KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1969

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari

pada pembangunan masyarakat Pancasila;

• bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat

tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja;

• bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin

haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya;

• bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-undang yang

memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tenaga kerja.

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 ayat (2) dan pasal,28

Undang-undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXII/MPRS/1966, No. XXIII/MPRS/1966 pasal-pasal 6, 8, 9, 10

dan 14 dan No. XXVIII/MPRS/ 1966 pasal 2.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga

Kerja.

BAB 1 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 1.

PENGERTIAN DAN AZAS.

Pasal 1.

(1) Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasil-

(2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa

sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja.

Pasal 2.

Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan

pelaksanaannya, tidak boleh diadakan diskriminasi.

BAB II.

PENYEDIAAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA.

Pasal 3.

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi

kemanusian.

Pasal 4.

Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan

bakat dan kemampuannya.

Pasal 5.

(1) Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja data kwantitas dan

kwalitas yang memadai.

(2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga-kerja sedemikian rupa

sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang

effisien dan effektif.

(3) Pemerintah ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan

produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya

dengan menggunakan prinsip "tenaga kerja yang tepat pada

pekerjaan yang tepat".

BAB III.

PEMBINAAN KEAHLIAN PAN KEJURUAN.

Pasal 6.

Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk

memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan kerja sehingga

potensi dan daya kreasinya dapat diperkembangkan dalam rangka

mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja sebagai bagian yang tak

dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.

Pasal 7.

Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja disesuaikan dengan

perkembangan tehnik, tehnologi dan perkembangan masyarakat pada

umumnya.

Pasal 8.

Pemerintah mengatur pembinaan keahlian dan kejuruan tersebut pada

pasal-pasal 6 dan 7.

BAB IV.

PEMBINAAN PERLINDUNGAN KERJA.

Pasal 9.

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,

kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang

sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pasal 10 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10.

Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:

• Norma keselamatan kerja;

• Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;

• Norma-kerja;

• Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal

kecelakaan kerja.

BAB V.

HUBUNGAN KETENAGA-KERJAAN.

Pasal 11.

(1) Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota

perserikatan tenaga kerja.

(2) Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara

demokratis.

Pasal 12.

Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan

dengan pemberi kerja.

Pasal 13.

Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan

peraturan perundangan.

Pasal 14.

Norma pemutusan hubungan kerja dan penyelasaian perselisihan

perburuhan diatur dengan peraturan perundangan,

Pasal 15.

Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan

sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.

BAB VI ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VI.

PENGAWASAN PELAKSANAAN.

Pasal 16.

Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenaga-kerjaan menurut

Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, diadakan

suatu sistim pengawasan tenaga kerja.

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih

lanjut dengan peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan

ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman

kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya

Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 18.

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam

Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang

ketenaga-kerjaan yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku,

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang dengan

Undang-undang ini.

Pasal 19.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pokok Tenaga Kerja" dan

mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangan ini

dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 Nopember 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Nopember 1969

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMASYAH

Mayor Jenderal T.N.I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI

TENAGA KERJA.

PENJELASAN UMUM :

Sesungguhnya bekerja mempunyai makna banyak, luas dan dalam di dalam tiap

peri-kehidupan.

Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan adalah gerak dari pada badan dan pikiran setiap

orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rokhaniyah.

Makna berbeda ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk

menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.

Makna bekerja ditinjau dari segi spirituil adalah merupakan hak dan kewajiban manusia dalam

memuliakan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia azas gotong royong merupakan ciri khas dari pada kepribadian bangsa dan unsur

pokok Pancasila.

Oleh karena tenaga kerja adalah sedemikian pentingnya bagi kehidupan bangsa dan malahan

merupakan faktor yang menentukan dari pada mati-hidupnya bangsa itu sendiri, baik fisik

maupun kulturil, maka perlu diadakan pengaturan sebaik-baiknya yang dimulai sebelum orang

menjadi tenaga kerja sampai ia masuk keliang kubur.

Sehubungan dengan itu, Maka Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

ke-IV telah menetapkan beberapa keputusan dalam bidang tenaga kerja dan Undang-undang

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ini dimaksud sebagai perwujudan

dari pada ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara itu.

Akhirnya perlu diterangkan bahwa yang dirumuskan dalam Undang-undang ini ialah

pokok-pokok untuk menjamin kedudukan sosial-ekonomis tenaga kerja serta arah yang harus

ditempuh dalam mengatur kebutuhan sosial ekonomis tenaga kerja sesuai dengan cita-cita dan

aspirasi bangsa Indonesia.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang ini meliputi tenaga

kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi

utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun

fikiran.

Ciri khas dari hubungan kerja tersebut di atas ialah bekerja di bawah perintah orang

lain dengan menerima upah.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan

bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan

kesejahteraan.

Pasal 4.

Di samping jaminan hidup yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasan yang

datangnya. dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan

sebaik mungkin, untuk mana ia mendapat penghargaan.

Berdasarkan prinsip inilah kepada setiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilik

pekerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini harus diusahakan untuk membantu tenaga

kerja dalam mengadakan penyesuaian pekerjaan.

Pasal 5.

(1) Di Indonesia persediaan tenaga kerja sebagian besar terdiri dari tenaga

kerja-tenaga kerja yang tidak terlatih dan tersebar secara tidak seimbang diseluruh

Indonesia.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan jalannya perusahaan-perusahaan

dan kantor-kantor yang sudah ada, maka bagi kepentingan peningkatan produksi,

persediaan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga, pada waktu dan

tempat dimana diperlukan tenaga kerja dengan ketrampilan yang sesuai/tepat,

tersedia tenaga kedalam jumlah yang cukup.

(2) Salah satu persoalan pokok yang harus dipecahkan di Indonesia ialah penyebaran

tenaga kerja yang tidak seimbang dan tidak effisien yang menyebabkan adanya

kelebihan tenaga kerja di daerah yang satu dan kekurangan tenaga kerja di daerah

yang lain.

Untuk menyesuaikan ketidak seimbangan ini dihadapi pelbagai kesukaran ialah

antara lain keseganan berpindah kelaian daerah, kesukaran pengangkutan,

perumahan, syarat-syarat kerja yang tidak sesuai dan kurangnya penerangan

tentang keadaan sesuatu daerah.

Berhubung dengan ini maka dalam menghadapi persoalan ini Pemerintah harus

turun tangan dan mempelajari serta merencanakan penyebaran tenaga kerja baik

menurut pekerjaan, sektor kegiatan maupun geografis dalam arti mengambil segala

tindakan yang dapat membantu dan memudahkan tenaga kerja mengadakan

penyesuaian yang diperlukan bagi kepentingannya sendiri dan kepentingan bangsa

dan negara dan mengarah kepada penyebaran yang merata dan seimbang.

(3) Berhubung dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, maka pertumbuhan

angkatan kerja sangat meningkat sedangkan keadaan kesempatan kerja tidak

mengikuti derap dari pertumbuhan angkatan kerja.

Hal ini menimbulkan jutaan tenaga kerja baru mengalir kemasyarakat kerja dan

menimbulkan pengangguran dan setengah penganggur. Keadaan ini tidak dapat

dibiarkan begitu saja. Juga tenaga kerja-tenaga kerja yang oleh sesuatu hal, bekerja

tidak penuh adalah merupakan pemborosan.

Berhubung dengan ini maka tindakan harus diadakan untuk memperkerjakan

seluruh angkatan kerja yang ada secara penuh dan produktif, dengan memajukan

perkembangan perekonomian sehingga tersedia lapangan kerja yang luas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri pada khususnya, diperlukan

tenaga kerja yang mempunyai keahlian/ kejuruan, karena ketrampilan kerja akan

memungkinkan tercapainya effisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.

Tanpa adanya effisensi kerja dan peningkatan produktivitas semua usaha pembangunan

tidak akan mencapai sasarannya, karena tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian

dan ketrampilan kerja akan mengakibatkan merosotnya hasil kerjanya serta

penghamburan dana, daya dan waktu.

Betapapun melimpah-limpahnya kekayaan alam tanah air kita, tanpa adanya tenaga

kerja yang trampil untuk mencegah dan mengolahnya maka kekayaan alam itu tidak

akan ada artinya bagi kita semua.

Dengan demikian maka Pemerintah berusaha memperkembangkan potrensi, inisiatif

dan daya kreasi tiap tenaga kerja dalam rangka penanaman dan mempertinggi

kecerdasan dan ketrampilan insan-kerja. Sebab itu tiap tenaga kerja diberi hak

mendapatkan pembinaan keahlian/dan kejujuran supaya ketrampilannya dapat

dipergunakan ditempat kerjanya untuk mempertinggi produksi dan produktivitas secara

effisien dan effektif.

Pasal 7.

Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja harus senantiasa mengikuti

perkembangan ekonomi pada umumnya dan industri khususnya serta disesuaikan

dengan perobahan-perobahan tehnik dan tehnologi serta perkembangan masyarakat

pada umumnya.

Pembinaan latihan keahlian serta kejuruan tenaga kerja yang dimaksud dalam

Undang-undang ini adalah merupakan pendidikan bagi orang dewasa atau bagi

orang-orang yang sudah memasuki usia kerja dan diantaranya termasuk juga kaum

penganggur, bekas anggota ABRI yang dikembalikan ke masyarakat sipil, Veteran,

orang penderita cacad, transmigran/imigran dan bekas sukarelawan.

Pasal 8.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9.

Agar supaya aman melakukan pekerjaannya sehari-hari, untuk meningkatkan produksi

dan peroduktivitas nasional maka tenaga kerja harus dilindungi dari pelbagai soal

disekitarnya serta pada dirinya yang dapat menimpa dan menganggu dirinya serta

pelaksanaan pekerjaannya.

Bahaya yang dapat timbul dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses

pengolahannya, keadaan tempat kerja, lingkungan, cara-cara melakukan pekerjaan,

karakteristik phisik dan mental dari pada pekerjaannya, harus sejauh mungkin

diberantas dan atau dikendalikan.

Oleh sebab itu hak atas perlindungan dimaksud di atas harus diberikan kepada tenaga kerja.

Pasal 10.

Yang dimaksud dengan pembinaan norma perlindungan kerja ialah pembentukan

pengetrapan dan pengawasannya.

Apa yang dimaksud dengan norma ialah "standard" ukuran tertentu yang harus

dijadikan pegangan pokok.

(1) Norma keselamatan kerja meliputi: keselamatan kerja yang bertalian dengan

mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja

dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

(2) Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan meliputi: pemeliharaan dan

mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur

pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan

tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat hygiene perusahaan dan

kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun

penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan untuk tenaga

kerja.

(3) Norma kerja meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan

waktu kerja, sistim pengupahan istirahat, cuti, kerja wanita, anak dan orang muda,

tempat kerja, perumahan, kebersihan, kesusilaan, ibadah menurut agama dan

kepercayaannya masing-masing yang diakui Pemerintah, kewajiban sosial/

kemasyrakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang

menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan

martabat manusia dan moral agama.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit

akibat pekerjaan berhak atas/ganti kerugian perawatan dan rehabilitasi. Dalam hal

seorang tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat

pekerjaan, ahli warisnya berhak menerima ganti kerugian.

Pasal 11.

Untuk menjamin tegaknya demokrasi dan tertibnya perserikatan, persyaratan pokok

perserikatan tenaga kerja diatur dengan Undang-undang sebagai salah satu pelaksanaan

dari pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966.

Perserikatan tenaga kerja wajib mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagai

dasar Negara.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa perserikatan tenaga kerja diadakan untuk

memperlindungi dan memperjuangkan kepetingan tenaga kerja.

Perserikatan tenaga kerja merupakan kekuatan sosial yang mempunyai fungsi sosial

dan ekonomi, dalam usaha mencapai masyarakat Pancasila.

Pasal 12.

Yang dimaksud pemberi kerja adalah Pemerintah atau Swasta baik secara perserikatan

maupun perorangan.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Untuk menjamin kepastian hukum dari kedua belah pihak perlu diatur syarat-syarat

dan tata cara pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan

antara buruh dan pengusaha/pemberi kerja.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15.

Cara yang paling tepat ialah dengan mengadakan pertanggungan sosial yang dipikul

oleh semua pihak yang kelak akan diatur oleh peraturan perundangan. Sudah

selayaknya jika dalam badan dan lembaga yang menyelenggarakan pertanggungan

sosial ini semua pihak turut duduk.

Jaminan dan bantuan sosial tersebut meliputi antara lain jaminan sakit, hamil, bersalin,

hari tua, meninggal dunia, cacad dan menganggur bagi seluruh tenaga kerja termasuk

tani dan nelayan.

Pasal 16.

Sistim pengawasan tenaga kerja berfungsi:

• mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenaga-kerjaan.

• memberi penerangan tehnis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja

tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan effektif dari pada

paraturan-peraturan ketenaga-kerjaan;

• melaporkan kepada yang berwenang tentang kekurangan dan penyelewengan

dalam bidang ketenaga-kerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan

perundangan.

Pasal 17

Maksud pasal ini ialah memberikan dasar hukum kepada peraturan perundangan yang

akan melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal dari Undang-undang ini.

Pasal 18.

Pasal ini perlu diadakan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekosongan hukum

pada waktu (undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG