PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1971

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.

2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA

MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa adakalanya terjadi seorang anggota Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia menyumbangkan jada baktinya melebihi

panggilan kewajiban sehingga oleh karenanya memberikan

keuntungan-keuntungan luar biasa untuk kemajuan Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia;

• bahwa sering juga seorang warga-negara Indonesia bukan anggota

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat menyumbangkan

jasa baktinya yang tersebut pada sub a di atas sehingga perlu

mendapat penghargaan yang wajar dari Negara;

• bahwa jasa-bakti tersebut diatas mereka tunjukkan semata-mata

terdorong oleh keinsafan berbakti kepada Negara disertai dengan

keikhlasan pengorbanan yang sebesar-besarnya berupa pemberian

tanda-tanda kehormatan;

• bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pula suatu

dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat mengabdi

kepada Nusa dan Bangsa;

• bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2

tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No.

82, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2975)

tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma yang

dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar

1945 perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3)Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958

No. 116) jo. Undang-undang No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara

tahun 1959 No. 64) tentang Bintang Sakti dan Bintang Dharma;

1. Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan

Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran-Negara

tahun 1959 No. 44);

1. Undang-undang No. 21 tahun 1959 jo. Undang-undang No. 8 tahun

1964 tentang Bintang Gerilya;

1. Undang-undang No. 4 tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan

Bintang Bhayangkara (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun

1961 No. 246);

1. Undang-undang No. 14 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan

Bintang Jalasena (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 64);

1. Undang-undang No. 23 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik

Indonesia tahun 1968 No. 76) tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1968

(Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 49) menjadi

Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka

Pakci;

1. Undang-undang No. 24 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan

Bintang Swa Bhuwana Paksa (Lembaran Negara tahun 1968 No.

78).

Dengan persetujuan Dewan Perwaklian Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang

Yudha Dharma menjadi Undang-undang.

Pasal 1 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan

Bintang Yudha Dharma (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun

1971 No. 82) ditetapkan menjadi undang-undang, dengan

penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan

berupa Bintang dengan nama BINTANG YUDHA DHARMA.

Pasal 2.

BINTANG YUDHA DHARMA adalah bintang Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia yang terdiri atas BINTANG YUDHA DHARMA

KELAS SATU, BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA DAN

BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.

Pasal 3.

Derajat BINTANG YUDHA DHARMA adalah di bawah BINTANG

SAKTI, BINTANG DHARMA dan BINTANG GERILYA dan di atas

BINTANG KARTIKA EKA PAKCI, BINTANG JALASENA,

BINTANG SWA BHUWANA PAKSA dan BINTANG

BHAYANGKARA, dengan urutan derajatnya dari atas ke bawah sebagai

berikut :

1. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU.

2. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA

BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS SATU.

3. BINTANG …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA.

4. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA

BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS DUA.

5. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.

6. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA

BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS TIGA.

BAB II.

BINTANG YUDHA DHARMA.

Pasal 4.

(1) BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari logam dengan bentuk

seperti gambar terlampir, ialah bintang persegi lima yang segi-

seginya mempunyai bayangan sinar api dan ujungnya berupa

sebuah bulatan kecil (pentol) mutiara. Diatas bintang tersebut

terdapat bintang segi lima yang ujung-ujung seginya terletak

ditengah-tengah di antara segi-segi bintang yang berujung pentol

mutiara.

Di tengah bintang terdapat sebuah lingkaran yang diwujudkan oleh

setangkai kapas dan seuntai padi, yang masing-masing terdiri dari

delapan bunga kapas dan tujuh belas kelopak daun dan empat puluh

lima butir padi.

Di tengah-tengah antara padi dan kapas dilukiskan sebuah

TJAKRA yang berbentuk roda berujung tajam sebanyak 8 buah.

Tulisan YUDHA DHARMA dilukiskan di dalam lingkaran.

(2) Warna BINTANG YUDHA DHARMA adalah:

Seluruhnya putih perak.

Warna dasar lingkaran merah darah dari email.

Lukisan untaian padi dan kapas dilukis di atas lingkaran yang

berwarna dasar putih email.

Warna lukisan-lukisan (tjakra, tulisan, untaian bunga kapas dan

padi) adalah kuning emas.

(3) Ukuran …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Ukuran dari BINTANG YUDHA DHARMA adalah:

Kelas SATU: Jari-jari Bintang sampai ujung pentol mutiara 22,5

mm.

Kelas DUA dan kelas TIGA: sama dengan kelas SATU.

Pasal 5.

(1) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari kain sutera

yang mempunyai warna dasar putih perak.

(2) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU merupakan

pita kalung beroset dan berukuran lebar 35 mm dan 6 lanjur yang

mempunyai ukuran warna sebagai berikut:

Dua lajur besar dipinggir (sebelah-menyebelah) berukuran 4 mm

dan berwarna hijau.

Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah.

Dua lajur kecil masing-masing di antara lajut pinggir dan lajut

tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning emas.

(3) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas DUA merupakan pita

kalung tanda roset dan berukuran lebar 35 mm, mempunyai 5 lajur

yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai

berikut: Dua lajur besar dipinggir (sebelah menyebelah) berukuran

44 mm dan berwarna hijau.

Satu lajur kecil di tengah-tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna

merah.

Dua lajur kecil masing-masing terletak di antara lajur pinggir dan

lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.

(4) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas TIGA merupakan pita

gantung, berukuran lebar 35 mm dan panjang 55 mm mempunyai 4

lajur yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai

berikut:

Dua lajur besar dipinggir berukuran 4 mm dan berwarna hijau.

Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.

Pasal 6 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU disertai patra yang bentuk

dan kombinasi warnanya sama dengan bintang aslinya dengan ukuran 60

mm.

BAB III.

PERSYARATAN.

Pasal 7.

(1) BINTANG YUDHA DHARMA dianugerahkan kepada:

• Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang

menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui

panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembiaan dan

pengembangan hingga memberikan keuntungan luar biasa untuk

kemajuan, perkembangan dan terwujudnya integrasi Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia,

• Karyawan Sipil HANKAM yang dalam tugasnya memperoleh

hasil karya yang benar-benar dirasakan faedahnya oleh

Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam rangka

perwujudan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

• Warga Negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia/Karyawan Sipil HANKAM yang berjasa

besar dalam bidang pembangunan Angkatan-Bersenjata

Republik Indonesia dengan hasil yang benar-benar dirasakan

faedahnya oleh Pemerintah dan Negara Republik Indonesia,

• Warga Negara Asing yang berjasa dalam bidang pembangunan

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Tergantung …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Tergantung dari pada nilai jasa yang ditunjukan, anggota Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, Karyawan Sipil HANKAM, Warga

Negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia/Karyawan Sipil HANKAM atau Warga Negara Asing

diberi anugerah BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU,

BINTANG YUDHA DHARMA kelas DUA atau BINTANG

YUDHA DHARMA kelas TIGA.

BAB IV.

PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN.

Pasal 8.

BINTANG YUDHA DHARMA dianugerahkan oleh Presiden atas usul

Menteri HANKAM/PANGAB dengan disertai pertimbangan dari Dewan

Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Pasal 9.

Tiap penganugerahan BINTANG YUDHA DHARMA disertai dengan

penyerahan piagam.

Pasal 10.

Penyerahan BINTANG YUDHA DHARMA dilakukan oleh Presiden,

Menteri HANKAM/PANGAB atas nama Presiden atau pejabat lain yang

ditunjuk dengan upacara militer menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMAKAIAN.

Pasal 11.

Dengan mengingat urutan tingkat dan derajat, BINTANG YUDHA

DHARMA dipakai secara lengkap dalam menghadiri upacara-upacara

resmi Nasional dan upacara-upacara lainnya menurut ketentuan Menteri

HANKAM/ PANGAB.

Pasal 12 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12.

Di luar upacara-upacara resmi seperti tersebut dalam pasal 11 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, BINTANG YUDHA

DHARMA dapat dipakai dalam bentuk pita harian.

BAB VI.

LARANGAN PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN.

Pasal 13.

BINTANG YUDHA DHARMA tida boleh dipakai oleh pemiliknya pada

waktu ia menjalani hukuman penjara atau dalam tahanan.

Pasal 14.

Di samping ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang ini, Menteri HANKAM/PANGAB dapat

menentukan peraturan lain tentang larangan pemakaian BINTANG

YUDHA DHARMA.

Pasal 15.

Hak atas BINTANG YUDHA DHARMA dicabut apabila pemiliknya:

• Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan

hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun karena

kejahatan;

• Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan

hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keselamatan Negara,

• Masuk dinas Angkatan Perang atau Polisi Negara Asing tanpa

mendapat idzin dari Pemerintah Republik Indonesia;

• Masuk organisasi terlarang;

• Memberontak atau menyeleweng dari Pemerintah Republik

Indonesia;

• Tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk menerima anugerah

Tanda Kehormatan dan melanggar kode kehormatan.

BAB VII …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VII.

KETENTUAN KHUSUS,

Pasal 16.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Drt. tahun

1959, Presiden adalah pemilik pertama dari BINTANG YUDHA

DHARMA kelas SATU.

BAB VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

Segala sesuatu mengenai tata-cara pengusulan dan lain-lain berhubungan

dengan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal II.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang BINTANG YUDHA

DHARMA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut

mulai tanggal 5 Oktober 1971.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 11 Desember 1971.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 11 Desember 1971.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Letnan Jenderal T.N.I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO. 13 TAHUN 1971

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2

TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA

MENJADI UNDANG-UNDANG.

PENJELASAN UMUM.

Perkembangan Pertahanan-Keamanan Nasional berjalan sejajar dengan perkembangan

sosial dan tehnologi yang demikian pesatnya, bahkan telah memasuki langsung kedua bidang

tersebut.

Untuk dapat melaksanakan panggilan tugas Pertahanan-Keamanan Nasional perlu

dipelihara adanya Angkatan Bersenjata yang tunggal, effektif dan effisien.

Karenanya kepada para anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperlukan

syarat-syarat kemauan dan kemampuan memelihara sifat-sifat utama prajurit dan semangat

berbakti untuk Nusa dan Bangsa.

Perwujudan dari tugas Pertahanan-Keamanan Nasional tidaklah hanya berupa

penunaian tugas sebagai seorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga

meliputi kegiatan-kegiatan berupa sumbangan-sumbangan tenaga dan pikiran yang membantu

secara langsung di bidang pembangunan dan pembinaan, Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia.

Oleh karenanya dianggap perlu untuk mengadakan tanda kehormatan Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia yang derajatnya di atas bintang Angkatan/POLRI (Bintang

Kartika Eka Pakci, Bintang Jalasena, Bintang Swa Bhuwana Paksa, dan Bintang

Bhayangkara) dan di bawah Bintang Gerilya, diberikan tidak hanya kepada anggota-anggota

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga kepada setiap Warga Negara Republik

Indonesia ataupun kepada Warga Negara Asing yang memenuhi syarat-syarat.

Yang dimaksud "YUDHA" dari nama "Bintang Yudha Dharma" yang dipakai dalam

Undang-undang ini adalah pembinaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

1. Bintang bersegi lima yang ujungnya berpentol mutiara melambangkan falsafah Panca

Sila.

1. Lingkaran yang diwujudkan oleh setangkai kapas dan seuntai padi yang masing-

masing terdiri dari delapan bunga kapas dan tujuh belas kelopak daun serta empat

puluh lima butir padi melambangkan kesejahteraan/kemakmuran dan melambangkan

17 Agustus 1945.

1. Senjata Cakra yang berbentuk roda yang berujung tajam delapan buah melambangkan

keampuhan yang dapat memberikan hasil karya yang menentukan, didasarkan watak

kepemimpinan yang dicerminkan pada kedelapan unsur alamiah :

• Watak Matahari, matahari mempunyai sifat panas dan penuh energi yang

berarti pemimpin harus dapat memberi semangat, kehidupan dan memberi

energi kepada setiap anak buahnya.

• Watak bulan, bulan mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan

yang berarti setiap pemimpin harus dapat menyenangkan dan memberikan

terang dalam kegelapan kepada anak buahnya.

• Watak Bintang, bintang mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di

waktu malam yang sunyi serta mempunyai sifat menjadi kompas/pedoman bagi

mereka yang kehilangan arah yang berarti bahwa setiap pemimpin harus dapat

menjadi contoh tauladan dan dapat menjadi pedoman bagi anak buahnya.

• Watak angin, angin mempunyai sifat mengisi setiap ruang yang kosong

walaupun tempat rumit sekalipun, yang berarti bahwa setiap pemimpin harus

dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat dengan mau berincognito/turun

ke lapangan untuk menyelami kehidupan anak buahnya,

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Watak Mendung, mendung mempunyai sifat, menakutkan (wibawa) tetapi

sesudah menjadi air (hujan) dapat menghidupkan segala yang tumbuh atau

sebaliknya yang berarti bahwa setiap pemimpin harus berwibawa tetapi dalam

tindakannya harus bermanfaat bagi anak buahnya.

• Watak Api, api mempunyai sifat tegak dan sanggup membakar apa saja yang

bersentuhan dengannya yang berarti bahwa setiap pemimpin harus mempunyai

prinsip tetap tegak dan tegas tanpa pandang bulu.

• Watak Samudra, Samudra mempunyai sifat luas dan rata yang berarti bahwa

setiap pemimpin harus berpandangan luas, rata dan tidak boleh membenci

terhadap seseorang.

• Watak Tanah, tanah mempunyai sifat sentosa dan adil, yang berarti bahwa

setiap pemimpin harus sentosa budinya dan mau memberi anugerah kepada

siapa saja yang telah berjasa kepada Negara dan Bangsa.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 17.

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia

tahun 1971 No. 93).

---

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG