PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1969

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/

PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang

Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Panca Sila;

• bahwa pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk

memilih wakil/wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga

permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu

sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan

penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Panca

Sila/Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1)

dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

• Nomor XI/MPRS/1966;

• Nomor XXI/MPRS/1966;

• Nomor XXII/MPRS/1966;

• Nomor ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Nomor XXV/MPRS/1966;

• Nomor XLII/MPRS/1968.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan : Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1) Pemilihan Umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan

Rakyat selanjutnya disebut D.P.R., Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat I selanjutnya disebut D.P.R.D I dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut D.P.R.D.

II diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

(2) Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang ini adalah juga

untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2.

(1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi

terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya

atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam ,Gerakan

Kontra Revolusi G.30S/P.K.l." atau organisasi terlarang lainnya

tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih;

(2) Organisasi-organisasi dilarang mencalonkan orang yang t tidak

diberi hak untuk memilih dan dipilih seperti yang dimaksud dalam

ayat (1).

(3) Pelanggaran …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) mengakibatkan gugurnya

calon yang bersangkutan.

Pasal 3.

Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum

didasarkan atas azas-azas demokrasi yang dijiwai semangat Panca

Sila/Undang-undang Dasar 1945.

BAB II.

DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI.

Pasal 4.

(1) a. Untuk pemilihan anggota D.P.R, daerah pemilihan adalah

Daerah Tingkat I;

• Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I, Daerah Tingkat I

merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;

• Untuk pemilihan anggota D.P.R.D II, Daerah Tingkat II

merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;

(2) Warganegara Republik Indonesia yang berada diluar negeri

dianggap penduduk daerah pemilihan dimana berdiri gedung

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 5.

(1) Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan

ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat

dalam daerah pemilihan tersebut.

(2) Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan

bahwa :

• Jumlah …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya

sama dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam daerah

pemilihan yang bersangkutan;

• tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnnya mempunyai seorang

wakil.

(3) Untuk keperluan pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri dapat

menetapkan pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam

Daerah Tingkat II, dalam daerah-daerah administratif yang setingkat

dengan Daerah Tingkat II.

(4) Jumlah anggota dalam daerah pemilihan yang terbagi dalam

daerah-daerah administratif seperti yang termaksud dalam ayat (3)

ditetapkan 8 (delapan) anggota tanpa mengurangi jiwa ketentuan

ayat (1) dan ayat (2) sub b.

(5) Jumlah anggota D.P.R.D. yang dipilih ditetapkan berdasarkan

ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Pasal 6.

Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa

ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih diluar Jawa.

BAB III.

PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI.

Pasal 7.

(1) Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk

D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dilakukan serentak

berturut-turut dalam satu hari.

(2) Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31,

pelaksanaan ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan

dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 8 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8.

(1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan

Presiden.

(2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk

oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum

tersebut.

(3) Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk

sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam

Negeri, yang bertugas:

• Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan

pemilihan umum;

• Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam

ayat (4);

• Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta

data-data tentang hasil pemilihan umum;

• Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk

melaksanakan pemilihan umum.

(4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan:

• Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta,

dengan tugas:

(i) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;

(ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.

• Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di

Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas:

(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;

(ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;

(iii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. I.

• Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di

Ibukota Daerah Tingkat II, dengan tugas:

(i) membantu ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;

(ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. II.

• Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota

Kecamatan, dengan tugas;

(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;

(ii) menyelenggarakan pemungutan suara.

• Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Desa/atau daerah yang

setingkat dengan Desa ditempat kedudukan Lurah atau Kepala

Desa/daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas:

(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;

(ii) menyelenggarakan pendaftaran pemilih.

(5) Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,

Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Camat/Kepala

Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan

Desa karena jabatannya, masing-masing menjadi anggota

merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia

Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih.

(6) a. Anggota-anggota Pantia Pemilihan Indonesia diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.

• Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

• Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia

Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.

(7) Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Pimpinan,

Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat.

(8) Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga

Pemilihan Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat

keserasian.

(9) Dalam ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(9) Dalam tugas operasionilnya Lembaga Pemilihan Umum adalah

otonom dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.

(10) Susunan, Tata-kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai

Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat

(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV.

HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH.

Pasal 9.

Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih

untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin

terlebih dulu mempunyai hak memilih.

Pasal 10.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warganegara

Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.

(2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis

Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang

yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan

Kontra Revolusi G.30. S/P.K.l." atau organisasi terlarang

lainnya;

• nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

• tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan

berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi,

karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana

sekurang-kurangnya lima tahun.

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Pasal 11 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan

hak memilih.

Pasal 12.

(1) Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum

nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai

Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang

terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra

Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya.

(2) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada lembaga Pemilihan

Umum tiap-tiap keputusan Pengadilan yang mengakibatkan

seseorang dicabut hak pilihnya.

Pasal 13.

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih

termaksud dalam pasal 8 ayat (4).

(2) Pemilih didaftar dalam satu daftar pemilih menurut Desa atau

Daerah yang setingkat dengan Desa, dimana ia bertempat tinggal.

(3) Pemilih yang bertempat tinggal diluar negeri didaftar dalam daftar

pemilih ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia

dinegeri yang bersangkutan.

(4) Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih,

dan jika seseorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat

tinggal ia harus memilih satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai

tempat tinggal yang pasti. Apabila kemudian ternyata bahwa ia

terdaftar dalam lebih satu daftar pemilih, maka ia tidak dapat

mempergunakan hak memilihnya.

(5) Setiap ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Setiap pemilih berkewajiban memberitahukan kepada Kepala

Desanya atau Kepala Daerah yang setingkat dengan Desa atau bagi

mereka yang bertempat tinggal diluar negeri kepada Kepala

Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, tentang segala

hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada daftar pemilih bagi

dirinya sebagai pemilih.

(6) Sesudah pendaftaran pemilih selesai dilakukan, Panitia Pendaftaran

Pemilih mengumumkan daftar nama-nama pemilih tersebut, untuk

kemungkinan usul penyempurnaannya dari penduduk dalam daerah

pendaftaran tersebut.

(7) Tata-Cara pendaftaran pemilih diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V.

HAK DIPILIH DAN PENCALONAN.

Pasal 14.

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan

hak dipilih.

Pasal 15.

(1) Yang dapat mengajukan calon untuk pemilihan umum adalah

organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau

pasal 34 ayat (1).

(2) Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan

dalam satu masa pemilihan umum.

Pasal 16.

Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

• Warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas

serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• Dapat ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf

Latin;

• Setia kepada Panca Sila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada

Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan

Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban

Amanat Penderitaan Rakyat;

• Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia

termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat

langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi

G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;

• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; Tidak sedang menjalani

pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan

yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan

ancaman pidana sekurang-kurangnnya 5 tahun;

• Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

• Terdaftar dalam daftar pemilih;

• Dicalonkan menurut pasal 15.

Pasal 17.

(1) Untuk menjadi calon dalam pemilihan umum, seseorang harus

diajukan oleh sesuatu organisasi.

(2) Organisasi yang dapat mengajukan calon dalam pemilihan umum

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• Bukan organisasi terlarang;

• Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah

mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang

Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan;

• Bagi golongan Karya ialah organisasi golongan Karya yang telah

mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang yang

dimaksud pada huruf b.

(3) Dalam ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Dalam mengajukan calon, organisasi yang bersangkutan

menyampaikan keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa

syarat-syarat tersebut dalam pasal 15 pasal 16 telah dipenuhi.

Pasal 18.

(1) Dalam mengajukan calon untuk pemilihan anggota D.P.R. dan

D.P.R.D. organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan

tanda gambar organisasi.

(2) Dalam pemilihan umum tidak boleh digunakan tanda gambar yang

sama atau mirip dengan:

• Lambang Negara Republik Indonesia;

• Lambang Negara Asing;

• Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih.

• Bendera Kebangsaan Negara Asing;

• Gambar perseorangan.

(3) Tanda gambar-tanda gambar dalam pemilihan umum tidak boleh

sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para

pemilih.

(4) Apabila diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip

atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih,

Lembaga Pemilihan Umum memutuskan tanda gambar mana dapat

disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengajukannya.

(5) Nama calon, nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang

telah ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan

dalam Berita-Negara dan melalui media pengumuman lainnya

secara luas dan effektif.

(6) Nama calon dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada

yang bekepentingan serta, kepadanya diberi kesempatan untuk

mengajukan nama calon atau tanda gambar yang lain dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 19 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19.

(1) Tata-cara pencalonan ditetapkan sebagai berikut:

• Seorang calon diajukan dengan cara mengisi surat isian

(formulir).

• Surat isian tersebut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnnya

dua orang anggota pimpinan organisasi masing-masing yang

bersangkutan.

• Surat isian yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) antara

lain dilengkapi dengan:

(i) Nama dan tanda gambar organisasi yang dipergunakan

sebagai lambang dalam pemilihan umum berikut surat

pengesahan dari Lembaga Pemilihan Umum;

(ii) riwayat hidup dan riwayat pejuangan calon yang dikuatkan

oleh sekurang-kurangnnya dua orang anggota pimpinan

organisasi.

(iii) surat pernyataan dari calon tentang kesediannya untuk

dicalonkan serta persetujuannya mengenai tempat yang

diberikan dalam tata urutan pada daftar calon.

(2) Daftar calon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi yang

mengajukan calon termaksud.

(3) Antara organisasi golongan Politik/Karya dapat diadakan

penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian

kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh

organisasi yang mengemukakan daftar calon didalam surat isian

untuk pencalonan dan juga didalam daftar calon yang bersangkutan.

(4) Daftar calon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat

nama-nama calon sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota

yang dipilih.

(5) Tata cara pelaksanaan pencalonan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB VI ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VI.

KAMPANYE PEMILIHAN

Pasal 20.

(1) Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan

kampanye pemilihan.

(2) Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan

termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu

untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII.

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

Pasal 21.

(1) Pemungutan suara dalam daerah pemilihan diseluruh wilayah

Indonesia untuk tiga jenis. badan perwakilan dilakukan secara

serentak.

(2) Pemungutan suara diluar negeri diadakan ditempat Perwakilan

Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak sesuai dengan

pemungutan suara didalam negeri.

(3) Panitia Pemungutan Suara menetapkan jumlah dan tempat

pemunguta suara bagi daerah masing-masing sedemikian rupa,

sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan

lancar.

(4) Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi

setiap pemilih ada jamainan untuk dapat memberikan suara secara

bebas dan rahasia.

(5) Untuk pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing

jenis badan perwakilan, dibuat surat suara yang bentuk, isi dan

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Dalam ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Dalam pemilihan untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D II pemilih

memberikan suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar

organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.

Pasal 22.

(1) Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan penghitungan

suara ditempat pemungutan suara yang bersangkutan.

(2) Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya

penghitungan suara.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara, dan tata cara penghitungan suara

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII.

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

Pasal 23.

(1) Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi D.P.R, D.P.R.D I dan

D.P.R.D II digunakan sistim perwakilan berimbang.

(2) Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan umum diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX.

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN

PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH.

Pasal 24.

Pengumuman hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D I dan D.P.R.D II dan

pemberitahuan kepada terpilih dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum

dengan tata-cara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB X.

PENGGANTIAN PANITIA PEMERIKSAAN DAN

PERMULAAN KEANGGOTAAN.

Pasal 25.

(1) Penggantian bagi terpilih ditentukan menurut urutan penempatan

dalam daftar calon.

(2) Untuk tiap-tiap Badan Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia

Pemeriksaan yang bertugas menentukan tentang penerimaan

seorang terpilih sebagai anggota dan permulaan keanggotaannya.

(3) Hal-hal lain mengenai penggantian terpilih dan hal-hal yang

berhubungan dengan Panitia, Pemeriksaan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 26.

(1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal

yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilihan, dipidana dengan

pidana penjara selama-lamanya satu tahun.

(2) Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut

suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk

menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud

untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah

dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya lima tahun.

(3) Barangsiapa ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu

surat dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan,

mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya,

sebagai surat yang sah dan tidak dipalsukan dipidana dengan pidana

penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 27.

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi

atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut

Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya lima tahun.

(2) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut

Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau

dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan

melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu,

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

(3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut

Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap

seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu

untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara

tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga

tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena

menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

(4) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut

Undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat

yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga

atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu

menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

tiga tahun.

(5) Barangsiapa ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut

Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain,

dipidana dengan pidana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya lima

(7) Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari pada yang ditetapkan

dalam Undang-undang ini dalam satu pemilihan, dipidana dengan

pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

(8) Barang-siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut

Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan

suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbutan tipu

muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi

lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang

diberikan dengan sah, dipidana dengan penjara selama-lamanya

lima tahun.

(9) Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada

seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa

pekerjaan dari pada pekerjaan itu tidak memungkinkannya, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.

(10) Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan

kewajibannya dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya

seribu rupiah.

Pasal 28.

Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ayat (1)

sampai dengan ayat (8) adalah kejahatan. Tindak pidana yang termaksud

dalam pasal 27 ayat (9) dan ayat (10) adalah pelanggaran.

Pasal 29 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29.

Dalam menjatuhi pidana atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal

26 ayat (2) dan ayat (3); surat-surat yang dipergunakan dalam tindak

pidana itu, berserta benda-benda dan barang yang menurut sifatnya

diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan

dimusnahkan, juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang itu bukan

kepunyaan terpidana.

BAB XII.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 30.

Apabila disesuatu tempat didalam sesuatu daerah pemilihan sesudah

diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan,

kesalahan atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan

penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan mengingat

ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan

dikuatkan oleh instansi Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan

pemilihan ulangan ditempat yang bersangkutan.

Pasal 31.

Apabila disesuatu tempat didalam suatu Daerah Pemilihan pada waktu

yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemilihan umum atau

penyelenggaraannya terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa,

maka sesudah keadaan memungkinkan, segera diadakan pemilihan

susulan atau pemilihan ulangan ditempat yang bersangkutan dengan

mengingat ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)

BAB XIII ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XIII.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 32.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang

tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan-badan Perwakilan

Rakyat yang lain dibubarkan pada hari Badan-badan Perwakilan yang

baru menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 33.

Setelah Lembaga Pemilihan Umum beserta aparaturnya dibentuk,

berdasarkan Undang-undang ini, maka badan-badan penyelenggara

pemilihan umum yang lama dibubarkan dan segala kekayaannya

diserahkan kepada Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 34.

(1) Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta

organisasi-organisasi golongan Karya yang sudah mempunyai

perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau di D.P.R.D.G.R pada saat

Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini

dapat ikut serta dalam pemilihan umum.

(2) Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi golongan Karya yang akan

diangkat.

BAB XIV.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35.

Segala sesuatu yang belum diatur didalam Undang-undang ini diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 36.

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan

Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37.

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai

berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 1969.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSYAH.

Mayor Jenderal T.N.I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

I. UMUM :

1. Dasar pikiran.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum

dalam Undang-undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan azas-azas Panca Sila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga

permusyawaratan/perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani rakyat.

Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang sesuai dengan

azas-azas demokrasi Panca Sila ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistim

kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang

digariskan oleh Undang-undang Dasar negara. Kekuasaan Negara yang lahir dengan

pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan

dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistim

permusyawartan perwakilan.

Hanya kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke bawah sebagai

kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap

memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.

1. Tujuan Pemilihan Umum.

Dalam mewujudkan penyusunan tata-kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi

Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut

dalam Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945, maka penyusunan tata-kehidupan itu harus

dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan demikian, diadakannya pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil

rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak

memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara

baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati

nurani rakyat dalam melanjutkan perjoangan mempertahankan, dan mengembangkan

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17

Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan

rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan

rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjoangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya

Panca Sila dan dipertahankannya Undang-undang Dasar 1945.

1. Azas Pemilihan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor

XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, maka pemilihan umum anggota-anggota badan

permusyawaratan/ perwakilan rakyat yang diatur dengan Undang-undang ini didasarkan

pada azas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia.

Yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat:

• Umum:

Ialah bahwa pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal

dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih

dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.

Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi

setiap/semua warganegara, menurut persyaratan azasi (basic) tertentu, seperti tersebut

di atas.

Persyaratan lain-lain, yang tehnis atau politis, tidaklah dihubungkan dengan adanya

pemilihan, tetapi semata-mata dihubungkan dengan praktek pelaksanaannya dan

tujuan pemilihan serta fungsi badan/lembaga yang disusun.

• Langsung.

Ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan

suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Bebas.

Ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya

dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa

adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

• Rahasia.

Ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak

siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun siapa yang dipilihnya.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh

orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

1. Sistim pemilihan.

Untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. dipakai sistim perwakilan berimbang

dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya/kekuatan perwakilan organisasi

dalam D.P.R. dan D.P.R.D. adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan

dalam masyarakat pemilih. Untuk mencapai tujuan ini suatu organisasi yang nama-nama

calonnya disusun dalam sesuatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu

bilangan Pembagi Pemilihan, ialah suatu bilangan yang diperoleh dengan membagi

jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang tersedia.

Sistim daftar begitu pula sistim pemilihan umum menggambarkan adanya pengakuan

terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan.

Tiap-tiap Daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil, yang ditetapkan

berdasarkan sistim perwakilan berimbang yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Penetapan jumlah anggota dalam pemilihan umum.

Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan

umum adalah 360 dan yang diangkat adalah 100. Untuk menentukan besarnya wakil

dalam tiap-tiap daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan

anggota D.P.R. daerah pemilihan adalah Daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya

wakil dalam tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap

sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan

bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah

tingkat II yang terdapat dalam Daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap Daerah tingkat II

mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada Daerah

tingkat II - Daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Keseimbangan antara jumlah anggota D.P.R. yang dipilih di Jawa dan di luar Jawa.

Undang-undang ini menentukan bahwa jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam

pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar

Jawa (Pasal 6).

Untuk menentukan banyaknya wakil yang dipilih ditiap-tiap Daerah tingkat I dipakai

dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah tingkat I

memperoleh seorang wakil.

Apabila dalam pemilihan umum dipergunakan dasar jumlah penduduk, maka jumlah

wakil yang dipilih dari pulau Jawa akan banyak melebihi wakil dari luar Jawa. Mengingat

luas dan potensinya daerah-daerah di luar Jawa yang jumlah penduduknya kurang dari

pada Jawa, maka perlu kiranya daerah luar Jawa tersebut mendapat perwakilan sesuai

dengan kepentingannya daerah tersebut.

Karena itu dalam pasal 5 ayat (2) diadakan ketentuan bahwa:

• jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan

jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan.

• Tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.

Dengan mengadakan kombinasi antara banyaknya penduduk di Daerah tingkat I dan

jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah

Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dan tiap Daerah

tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil, maka sedikit banyak akan

tercapai keseimbangan antara wakil-wakil yang berasal dari pulau Jawa dengan luar

Jawa.

1. Ketentuan peralihan mengenai pencalonan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 menentukan

bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari golongan politik dan karya.

Berhubung dengan itu dalam pasal 17 diadakan ketentuan bahwa seorang calon dalam

pemilihan umum harus diajukan oleh sesuatu organisasi yang harus memenuhi syarat:

• bukan organisasi terlarang;

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bagi golongan Politik dan golongan Karya yang telah memperoleh pengakuan

berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.

Melihat peranan dari organisasi-organisasi baik golongan Politik maupun golongan Karya

dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan sekarang maka untuk pemilihan kali ini

diadakan ketentuan pemilihan tersendiri yaitu:

Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi

golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau D.P.R.D.G.R.

pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut

serta dalam Pemilihan Umum.

8. A.B.R.I.

Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak

bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Panca Sila

dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan

ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI

ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI

berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap

golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih,

tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan

rakyat dengan melalui pengangkatan.

Duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga permusyawartan/ perwakilan melalui

pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Panca Sila yang menghendaki ikut sertanya

segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

9. G.30.S./P.K.I.

Demi tetap tegak berlangsungnya kemurnian kehidupan Demokrasi berdasarkan Panca

Sila/Undang-undang Dasar 1945 dan mengingat, tujuan pemilihan umum yang hendak

dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka hak memilih dan hak dipilih bagi bekas

anggota G.30.S./P.K.I. yang jelas anti demokrasi harus dibatalkan/dicabut.

Pembatalan/pencabutan hak ikut serta dalam pemilihan umum bagi bekas anggota P.K.I.

termasuk organisasi-organisasi massanya didasarkan atas pendirian, bahwa adalah suatu

hak demokrasi itu sendiri tidak mempunyai hak hidup dalam suatu negara demokrasi,

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

karena itu mereka tidak diperkenankan mengenyam hak-hak demokrasi yang hendak

dihancurkan sendiri. Karena itu Pula mereka tidak diperkenankan ikut serta dalam

pembentukan pemerintahan dan mempunyai perwakilan dalam pemerintahan.

Dengan Ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966

Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk organisasi-organisasi massanya telah

dibubarkan dan dinyatakan terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran

Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya P.K.I. telah nyata-nyata tidak mengakui

azas-azas demokrasi dan adalah musuh-musuh Pancasila. Jelas sudah pengkhianatan

orang-orang komunis Indonesia, yang telah dilakukan beberapa kali antara lain dalam

kesatuan Front Demokrasi Rakyat di Madiun pada tahun 1948 dan G(erakan) 30

S(eptember)/PKI, terhadap perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan dan mengisi

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Panca Sila.

Penghapusan dan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih mereka itu ada kewaspadaan

kita yang tidak ingin dikhianati lagi, misalnya berupa gerilya-politik dan ekonomi jika

mereka ikut serta dalam pemilihan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dalam Undang-undang Pemilihan

Umum ini warga negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang P.K.I.

termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam

Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I. atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak

untuk memilih dan dipilih.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

(1) Cukup jelas.

(2) Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Majelis

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan

utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Oleh karena itu pemilihan umum yang diatur dengan Undang-undang ini,

khususnya untuk anggota D.P.R., adalah juga untuk mengisi Majelis

Permusyawartan Rakyat.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2 .

(1) Mengenai pencabutan hak pilih baik yang berupa hak memilih, maupun hak dipilih

bagi bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia telah dijelaskan

dalam penjelasan umum.

Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah:

1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya

perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu,tetapi tidak melaporkan kepada pejabat

yang berwajib.

1. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan

dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah :

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan

yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut;

1. Mereka yang secara sadar menunjukkan, baik dalam perbuatan atau ucapan, yang

menentang usaha/gerakan penumpasan G.30.S./P.K.I.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi

yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan

perundang-undangan telah mendapat emnesti atau abolisi atau grasi.

(2) Cukup jelas.

(3) Apabila ternyata ada organisasi yang mencalonkan orang yang dimaksud pada ayat

(1), maka ini berakibat gugurnya calon, dan ini berarti calon tersebut tidak dapat

diganti dengan calon lain.

Tetapi apabila pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) baru diketahui setelah

calon itu terpilih, maka ia diganti oleh calon berikut dalam urutan daftar calon

yang bersangkutan.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Lihat penjelasan pasal 21.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

(1) dan (2) Telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum.

(3) dan (4) Pembagian Daerah tingkat I dalam daerah administratif untuk keperluan

pemilihan umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah tingkat II otonom ialah Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Raya. Karena perimbangan penduduk merupakan salah satu

syarat penetapan jumlah anggota dengan mengingat ketentuan bahwa tiap-tiap

sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, maka daerah

pemilihan termaksud dalam ayat (4) yang berpenduduk lebih dari 8 X 400.000 dapat

memperoleh lebih dari 8 orang wakil.

Pasal 6.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 7.

(1) Cukup jelas.

(2) Pada prinsipnya pemungutan suara untuk seluruh Indonesia diselenggarakan pada

hari dan tanggal yang sama. Berhubung dengan adanya kemungkinan bahwa

pemungutan suara untuk suatu daerah tidak dapat diselenggarakan pada hari dan

tanggal yang sudah ditentukan, karena adanya kesukaran-kesukaran tekhnis,

keadaan daerah yang berbeda dan lain-lain, termasuk adanya kemungkinan

pemungutan suara ulangan/susulan, maka pemungutan suara di daerah itu dapat

dilaksanakan pada hari dan tanggal yang lain. Walaupun demikian pemungutan

suara untuk pemilihan umum bagi ketiga badan perwakilan diseluruh Indonesia

harus sudah selesai dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 8.

(1) Ketentuan ini sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XI/MPRS/1966, yang menugaskan kepada Pemerintah untuk

melaksanakan ketetapan tentang pemilihan umum.

(2) Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) dan (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan Panitia-panitia yang ikut

menyelenggarakan pemilihan umum di samping tugas lain yang disebut dalam ayat

tersebut. Lembaga Pemilihan Umum, menentukan kebijaksanaannya tentang

pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan penyelenggaraan pemilihan umum itu

diserahkan kepada Panitia-panitia tersebut.

Dalam Panitia-panitia baik di Pusat maupun di Daerah, diikutsertakan sebagai

anggota kekuatan-kekuatan sosial yang. pada pokoknya berupa organisasi Partai

Politik dan organisasi Golongan Karya.

(5) Yang dimaksud dengan daerah yang setingkat dengan Desa ialah antara lain Marga

(di Sumatera), Temenggung (di Kalimantan), Wanua di Sulawesi, Negoriy di

Maluku dan Irian Barat.

Yang dimaksud dengan Kepala Kecamatan antara lain di Daerah Istimewa

Yogyakarta ialah Asisten/Menteri wilayah Pamong Praja, di Maluku Bestur

Asisten dan di Bali Punggawa.

(6) Cukup jelas.

(7) dan (8) Susunan dari Lembaga Pemilihan Umum, yang terdiri dari Dewan

Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat,

menggambarkan ikut-sertanya kekuatan-kekuatan sosial dalam pelaksanaan

pemilihan umum, yang oleh M.P.R.S. ditugaskan kepada pemerintah.

Maka dihimpunlah kekuatan-kekuatan sosial tersebut dalam Dewan Pertimbangan,

yang atas permintaan atau atas prakarsa sendiri memberikan

pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya

kepada Dewan Pimpinan, yang terdiri dari Anggota-anggota Pemerintah.

Pada hakekatnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk

memudahkan Dewan Pimpinan dalam mengambil keputusan dan menggariskan

kebijaksanaan.

Maka bergeraklah Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan

bersama-sama dengan pertangungan-jawab dibidang masing-masing untuk

menghasilkan pemilihan umum yang demokratis.

Dimana tidak dapat dihindarkan, bahwa mengenai persoalan pokok yang

dibicarakan bersama tidak terdapat keserasian antara pertimbangan-pertimbangan

yang diberikan dan keputusan serta kebijaksanaan yang diambil oleh Dewan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan, maka persoalan tersebut diajukan kepada Presiden sebagai pimpinan

tertinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal demikian, Ketua

Lembaga Pemilihan Umum mempertanggung jawabkan keputusan serta

kebijaksanaannya kepada Presiden dan melaporkan pertimbangan dari

Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan.

Setelah mendengar persoalan tersebut Presiden memberikan ketentuan terakhir

terhadap keputusan/kebijaksanaan dan pertimbangan yang bersangkutan.

Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris-Umum.

(9) Agar supaya dalam pelaksanaan tugasnya ada keleluasaan bergerak tanpa terikat

pada tugas-tugas departemental, maka kepada Lembaga Pemilihan Umum

diberikan tugas yang bersifat otonom.

Hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa pada akhirnya Presidenlah yang

memegang pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dengan tidak mengurangi sifat otonom dari Lembaga Pemilihan Umum dan pula

untuk dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan tugasnya, maka

administratif ia termasuk Departemen Dalam Negeri, yang dapat mengadakan

penyediaan dalam bidang keuangan, materieel dan personil.

(10)Penentuan tugas/wewenang telah diatur dalam Undang-undang ini, sehingga

susunan, tata kerja Pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia-panitia tersebut dapat diserahkan penganturannya kepada

Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia maka warganegara

Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai

pertanggunganjawab politik terhadap Negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya

diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota Badan-badan

Perwakilan Rakyat.

Pasal 10.

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan pilih adalah hak memilih dan, atau hak dipilih.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 12.

(1) Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya memberikan daftar nama

orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini.

Hal-hal lain tentang pemberitahuan nama-nama orang yang dimaksud di atas

diatur oleh Pemerintah.

(2) Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 15.

(1) Cukup jelas.

(2) Berhubung tidak adanya persaratan tempat tinggal bagi seorang calon, maka

seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa

pemilihan umum misalnya untuk D.P.R. dengan D.P.R.D./D.P.R.D. II.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

(1) Cukup jelas.

(2) Ketentuan yang termaktub dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan yang

dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Cukup jelas.

Pasal 18.

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Dalam hal diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat

menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan memutuskan

tanda gambar-mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang

mengajukannya antara lain dengan memperhatikan pihak mana yang sudah lazim

mempergunakan tanda gambar tersebut.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

(1) Cukup jelas.

(2) Untuk menghindarkan ekses kampanye pemilihan umum maka perlu diadakan

suatu tata krama kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye.

Pasal 21.

(1) Cukup jelas.

(2) Ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri

dibentuk Panitia Pemungutan Suara.

Pemungutan suara bagi warganegara Republik Indonesia yang tertempat tinggal di

luar negeri, dilakukan dengan persetujuan negara yang bersangkutan.

Hasil pemungutan suara warganegara Republik Indonesia di luar negeri dihitung

bersama-sama dengan hasil pemungutan suara di dalam negeri.

(3) Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

---

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG