yang dipilih oleh Anggota D.P.R.D. I

mencerminkan jiwa dan isi-hati nurani rakyat yang ada dan berkembang di daerah

itu serta mencerminkan juga kepentingan/kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Jadi Utusan-utusan Daerah seharusnya mencerminkan juga kekuatan sosial-politik

yang hidup dalam masyarakat di daerah masing-masing.

Walaupun Utusan Daerah itu kebetulan terpilih dari salah satu golongan yang ada

dalam D.P.R.D. I tetapi ia bukan semata-mata mewakili golongannya, melainkan

dalam hal ini ia mewakili daerahnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan ketata-negaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan maka pengertian

Utusan Golongan di dalam M.P.R. ini adalah Utusan Golongan Karya (menurut

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945) dan Utusan Golongan Politik (sesuai

dengan perkembangan tersebut di atas).

Hal ini sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/ 1966 pasal 3 yang

menentukan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan

Golongan Karya.

(2) Jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawartan Rakyat dua kali lipat jumlah

seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengingat fungsi lembaga tersebut,

sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

negara berdasarkan sistim kenegaraan menurut Undang-undang Dasar 1945.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3), (4), 5).

Cukup jelas.

Pasal 2.

(1) Sub d: Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung" dalam G.30.S./P.K.I.

ialah :

1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya

perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada

pejabat yang berwajib.

1. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, melakukan kegiatan-kegiatan

dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah

:

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam

ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

1. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau

dalam ucapan, yang menentang usaha/gerakan penumpasan G.30.S./P.K.I.

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang dalam pasal ini ialah

organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan

perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau

abolisi atau grasi.

(2) Ketentuan bertempat tinggal di Indonesia dipandang perlu, mengingat fungsinya

uang harus selalu mengikuti dan mengetahui dari dekat dan langsung segala

kehidupan di Indonesia.

(3) Sesuai dengan kedudukan keanggotaan yang pada prinsipnya ditentukan dengan

pemilihan umum, maka Peresmian dan dengan Keputusan Presiden adalah untuk

mengatur kedudukan administrasi selanjutnya. Peresmian tidak secara konstitutif

menentukan dapat atau tidaknya seseorang menjadi anggota, tetapi memberikan

status resmi kepadanya sebagai anggota.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagi anggota tambahan M.P.R. Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan

Karya bukan Anggota Angkatan Bersenjata, pengangkatan anggota tersebut adalah

peresmian yang dimaksud dalam ayat ini.

Pasal 3.

Perkembangan yang terjadi selama lima tahun cukup wajar untuk dipakai sebagai dasar

pembaharuan, dan sesuai pula dengan fungsi M.P.R. yang harus memilih Presiden dan

Wakil Presiden setiap lima tahun sekali.

Pasal 4.

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan organisasi adalah organisasi Golongan Politik/Partai,

organisasi Golongan Karya atau gabungan organisasi Golongan Karya.

Yang dimaksud dengan instansi adalah misalnya D.P.R.D. I dan bagi ABRI

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) pasal ini tempatnya diisi

menurut ketentuan sebagai berikut :

• bagi yang menjadi anggota D.P.R. yang dipilih berdasarkan pemilihan umum

tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan.

• bagi Utusan Daerah tempatnya diisi oleh calon dari D.P.R.D. I yang

bersangkutan;

• bagi Utusan yang berasal dari organisasi yang ikut dalam pemilihan umum

tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan;

• bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari Presiden baik atas

usul organisasi/instansi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.

(3), (4).

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu, sesuai

dengan agama masing-masing yaitu, misalnya untuk penganut agama Islam didahului

dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan

kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 8.

Dasar untuk menentukan jumlah Utusan Daerah yang terutama ialah kepentingan

daerah dan kepentingan Rakyat di daerah, karena kepadatan penduduk merupakan

dasar pertimbangan juga untuk menentukan batas minimum dan maksimum jumlah

anggota.

Gubernur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah yang mengetahui persoalan daerah

sewajarnya dipilih untuk mewakili daerahnya di M.P.R. sebagai Utusan Daerah.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan

umum adalah 360. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah

pemilihan diwilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota D.P.R.,

daerah pemilihan adalah daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam

tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya

400.000 penduduk warga negara Indonesia memperoleh seorang wakil, dengan

ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya

sebanyak daerah tingkat II yang terdapat dalam daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap

daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil. Ketentuan-ketentuan

selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada daerah-daerah tingkat II

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ditetapkan dengan

perhitungan tiap-tiap, sekurang-kurangnya 200.000 jiwa penduduk mendapat Seorang

Wakil dalam D.P.R.D. I.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata diseluruh wilayah Negara, maka perlu

diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit

sekali penduduknya mempunyai wakil dalam D.P.R.D. I yang cukup representatif

untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum diseluruh wilayah daerah yang

bersangkutan secara baik.

Pasal 18.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

(1) Anggota D.P.R.D. I yang berhenti antar waktu karena sebab-sebab seperti yang

ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) tempatnya diisi menurut ketentuan sebagai

berikut:

• bagi anggota yang dipilih tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang

bersangkutan.

• bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari Menteri Dalam

Negeri atas nama Presiden baik atas usul instansi/organisasi yang

bersangkutan maupun atas prakarsanya sendiri.

(2), (3), (4).

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tingkat II ditetapkan dengan

perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 10.000 penduduk mendapat seorang wakil

dalam D.P.R.D. II.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah Negara, maka perlu

diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit

sekali penduduknya mempunyai wakil dalam D.P.R.D. II yang cukup representatif

untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum diseluruh wilayah daerah yang

bersangkutan secara baik.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Lihat penjelasan pasal 20.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32

(1) Fungsi D.P.R. berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 ialah :

• Membuat Undang-undang bersama dengan Pemerintah;

• Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama

Pemerintah;

• Mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas D.P.R. mempunyai hak-hak tersebut

dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga

dapat merubah sistim Pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

"Hak interpelasi" adalah salah satu hak yang penting D.P.R. dalam menjalankan

tugasnya mengawasi/mengoreksi tindakan Pemerintah. Hak interpelasi ini dapat

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

diakhiri dengan suatu pernyataan pendapat yang pemakaiannya dilakukan dengan

bijaksana. Pernyataan pendapat yang disebut dalam pasal 32 ayat (1) sub e. dapat

berbentuk memorandum, resolusi dan atau mosi.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang sejogyanya harus

dijamin dalam Negara Demokrasi. Namun demikian para anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, wajib memegang teguh kode yang mengandung

prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibocorkan. Yang dimaksud

dengan rapat dalam pasal ini adalah rapat Perlementer, yang diadakan baik di dalam

maupun di luar gedung Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, baik terbuka

maupun tertutup.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adalah tepat bila M.P.R./D.P.R.

mempunyai anggaran sendiri. Penguasaan atas kredit-kreditnya yang disediakan dalam

bagian anggaran yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan cara seperti yang

berlaku bagi suatu Departemen.

Pasal 37.

Dalam peraturan tata-tertib juga diatur antara lain bahwa:

1. a. M.P.R. mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam lima tahun;

• M.P.R. mengadakan persidangan istimewa sesuai dengan ketentuan

Undang-undang Dasar 1945;

1. D.P.R. mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.

2. D.P.R.D. mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38.

Jabatan keanggotaan Badan Perwakilan pada hakekatnya tidak dapat dirangkap dengan

jabatan-jabatan tersebut dalam pasal ini.

Pasal 39.

(1) Pegawai Negeri yang dimaksud dalam pasal ini adalah mereka yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang atas beban Anggaran Negara.

Anggota M.P.R. yang berkedudukan sebagai anggota tambahan temaktub dalam

pasal 1 ayat (3) yang tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tidak termasuk

dalam ketentuan ini.

(2) Cukup jelas.

Pasal 40.

Selain jabatan-jabatan yang termaksud dalam pasal 38, bagi anggota D.P.R.D.

diadakan larangan perangkapan,dengan jabatan yang bertanggung jawab mengenai

keuangan Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan larangan ini meliputi semua

Pejabat yang bersangkutan dengan keuangan Daerah termasuk Kepala Biro, Kepala

Bagian yang bertugas di Biro Bagian Keuangan dari Daerah yang bersangkutan.

Pasal 41.

Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam pasal ini antara lain:

• menjadi Pengacara (Advokaat) atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana

Daerah yang bersangkutan tersangkut;

• ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang berhubungan

dengan kepentingan daerahnya yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia

duduk sebagai anggota pengurusnya, kecauali apabila hal ini mengenai

perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;

• langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk

sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku

sebagai rekanan (leveransir) yang kepentingan Daerah;

• melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang

berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Apabila kepentingan Daerah sangat memerlukan maka terhadap larangan-larangan

tersebut dalam pasal ini, Kepala Daerah semufakat Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah

dapat memberikan pengetahuan.

Pasal 42.

Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota M.P.R./D.P.R. dapat leluasa

melakukan tugasnya sebagai anggota M.P.R./D.P.R. dengan sebaik-baiknya, dan

mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya.

Pasal 43.

Musyawarah yang lebih bersifat konsultasi dengan Pimpinan Badan

Permusyawaratan/Perwakilan dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan yang

seobyektif-obyektinya dan guna menghindari hal-hal yang bersifat subjektif dan

sewenang-wenang. Karena Utusan Daerah dipilih oleh D.P.R.D. I, dan terutama

berkedudukan sebagai Wakil Daerah, maka yang berhak untuk menggantikannya juga

adalah pada D.P.R.D. I yang bersangkutan.

Pasal 44.

Karena pembentukan Daerah Tingkat III masih dalam taraf pertumbuhan, maka

ketentuan-ketentuan mengenai lembaga perwakilannya tidak dimasukkan dalam

Undang-undang ini, Cukup jika prinsip-prinsip dan azas-azas yang diatur di dalam

Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman selanjutnya.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

Pasal 47.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 48.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG