PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1962

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 2 TAHUN 1962 TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK

MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Kewajiban

Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri;

• bahwa karena keadaan yang mendesak Pemerintah berdasarkan

pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal

tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No. 2 tahun 1962 (lembaran-Negara tahun 1962 No. 18) ;

• bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut

perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar ;

1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan

Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran-Negara

tahun 1962 No. 18), menjadi Undang-undang.

Pasal 1.

Semua Perusahaan Minyak di Indonesia diwajibkan ikut-serta memenuhi

kebutuhan dalam negeri akan hasil-hasil pengolahan minyak bumi.

Pasal 2.

Bagian masing-masing perusahaan dalam minyak bumi dan hasil hasilnya

seperti tersebut dalam pasal 1 ditetapkan menurut sistim prorata

penghasilan minyak mentah dari masing- masing Perusahaan Minyak.

Pasal 3.

(1) Perusahaan-perusahaan yang mempunyai penyulingan sendiri wajib

menerima dan mengolah minyak mentah dari perusahaan-perusahaan

yang tidak mempunyai penyulingan, sepanjang minyak mentah itu

menjadi bagiannya untuk memenuhi kewajibannya menurut Undang-

undang ini.

(2) Dalam hal perusahaan-perusahaan bersangkutan tidak dapat

memenuhi kewajibannya sendiri sebagai tersebut dalam pasal 1 dan

2, maka perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menyediakan

gantinya sesuai dengan kewajibannya dengan mengutamakan

pembelian minyak bumi dan hasil-hasilnya dari Perusahaan-

perusahaan Minyak Negara dengan membayar nilainya dalam valuta

asing.

Pasal 4. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan mengambil tindakan-tindakan

pelaksanaan agar supaya tiap Perusahaan Minyak memenuhi kewajibanya

seperti dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3.

Pasal 5.

Hasil yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan berhak untuk mengambil

tindakan-tindakan seperlunya baik dalam rangka mewujudkan

pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perusahaan-perusahaan Minyak

maupun dalam rangka pengamanan pelaksanaan kewajiban yang

dimaksud dalam Undang-undang ini, jikalau menurut pendapatnya

Perusahaan Minyak dalam cara melakukan kewajiban-kewajibannya

tersebut merugikan kepentingan-kepentingan nasional atau menghambat

perkembangan industri minyak yang sehat.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai

daya surut sampai tanggal 12 Mei 1962.

Agar …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Nopember 1962.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

TTD

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Nopember 1962

Pejabat Sekretaris Negara,

TTD

A.W. SURJOADININGRAT.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 80

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1962

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1962 TENTANG

KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI

KEBUTUHAN DALAM NEGERI (LEMBARAN-

NEGARA TAHUN 1962 No. 18), MENJADI

UNDANG-UNDANG.

I. UMUM.

Pemakaian minyak bumi dan hasil-hasilnya dinegara kita merupakan soal

penting karena pengaruhnya yang amat luas dalam bidang ekonomi, politik dan

pertahanan.

Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengikut sertakan semua

perusahaan minyak yang berada di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam

negeri akan minyak bumi dan hasil-hasilnya.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diatas, tiap-tiap perusahaan memikul

kewajiban yang perbandingannya disesuaikan dengan perbandingan hasil minyak

mentahnya.

Perusahaan-perusahaan minyak yang mempunyai penyulingan sendiri wajib

menerima dan mengolah minyak mentah dari Perusahaan yang tidak mempunyai

penyulingan dan segala ongkos penyulingan ditanggung oleh Perusahaan yang

tersebut terakhir.

Dalam hal suatu perusahaan berhubung dengan kapasitas penyulingannya

tidak dapat memenuhi kewajibannya perusahaan tersebut harus menggantikannya

dengan membeli minyak bumi dan hasil-hasilnya dari perusahaan minyak dalam

negeri dengan mengutamakan perusahaan nasional.

Dalam …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal ada pembelian dari perusahaan lain dalam negeri, nilainya harus

dibayar dalam valuta asing, dengan tidak mengurangi berlakunya peraturan-

peraturan devisen yang ada.

Kewajiban yang ditentukan dalam pasal 1, 2 dan 3 hendaknya jangan

dipakai alasan untuk mempengaruhi pertimbangan untuk menaikkan harga penjualan

hasil-hasil pengolahan minyak bumi dan untuk menaikkan tarip angkutan dan

ongkos pengolahan minyak bumi dan hasil-hasilnya.

Dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang ini

perusahaan-perusahaan minyak wajib tunduk kepada Undang-undang / Peraturan-

peraturan Perburuhan.

Dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 1, 2 dan 3,

perusahaan-perusahaan minyak harus memelihara keseimbangan antara kegiatan

eksploitasi dengan kegiatan eksplorasi, sehingga tetap terjamin kelangsungan

(continuitas) pertambangan minyak di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Diketahui :

Pd. Sekretaris Negara,

TTD

A. W. SURJOADININGRAT.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2505