Pasal 2
(1) Daerah-daerah bekas konsesi, kontrak 5A dan daerah-daerah bekas
perusahaan-perusahaan Pertembangan yang selama ini diusahakan
oleh perusahaan-perusahaan P.T. Caltex Indonesia, P.T. Stanvac
Indonesia dan P.T. Shell Indonesia dengan berlakunya Undang-
undang ini. dinyatakan telah dikembalikan kepada Pemerintah
Republik Indonesia.
(2) Penunjukan wilayah-wilayah kuasa pertambangan untuk P.N.
Pertamin, P.N. Permina dan P.N. Permigan sebagaimana di
maksudkan dalam pasal 1 Undang-undang ini, akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 3.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1963.
Presiden Republik Indonesia.
ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1963.
Sekretaris Negara,
ttd
PRESIDEN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1963
TENTANG
.
Dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dalam bidang
pertambangan khusus pertambangan minyak bumi, Pemerintah dihadapi oleh beberapa
kenyataan-kenyataan yaitu:
- kedudukan maatschappij-maatschappij asing, Shell, Stanvac, Caltex yang termasuk
menjadi maatschappij raksasa dunia. yang sangat berpengaruh dipasaran didunia,
sedangkan usahanya dipasaran Indonesia telah demikian besar terjalinnya dengan
kehidupan masyarakat kita;
- Aspek-aspek kekuasaan politik/ekonomi dari bahan minyak bumi sebagai alat
realisasi aspirasi nasional.
Pemerintah berpendapat bahwa untuk melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar
1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta Manifesto Politik sebagaimana diucapkan oleh
Presiden dalam amanatnya tertanggal 17 Agustus 1959, pertama-tama hubungan kerja
dengan maatschappij asing tersebut, hak-hak absolut atas kekayaan alam serta hasil-
hasilnya harus dirombak sesuai dengan irama dan gaya revolusi untuk mencapai faedah
yang setinggi-tingginya dari kekayaan tersebut bagi kejayaan bangsa.
Oleh …
PRESIDEN
Oleh karena itu pada tanggal 26 Oktober 1963 dengan segala konsekwensinya Pemerintah
dengan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 secara unilateral dan melalui undang-
undang tersebut mengakhiri hak-hak pertambangan yang absolut berdasarakan undang-
undang pertambangan yang lama dengan memberi kemungkinan waktu peralihan
menyesuaikan diri melalui perundingan-perundingan dengan Policy Perminyakan baru.
Dengan undang-undang baru termaksud bukan saja keadaan hak-hak absolut ditiadakan,
tetapi juga dimuat dasar pendirian bahwasanya usaha pertambangan minyak dan gas bumi
hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Negara, kecuali apabila diperlukan
pelaksanaan Pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan
Negara, dalam hal mana dapat ditunjuk maatschappij asing sebagai kontraktor Perusahaan
Negara. Akan tetapi yang terpenting ialah pengembalian kekuasaan atas bahan-bahan vital
tersebut kepada Negara yang dapat dipergunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran
rakyat. Dalam pada itu Pemerintah sadar bahwa penambangan, pengolahan dan penjualan
daripada bahan-bahan vital in merupakan suatu alat kekuasaan politik yang dengan
perundang-undangan dan paham baru dari Pemerintah ini dengan pasti akan dipegang dan
dibina oleh Pemerintah demi kemajuan dan perkembangan dari revolusi dan bangsa
Indonesia pada umumnya dan perkembangan/pertumbuhan pertambangan minyak pada
khususnya.
Dalam melaksanakan perundang-undangan dan policy baru Pemerintah ini juga telah
ditinjau segi kemajuan ekonomis/finansiil berdasarkan beberapa patokan-patokan, yaitu:
- peninggian hasil-hasil bagi Negara yaitu berdasarkan pembagian 60 - 40 dari
keuntungan bersih dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing,
- bahwasanya hasil-hasil Negara tersebut menjadi sumber- sumber yang riil bagi
pelaksanaan pembangunan,
- bahwasanya dapat dilakukan kontrole yang effisien dalam rangka pengusahaan, baik
pengusahaan oleh Perusahaan Negara sendiri maupun pengusahaan oleh kontraktor
untuk Perusahaan Negara;
- supaya …
PRESIDEN
- supaya dalam rangka hubungan kerja antara Perusahaan Negara dan kontraktor
dibuka kesempatan-kesempatan tertentu bagi Perusahaan Negara untuk akhirnya
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan sendiri usaha-usaha dalam
pengusahaan minyak dan gas bumi tersebut.
Sejak tahun 1960 perundingan-perundingan dengan maatschaappij-maatschappij asing
besar tersebut dilakukan, perundingan-perundingan mana mengalami dua kali kemacetan
yaitu ditahun 1961 dan pada permulaan tahun 1963,. Sebaliknya Pemerintah secara
konsekwen berdasarkan kekuasaan yang berada ditangannya dalam rangka realisasi
aspirasi-aspirasi mengeluarkan Dekrit Presiden No. 476 tahun 1961 dan kemudian sebagai
ketegasan pendirian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1963.
Puncak suasana dicapai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 8 tahun 1963, dalam
peraturan mana ditentukan pengakhiran waktu peralihan sesuai dengan pasal 22 Undang-
undang No. 44 Prp tahun 1960 dan dalam mana kepada maatschappij asing diajukan 3
alternatif yaitu :
mencapai persetujuan dalam waktu peralihan yang ditentukan;
gulung tikar;
bekerja terus berdasarkan undang-undang pengusahaan minyak yang baru yang
mungkin akan ditetapkan sefihak oleh Pemerintah.
Dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1963 itulah ditunjukkan kepada dunia
bahwasanya untuk kepentingan nasional Pemerintah tidak akan segan-segan
melaksanakan kekuasaan yang ada padanya dan sebagai akibat peraturan inilah kemudian
lahir persetujuan Tokyo tertanggal 1 Juni 1963.
Dalam persetujuan Tokyo tersebut ditentukan pokok-pokok yang harus dimuat dalam
perjanjian karya dan perumusan-perumusan teknis finansiil yang kemudian diselesaikan di
Jakarta pada tanggal 26 September 1963 setelah berunding terus menerus selama 3
minggu.
Dengan …
PRESIDEN
Dengan tercapainya "Perjanjian Karya" termaksud yang merupakan hasil maksimal bagi
Pemerintah dalam rangka pelaksanaan policy perminyakan sebagaimana telah dijelaskan
diatas maka selesailah salah satu phase perjuangan untuk menginjak terlebih dahulu phase
pembangunan yang riil dalam rangka penyelesaian aspirasi-aspirasi nasional.
Adapun hasil yang dicapai dalam perjanjian-perjanjian tersebut haruslah dinilai dalam
hubungan dinamika dan dialektika revolusi, sebab telah terbuka leluasa kesempatan-
kesempatan konkrit bagi P.N. untuk melaksanakan kewajiban utamanya, yaitu dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya menguasai dan melaksanakan usaha-usaha
pertambangan minyak bumi.
Mengetahui :
Sekretaris Negara,
ttd
.