PEMBUATAN PERJANJIAN HUBUNGAN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1962

TENTANG

PEMBUATAN PERJANJIAN HUBUNGAN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JEPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibuat Perjanjian hubungan Keramahan dan Perniagaan

antara Republik Indonesia dan Jepang ;

Mengingat : pasal 11, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan

dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Jepang.

Pasal 1.

Antara Republik Indonesia dan Jepang dibuat Perjanjian Hubungan

Keramahan dan Perniagaan yang telah ditandatangani pada tanggal 1

Djuli 1961 di Tokyo yang berbunyi sebagai terlampir dan yang

pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.

Pasal 2. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku satu bulan sesudah hari

pertukaran piagam-piagam pengesahan di Jakarta.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Nopember 1962.

Presiden Republik Indonesia,

TTD

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Nopember 1963.

Sekretaris Negara,

TTD

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 81

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN.

Penandatanganan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan dengan Jepang ini

merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk mengisi secara kongkrit dan melaksanakan

apa yang ditetapkan didalam kerangka ketiga dari Manifesto Politik mengenai haluan

politik luar negeri Republik Indonesia yaitu :

"Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara

didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-

menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja-bersama membentuk satu Dunia Baru

yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang

sempurna".

Sebagai dimaklumi setelah diadakan Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan

antara kedua Negara maka berakhirlah keadaan perang antara Republik Indonesia dan

Jepang serta telah dicapai pula penyelesaian akibat-akibat materiil dari peperangan

tersebut yang dialami oleh Republik Indonesia.

Dengan demikian dimulailah lembaran baru didalam hubungan anara Republik Indonesia

dan Jepang dan diperoleh dasar-dasar untuk hubungan persahabatan antara kedua Negara.

Begitu pula pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang memberi harapan yang baik bagi

kerja-sama ekonomi antara Republik Indonesia dan Jepang atas dasar saling

menguntungkan dan kerja-sama tersebut akan memberi manfaat pula didalam rangka

pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana kita.

Mengingat hal-hal yang tersebut diatas maka Pemerintah menganggap sudah tiba

waktunya untuk lebih mempererat dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi hubungan

dibidang perniagaan dan ekonomi yang dijiwai oleh semangat keramahan antara dua

Negara tetangga di Asia.

Isi Perjanjian. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Isi Perjanjian.

Perjanjian ini berlaku untuk waktu tiga tahun dan akanberlaku terus terkecuali jika jika

salah satu memutuskannya, terdiri dari satu perjanjian induk, satu protokol dan empat nota

yang telah ditukarkan.

Perjanjian induk disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk diperoleh

persetujuan bagi ratifikasinya, sedangkan protokol dan empat nota yang ditukarkan itu

disampaikan sebagai bahan-bahan perlengkapan bagi penilaian Perjanjian ini oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Perjanjian ini didasarkan atas azas tidak membeda-bedakan (non-diskriminasi) antara

warga negara serta perusahan-perusahaan fihak yang lain dan warga negara serta

perusahaan asing fihak ketiga diwilayah masing-masing,sehingga jika kepada warga-

negara dan perusahaan-perusahaan dari Negara fihak ketiga oleh salah satu pihak diberi

kelonggaran-kelonggaran atau hak-hak istimewa (privileges) didalam bidang-bidang yang

diatur didalam Perjanjian ini, maka pihak yang lain berhak menuntut pemberian

kelonggaran-kelonggaran dan sebagainya itu kepada warganegara dan perusahaan-

perusahaannya.

Jaminan mengenai perlakuan yang tidak kurang dari pada yang diberikan kepada

warganegara serta perusahaan Negara ketiga manapun juga ini diberikan didalam:

• Soal-soal imigrasi dengan pengecualian fasilitas-fasilitas mengenai paspor dan visa

yang diberikan berdasarkan atas persetujuan-persetujuan khusus atas azas timbal-

balik dan yang telah diberikan oleh Republik Indonesia kepada warga-negara

Singapura (Pasal I jo.ayat 1 dan 2 Protokol ).;

• Soal- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Soal-soal perpajakan, pengajuan perkara kepada pengadilan, hak-hak atas harta

benda, turut serta didalam badan-badan hukum dan pada umumnya didalam

kegiatan-kegiatan perniagaan dan jabatan. Namun jaminan ini tidak mengurangi hak

kedua belah pihak untuk memberi kelonggaran-kelonggaran pajak kepada pihak

ketiga secara timbal-balik atau atas dasar persetujuan-persetujuan untuk mencegah

pajak berganda (Pasal II);

• Soal keamanan dan perlindungan pribadi bagi warganegara masing-masing. Didalam

hal ini ditentukan juga bahwa tidak akan diberikan perlakuan yangkurang dari pada

yang diberikan kepada warga-negara sendiri;

• Soal pengambilan milik warganegara atau perusahaan yang lain. (Pasal IV jo. ayat 6

Protokol);

• Soal-soal transfer keuangan keluar negeri tanpa mengurangi hak masing-masing

pihak untuk mengadakan perbedaan antara mata uang asing (Pasal V ayat 1 jo. ayat 7

Protokol);

• Soal pembatasan dan larangan pengimporan sesuatu barang kewilayah fihak

yanglain (Pasal V ayat 2).

Ketentuan mengenai non-diskiriminasi didalam soal transfer keuangan keluar negeri

(Pasal V ayat 1) dan didalam soal pembatasan serta larangan-larangan dibidang

pengimporan dan pengeksporan barang itu (Pasal V ayat 2) tidak mengurangi hak masing-

masing pihak untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menyelamatkan posisi

devisen serta neracanya pembayaran Negara atau untuk melindungi industri dalam negeri.

(Pasal V ayat 3 yang dijelaskan lebih lanjut didalam pertukaran nota yang bersangkutan.

Selanjutnya dimanakalanya oleh salah satu pihak diberikan kepada pihak ketiga

kelonggaran-kelonggaran atau keringanan-keringanan didalam lapangan pembebanan

barang-barang yang diimpor atau diekspor sebagai diperinci dalam Pasal VI, maka hak-

hak istimewa tersebut harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada pihak yang lain.

Dari …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dari ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan non-diskriminasi ini dikecualikan:

• Keringanan-keringanan yang diberikan didalam rangka lalu-lintas perbatasan kepada

negara-negara tetangga dan yang diberikan oleh Indonesia dengan maksud serupa

kepada Philipina, Malaya dan Singapura (Ayat 8a dan b Protokol);

• Keringanan-keringanan yang diberikan sebagai akibat suatu qustoms union free trade

area (Ayat 8c Protokol);

• Keringanan-keringanan dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Jepang kepada

orang-orang yang berasal dari wilayah-wilayahnya yang sebagai akibat Perjanjian

Perdamaian San Francisco telah dilepaskannya atau mendapat status khusus (Ayat 9

Protokol).

Begitu pula ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak mengurangi hak masing-masing

pihak untuk mengambil tindakan-tindakan didalam keadaan dan hal-hal khusus sebagai

diperinci didalam Pasal I.

Lain-lain hal yang diatur didalam Perjanjian ini karena cukup jelas tidak memerlukan

penjelasan lebih lanjut.

Diketahui :

Sekretaris Negara,

TTD

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2522