KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1962

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha

pembangunan yang merata diseluruh Indonesia perlu adanya

pengerahan modal dan potensi didaerah-daerah untuk pembiayaan

pembangunan daerah;

• bahwa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah

sebaiknya dijalankan sedemikian rupa, sehingga modal

pembelanjaannya dapat diperoleh dari hasil proyek-proyek

pembangunan tersebut;

• bahwa karena itu perlu mempertinggi daya-usaha didaerah untuk

membangun antaranya dengan jalan memberikan kemungkinan

mendirikan bank-bank didaerah-daerah yang tidak menjalankan

usaha-usaha bank umum dan bertugas mengerahkan modal dan

potensi didaerah-daerah dengan mengikut sertakan pihak swasta

nasional progresip untuk mengusahakan pembiayaan proyek-

proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta

Berencana;

• bahwa berhubung dengan itu dan untuk mencapai keseragaman

perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai funksi, lapangan

kerja, cara mengurus dan cara menguasai serta bentuk hukum dari

bank-bank dimaksud dalam rangka ekonomi terpimpin;

Mengingat : Pasal 5 ayat I dan pasal 20 ayat 1 Undang- undang Dasar;

Dengan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank

Pembangunan Daerah.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Di Daerah Swatantra Tingkat I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta

Raya dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah.

(2) Bank Pembangunan Daerah bertempat kedudukan di Ibu-Kota

Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) yang bersangkutan.

(3) Daerah usahanya terbatas pada wilayah Daerah-daerah dimaksudkan

pada ayat (1) dimana Bank Pembangunan Daerah itu didirikan.

(4) Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum berdasarkan

Undang-undang ini dan kedudukannya sebagai badan hukum

diperoleh dengan berlakunya peraturan pendiriannya.

(5) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang

ini serta peraturan pelaksanaannya terhadap Bank Pembangunan

Daerah berlaku segala macam hukum Indonesia.

Pasal 2.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

• "Bank" - ialah Bank Pembangunan Daerah;

• "Direksi" - ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah;

• "Badan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• "Badan Pengawas" - ialah Badan Pengawas Bank

Pembangunan Daerah;

• "Daswati I" - ialah Daerah Swatantra Tingkat I, Daerah-

daerah Swatantra yang disamakan dengan Daerah Swatantra Tingkat

I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya.

Pasal 3.

(1) Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Daswati I yang

bersangkutan atas kuasa Undang-undang ini.

(2) Bank tidak dapat mulai dengan usahanya-sebelum mendapat izin

usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral. Sebelum memberi izin

usaha Menteri Urusan Bank Sentral mendengar pendapat Menteri

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

(3) Peraturan Daerah Daswati I tersebut pada ayat (1) dan izin usaha

sebagai dimaksudkan pada ayat (2) diumumkan dalam Berita-Negara

Republik Indonesia dan diundangkan dalam Lembaran-Daerah

Daswati I yang bersangkutan.

(4) Jika tidak ada Lembaran-Daerah disebut pada ayat (3) maka

pengumuman dalam Berita-Negara Republik Indonesia berlaku

sebagai pengundangan Peraturan Daerah dimaksudkan pada ayat (1).

BAB II.

MAKSUD DAN USAHA.

Pasal 4.

Bank didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan

bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka

Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Pasal 5. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

(1) a. Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 4, Bank

memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan

pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah didaerah yang

bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

maupun yang diselenggarakan oleh Perusahaan- perusahaan

campuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta.

• Dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan

Bank Sentral, Bank dapat memberikan pinjaman untuk keperluan

investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan-perusahaan

swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah.

• Bank tidak ikut serta dalam modal usaha-usaha tersebut

• Dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Bank

bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek Pemerintah

Daerah.

(2) Bank dapat memberikan pinjaman untuk modal kerja pertama sebagai

pinjaman lanjutan pada pinjaman investasi yang diberikan menurut

ayat (1) huruf a.

(3) Bank tidak memberikan pinjaman untuk keperluan lain dari pada

yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6.

(1) Bank dapat menerima uang dari pihak ketiga sebagai deposito.

(2) Bank tidak menerima uang giro dan tidak menjalankan tugas-tugas

bank umum.

(3) Bank adalah bukan bank-devisen.

(4) Bank tidak boleh menyimpan alat likwidenya pada bank lainnya

kecuali Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk oleh Bank

Indonesia.

BAB III. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB III.

MODAL, SAHAM-SAHAM DAN SUMBER KEUANGAN LAIN

Pasal 7.

(1) a. Besarnya modal Bank ditetapkan dalam peraturan pendirian Bank

dengan ketentuan, bahwa modal yang disetor harus berjumlah

paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

• Modal Bank terbagi atas saham-saham yang diatur lebih lanjut

pada ayat (2) dan dalam pasal 8.

(2) Modal Bank terdiri atas :

• Penyertaan Daswati I yang bersangkutan;

• Penyertaan golongan Swasta, baik perseorangan warga-negara

Indonesia maupun badan-badan hukum yang didirikan

berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya

terdiri dari warga-negara Indonesia.

(3) Penyertaan dalam modal Bank selanjutnya terbuka bagi Daerah-

daerah Swatantra tingkat lainnya dalam wilayah Daswati I yang

bersangkutan.

(4) Penyertaan dalam modal Bank oleh Daerah-daerah Swatantra sebagai

dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Daerah

yang dipisahkan.

Pasal 8.

(1) Saham-saham Bank terdiri atas saham-saham prioritet dan saham-

saham biasa.

(2) Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daswati I yang

bersangkutan dan Daerah-daerah Swatantra tingkat lainnya dalam

wilayah Daswati I tersebut.

(3) Saham- …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah-daerah yang berhak

mengurus rumah tangganya sendiri, warganegara Indonesia atau

badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia

dan yang pesertanya terdiri dari warga-negara Indonesia.

(4) Besarnya jumlah nominal saham-saham prioritet dan saham-saham

biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Bank.

(5) Saham-saham dikeluarkan "atas nama".

(6) Saham-saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan, bahwa

saham-saham prioritet hanya dapat dipindah-tangankan kepada

Daerah yang dimaksudkan pada ayat (2).

(7) Hak, wewenang dan kekuasaan pemilik saham prioritet dilakukan

oleh Kepala Daerah Daswati I atau Daerah Swatantra yang

bersangkutan disebut pada ayat (2).

(8) Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran, penggantian,

pemindahan, administrasi dan lain-lain yang berhubungan dengan

pengeluaran saham-saham, diatur dalam peraturan pendirian Bank.

(9) Hak mengeluarkan pendapat pemilik saham diatur dalam peraturan

pendirian Bank dengan mengingat petunjuk-petunjuk Menteri Urusan

Bank Sentral.

(10)Saham-saham tidak boleh digunakan sebagai jaminan pinjaman dari

Bank yang mengeluarkannya.

(11)Saham-saham tidak boleh dibeli kembali oleh Bank yang

mengeluarkannya.

Pasal 9.

(1) Bank dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pinjaman-

pinjaman lainnya kecuali pinjaman-pinjaman luar negeri yang

memerlukan izin terlebih dahulu dari dan pengawasan

penggunaannya oleh Pemerintah Pusat.

(2) Bank …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Bank mempergunakan sumber-sumber pembiayaan tertentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 10.

Penyertaan dalam Bank tidak akan dijadikan alasan oleh Instansi-instansi

Pemerintah yang bertugas dibidang fiskal atau pidana untuk mengadakan

sesuatu pertanyaan penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usul dan

lain-lainnya dari uang yang disertakan.

BAB IV.

PENGGUNAAN DAN CARA MENGURUS.

Pasal 11.

(1) Bank sehari-hari dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pimpinan

umum suatu Badan Pengawas.

(2) Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 orang. Apabila Direksi

terdiri atas lebih dari seorang, maka seorang diantaranya mereka

mengetuai Direksi sebagai Presiden-Direktur.

(3) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.

(4) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah Daswati I yang

bersangkutan untuk selama-lamanya 4 tahun; setelah waktu itu

berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 12.

(1) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Kepala Daerah Daswati I dapat

memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu sebagai disebut

dalam pasal 11 ayat (4) belum habis;

• atas permintaan sendiri;

• karena melakukan tindakan yang merugikan Bank;

• karena …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan

kepentingan Negara.

(2) Atas usul Badan Pengawas, Kepala Daerah Daswati I dalam hal-hal

dimana diduga terdapat tuduhan termasuk pada ayat (1) huruf b dan

huruf c dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang

bersangkutan dari tugasnya.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis oleh

Kepala Daerah Daswati I kepada anggota Direksi yang bersangkutan

disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

(4) a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan, untuk itu

oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota

Direksi tersebut diberitahu tentang pemberhentian sementaranya.

• Sidang dimaksud pada sub a dihadiri oleh Kepala Daerah

Daswati I dan atas permintaan Kepala Daerah dapat pula dihadiri

oleh anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dan/atau

anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

• Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

hadir dan membela diri dalam sidang khusus itu.

• Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota

Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan

ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu

juga menyampaikan secara resmi kepada Kepala Daerah.

• Selambat-selambatnya 14 hari sejak sidang itu berlalu Kepala

Daerah tersebut memberitahukan keputusan yang diambilnya

terhadap usul dimaksud pada sub d kepada anggota Direksi yang

bersangkutan.

Dalam …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang

ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut

hukum.

(5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan

Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian

sementara diberitahukan menurut ayat (3), maka pemberhentian

sementara itu menjadi batal menurut hukum.

(6) a. Jikalau pemberitahuan Kepala Daerah pada ayat (4) sub e

memuat keputusan pemberhentian, anggota Direksi yang

bersangkutan dapat meminta bandingan secara tertulis disertai

alasan-alasan terhadap keputusan itu dalam waktu dua minggu

setelah pemberitahuan itu diterima kepada Menteri Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah yang akan mengambil keputusan

setelah mendengar Menteri Urusan Bank Sentral.

Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mengambil

keputusan terhadap bandingan itu dalam waktu dua bulan sejak

surat bandingan diterimanya.

• Selama Menteri tersebut pada sub a belum mengambil keputusan

terhadap bandingan yang diajukan pelaksanaan pemberhentian

anggota Direksi yang bersangkutan ditunda.

Putusan Menteri tersebut pada huruf a mengikat semua pihak

yang bersangkutan.

(7) Pemberhentian sementara karena sebab-sebab tersebut pada ayat (1)

sub b dan sub c, jika kemudian telah dibenarkan oleh Menteri

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan merupakan suatu

pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagai yang tercantum dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau dalam ketentuan

pidana lainnya, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 13. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13.

(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai

dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis

kesamping, termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang

terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan

izin Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan setelah mendengar

Badan Pengawas.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap pekerjaan atau jabatan lain,

tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah Daswati I.

Pasal 14.

(1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan.

(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat

(1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu

atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri

maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 15.

(1) Direksi melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari menurut

kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Badan Pengawas.

(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank.

(3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam

suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 16.

Ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur

dalam peraturan pendirian Bank.

BAB V. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB V.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

PEGAWAI.

Pasal 17.

(1) Presiden Direktur dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai

anggota Direksi serta semua pegawai Bank, yang karena tindakan-

tindakan melawan hukum, peraturan Bank atau ketentuan-ketentuan

Badan Pengawas, atau yang karena kelalaian kewajiban dan tugas

yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung ataupun tidak

langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan

mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai

Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Bank.

BAB VI.

RAPAT PEMILIK SAHAM.

Pasal 18.

(1) Tata-tertib rapat pemilik saham biasa/saham prioritet dan rapat umum

pemilik saham diatur dalam peraturan pendirian Bank dengan

mengingat petunjuk-petunjuk Menteri Urusan Bank Sentral.

(2) Keputusan dalam rapat Pemilik saham biasa/saham prioritet dan rapat

umum pemilik saham diambil dengan kata mupakat.

(3) Jika kata mupakat termaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka

pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan

kepada Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan.

(4) Kepala …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Kepala Daerah Daswati I disebut pada ayat (3) mengambil keputusan

dengan memperhatikan pendapat-pendapat termasuk pada ayat (3)

setelah mendengar Badan Pengawas dan melaporkannya kepada

Menteri Urusan Bank Sentral.

(5) Jikalau dalam jangka waktu satu bulan setelah keputusan dimaksud

pada ayat (4) dilaporkan, Menteri Urusan Bank Sentral tidak

membatalkan atau menunda pelaksanaannya, keputusan itu dapat

segera dilaksanakan.

BAB VII.

PENGAWASAN.

Pasal 19.

(1) Badan Pengawas menentukan garis besar kebijaksanaan Bank dan

menjalankan pengawasan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang cara menjalankan pekerjaan Badan

Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan persetujuan

Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan dengan mengingat

ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan dalam peraturan

pendirian Bank.

Pasal 20.

(1) Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang dan

sebanyak-banyaknya 5 orang, diantaranya Ketua Badan Pengawasan.

(2) Anggota Badan Pengawas adalah warganegara Indonesia.

(3) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

Daerah Daswati I atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari

daerah yang memiliki saham prioritet.

Pengangkatan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengangkatan itu berlaku untuk selama-lamanya 3 tahun; setelah

waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat

kembali.

Pasal 21.

Pengawas teknis perbankan dijalankan oleh Bank Indonesia dan

pengawasan teknis-perusahaan dijalankan oleh Bank Pembangunan

Indonesia.

BAB VIII.

KOORDINASI POLITIS-EKONOMIS.

Pasal 22.

Koordinasi politis-ekonomis kegiatan Bank-bank Pembangunan Daerah

dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar supaya usaha-usaha Bank tersebut

dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Nasional semesta Berencana.

BAB IX.

TAHUN BUKU,

Pasal 23.

Tahun buku Bank adalah tahun takwim.

BAB X.

RENCANA KERJA TAHUNAN.

Pasal 24.

(1) Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku baru mulai berjalan,

Direksi menyampaikan sebuah rencana kerja tahunan kepada Badan

Pengawas untuk disetujui.

(2) a. Segala …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) a. Segala perobahan-perobahan atas rencana dimaksudkan pada ayat

(1) dapat diadakan oleh Badan Pengawas setelah dirundingkan

dengan Direksi;

• Badan pengawas selekas mungkin memberikan persetujuannya

atas rencana kerja tahunan dengan ketentuan, bahwa paling

lambat sebulan sebelum tahun buku mulai berjalan rencana yang

disetujuinya itu sudah sampai kepada Pemerintah Pusat untuk

pengesahan.

• Kecuali apabila sebelum menginjak tahun buku baru Pemerintah

Pusat mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang

dimuat dalam rencana kerja tahunan, rencana tersebut berlaku

sepenuhnya.

(3) Rencana kerja tahunan tambahan atau perobahan- perobahannya yang

terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas dan baru dapat

dijalankan setelah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XI.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA

DAN KEGIATAN BANK.

Pasal 25.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank dikirimkan

oleh Direksi kepada Badan Pengawas, Kepala Daerah Daswati I yang

bersangkutan dan Pemerintah Pusat menurut cara dan waktu yang

ditentukan dalam Peraturan Pendirian Bank.

BAB XII. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XII.

PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 26.

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan

yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, kepada Badan

Pengawas, para pemilik saham prioritet, Kepala Daerah Daswati I

yang bersangkutan dan Pemerintah Pusat menuxut cara dan waktu

yang ditentukan dalam peraturan pendirian Bank.

(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Perhitungan tersebut disahkan oleh Kepala Daerah Daswati I yang

bersangkutan setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

(4) Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Bank

Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan tidak mengajukan

keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah

disahkan.

(5) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan Bank yang

telah disahkan tersebut dalam Berita Daerah Daswati I yang

bersangkutan dan sekurang-kurangnya dalam dua buah surat kabar

yang mempunyai peredaran terbanyak dalam daerah usaha Bank yang

bersangkutan.

BAB XIII.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.

Pasal 27.

(1) Penggunaan laba bersih, setelah lebih dahulu dikurangi dengan

penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan-pengurangan lain

yang wadjar dalam perusahaan Bank, ditetapkan sebagai berikut :

• untuk …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• untuk dana pembangunan Daswati I yang bersangkutan 15%;

• untuk para pemilik saham prioritet dan biasa 405 dibagi menurut

perbandingan nilai nominal saham-saham;

• untuk cadangan umum 25%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk

sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, pendidikan dan

jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing

ditentukan dalam peraturan pendirian Bank.

(2) Laba dari saham prioritet dimasukkan dalam dana pembangunan

Daerah yang memiliki saham prioritet.

(3) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.

(4) Cara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan cadangan

tujuan termaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan setelah

mendengar pendapat Badan Pengawas.

BAB XIV.

PEMBUBARAN.

Pasal 28.

(1) Pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturnja ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Daswati I yang bersangkutan.

(2) Sisa kekayaan Bank setelah diadakan likwidasi dibagikan kepada

para pemilik saham prioritet dan saham biasa menurut perbandingan

nilai nominal saham-saham.

(3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada

Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan yang memberikan

pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah

diselesaikan oleh likwidatur.

BAB XV. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XV.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KHUSUS.

Pasal 29.

(1) Selambat-lambatnya setahun setelah Undang-undang ini berlaku,

maka :

• tidak suatu badan perkreditanpun diperkenankan memakai nama

"Bank Pembangunan Daerah", apabila pembentukannya tidak

didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini;

• segenap Bank Pembangunan Daerah yang telah didirikan dan

mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1965 (Lembaran-Negara No. 2

tahun 1955) harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan

dalam Undang-undang ini.

(2) Bank dikecualikan dari pengenaan bea meterai seperti dimaksud

dalam Bab XII Aturan Bea Meterai 1921.

BAB XVI.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 30.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan

oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 31.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bank Pembangunan

Daerah 1962" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1962.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1962

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 59

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1962

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK

PEMBANGUNAN DAERAH.

UMUM.

Tujuan Negara Pancasila Indonesia adalah membangun masyarakat yang adil dan

makmur; dengan demikian kebijaksanaan pembangunan haruslah ditujukan untuk

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merata. Berhubung dengan itu

maka segenap modal dan potensi yang ada perlu dimobilisasi guna kepentingan

pembangunan, terutama dengan tujuan meninggikan produksi dan pendapatan nasional.

Pembangunan daerah akan berakibat bertambah tingginya taraf kemakmuran daerah,

yang merupakan dorongan pula kearah otonomi yang luas bagi Daerah.

Sesuai dengan maksud itu pula, maka berdasarkan Undang- undang No. 19 Prp

tahun 1960 tentang Perusahaan Negara Pemerintah Pusat akan menyerahkan perusahaan-

perusahaan regional tertentu kepada Daerah. Untuk mengembangkan daya produksi

didaerah itu maka perlu segenap modal dan potensi dikerahkan; dalam pada itu pihak

swasta harus pula diajak ikut-serta dengan aktip untuk bersama mengusahakan

pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta

Berencana.

Perpaduan potensi Pemerintah Daerah dan Swasta itu terjelma dalam Bank-bank

Pembangunan Daerah (selanjutnya dalam penjelasan ini disebut Bank) yang ketentuan-

ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-undang ini.

Maksud dan usaha Bank tersebut disimpul dalam pasal 4 dan 5. dari mana teranglah

sudah bahwa disamping rencana pembangunan Daerah. Dengan demikian proyek-proyek

pembangunan daerah adalah terutama bersifat komplementer terhadap proyek-proyek

yang tercantum dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Tidak …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tidak perlu dijelaskan kiranya, bahwa pembiayaan proyek- proyek pembangunan

oleh Bank harus dilakukan menurut perhitungan-perhitungan biaya yang tepat berdasarkan

azas ekonomi perusahaan, agar tiap kredit yang diberikan terjamin kembalinya (self

liquidating).

Undang-undang ini tidak dimasukkan untuk mendirikan, melainkan untuk mengatur

ketentuan-ketentuan pokok yang harus diperhatikan dalam membentuk Bank oleh karena

pendiriannya cukup diatur dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I.

Dengan demikian maka keseragaman dalam garis besarnya akan tercapai, sedang

fleksibilitet masih cukup diadakan, sehingga dapat ditampung keadaan-keadaan yang khas

terdapat dimasing- masing Daerah.

Guna menegaskan azas gotong-royong dalam melaksanakan pembangunan Daerah,

maka modal yang terhimpun dalam Bank tidak hanya berasal dari penyertaan Daerah

Swatantra Tingkat I dan/atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetapi kesempatan ikut-

serta terbuka pula bagi Daerah Swatantra Tingkat lainnya, badan-badan hukum yang

didirikan oleh Daerah, serta bagi golongan Swasta (Pasal 7).

Adapun penyertaan dalam modal Bank berupa saham- saham "atas nama" yang

besarnya nilai nominal masing-masing diserahkan kepada Daerah sendiri mengingat

kemungkinan-kemungkinan yang ada, akan tetapi dengan ketentuan bahwa modal semula

yang disetor harus paling sedikit Rp. 20 juta.

Agar supaya pembangunan daerah dapat segera dimulai, maka sebagai insentip

mendirikan Bank, Pemerintah Pusat bersedia pula memberikan bantuan berupa pinjaman

kepada Daerah-daerah Swatantara Tingkat I dan/atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta-

Raya lagi pula akan diusahakan supaya selekas mungkin sesudah Undang-undang ini

ditetapkan Bank sudah dapat memulai usaha-usahanya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Pembatasan daerah usaha Bank sudah tentu tidak dimaksudkan sebagai suatu hal

yang mutlak dalam arti : meskipun pada prinsipnya Pemerintah menghendaki

supaya ditiap Daswati I diadakan Bank, sehingga setiap Daerah dapat

menggunakan Banknya masing-masing, namun bila ternyata ada sesuatu Daerah

tidak/belum dapat mendirikannya sudah barang tentu bahwa daerah itu dapat

menggunakan jasa-jasa Bank dari daerah lain yang berbatasan, satu dan lain

menurut pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah.

Ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 2 dan pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 5.

Ayat (1)

sub a. Dalam memberikan pinjaman hendaknya Bank untuk menjamin

supaya kredit yang diberikan dapat dibayar kembali, hendaknya Bank dalam

menjalankan kebijaksanaan perkreditannya sejauh mungkin mengutamakan

pemberian kredit kepada proyek- proyek yang dapat menjamin pembayaran

kembali kredit itu dari hasilnya (self-liquidating).

Pada …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pada dasarnya pinjaman hanya diberikan untuk perusahaan-perusahaan

daerah dan perusahaan campuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta.

Sungguhpun demikian dalam hal-hal tertentu sektor swasta didaerah dapat

juga memperoleh pinjaman dari Bank dengan persetujuan Menteri Urusan

Bank Sentral.

sub b. Ketentuan ini bermaksud agar Bank tidak membeli/ memiliki saham-

saham perusahaan yang diberi pinjaman, tetapi Bank sebagai pemberi kredit

sudah barang tentu dapat menentukan syarat-syarat pemberian kredit itu.

sub c. Disamping menjalankan tugasnya sebagai badan pembiayaan untuk

proyek-proyek termasuk pada ayat (1) huruf a, sudah sewajarnya Bank

dengan alat perlengkapannya dapat pula digunakan sebagai saluran kredit

untuk proyek-proyek lainnya dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Pada azasnya Bank hanya memberikan pinjaman untuk investasi saja. Akan

tetapi dimana perlu, disamping pinjaman untuk investasi, Bank dapat

memberikan kredit eksploitasi dalam arti modal kerja pertama, yakni apabila

Bank telah memberikan kredit investasi kepada sesuatu perusahaan yang baru

didirikan dan perusahaan ini tidak mungkin mendapat pinjaman untuk modal

kerja pertama dari sesuatu bank umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Ayat (1)

Untuk menambah kemampuan memberi pinjaman-pinjaman investasi, maka

Bank dapat menerima depositor selain itu penerimaan depositor (dalam arti

time-deposit) itu tidak bertentangan pula tidak akan merugikan penyelenggaraan

tugas Bank selaku bank pembangunan.

Ayat (2)

Bank umum pada umumnya mengutamakan pemberian kredit jangka pendek,

selain itu sifat khas bank umum terutama terletak pada kemungkinan dapatnya

bank umum itu menciptakan uang atas dasar uang yang diterimanya sebagai

uang giral. Sifatnya penciptaan uang inilah yang seharusnya tidak ada pada

suatu bank pembangunan.

Ayat (3)

Bank tidak bergerak dalam lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7.

Badan-badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia

mencakup pula badan-badan hukum yang didirikan oleh Daswati I dan daerah-

daerah swatantra lainnya berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8.

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Saham-saham prioriteit dari Bank diperuntukkan hanya bagi Daerah Swatantra,

sehingga kekuasaan dalam mengemudikan Bank pada hakekatnya berada dalam

tangan Pemerintah Daerah.

Ayat (7) …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (7)

Dalam melakukan hak, wewenang dan kekuasaan pemilik saham prioriteit

Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Daerah - sesuai dengan ketentuan pasal

14 dan pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) -

bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutip dibidang Urusan Rumah

Tangga Daerah (Otonomi) dan dalam hal demikian dengan bantuan Badan

Pemerintah Harian yang antara lain dapat merupakan pemberian pertimbangan

baik diminta maupun tidak.

Ayat (8) sampai dengan ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 9.

Ayat (1)

Modal pendirian saja tidak akan mencukupi untuk memenuhi tugas pemberian

kredit investasi. Karena itu, sebagai lazim dijalankan oleh suatu bank

pembangunan masih perlu tambahan modal kerja dengan mengusahakan

diperolehnya pinjaman jangka panjang.

Walaupun pasal 7 ayat (2) huruf b modal asing yang menetap (domestic capital)

tidak dapat ikut-serta dalam modal Bank, namun dengan adanya ketentuan pada

ayat ini terbuka kesempatan yang luas bagi pemilik-pemilik domestic capital

untuk ikut-serta dalam usaha-usaha Bank dalam arti kata luas dengan memberi

pinjaman-pinjaman dan/atau membeli obligasi-obligasi Bank.

Ayat (2)

Untuk menarik uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat dan menyalurkannya

dalam lapangan pembangunan, Pemerintah Pusat akan mengadakan usaha-usaha

kearah itu, yang hasilnya sebagian akan dipergunakan untuk memperbesar

modal kerja Bank.

Pasal 10. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10.

Pasal ini merupakan larangan bagi Jawatan Pajak untuk menggunakan penyertaan

dalam Bank ini sebagai bukti untuk mengenakan atau menambah pajak dan bagi

instansi-instansi pengusut untuk mempergunakannya sebagai dasar pengusutan.

Pasal 11.

Pimpinan umum Bank dilakukan oleh suatu Badan Pengawas, yang menentukan

garis besar kebijaksanaan Bank dan menjalankan pengawasan atas Direksi. Adapun

Direksi merupakan badan pelaksana dan melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari.

Pasal 12.

Sejalan dengan kewajiban anggota-anggota Direksi mengganti kerugian yang

diderita oleh Bank karena perbuatan-perbuatan diluar kekuasaan/wewenangnya,

Kepala Daerah Daswati I atas usul Badan Pengawas, dapat memberhentikan

anggota-anggota Direksi dari tugasnya karena melakukan tindakan yang merugikan

Bank atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Negara.

Ayat (1)

menentukan wewenang Kepala Daerah akan tetapi prosedur pelaksanaannya

yang mengenai huruf b dan c ditentukan lebih lanjut pada ayat-ayat berikutnya.

Anggota-anggota Direksi yang dikenakan tuduhan demikian berhak membela

diri dan hadir dalam suatu sidang khusus untuk maksud pembelaan diri itu.

Sidang itu wajib diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan

sesudah tindakan pemberhentian sementara diambil oleh Kepala Daerah Daswati

I. Kegagalan/kelalaian Badan Pengawas mengadakan sidang termaksud dalam

jangka waktu sebulah itu membawa akibat pemberhentian sementara itu batal

menurut hukum.

Untuk …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk menjamin supaya sidang itu sejauh mungkin memperoleh pandangan

obyektif sidang dihadiri oleh Kepala Daerah Daswati I dan atas permintaannya

dapat dihadiri pula oleh beberapa anggota Badan Pemerintah Harian/Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan untuk mengeluarkan

pendapatnya.

Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta banding

terhadap keputusan Kepala Daerah Daswati I bila keputusan itu mengakibatkan

pemberhentian anggota Direksi. Bandingan diajukan secara tertulis disertai

alasan-alasan kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah paling

lambat dua minggu sesudah yang bersangkutan menerima pemberitahuan

dimaksud pada ayat (4) huruf e.

Sebelum ada keputusan Menteri tersebut mengenai bandingan, maka

pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditunda. Agar supaya

persoalan jangan berlarut-larut maka dinyatakan, bahwa keputusan Menteri

tersebut dalam hal ini mengikat, baik terhadap anggota Direksi yang

bersangkutan, maupun terhadap pihak-pihak lainnya.

Tanggal stempel pos dianggap sebagai tanggal pengiriman surat bandingan.

Pasal 13.

Oleh karena tugas anggota Direksi dalam Bank mempunyai sifat suatu fungsi-

organisatoris yang merupakan pekerjaan yang memerlukan pencurahan tenaga dan

waktu sepenuhnya maka tidak wajar pekerjaan ini dilakukan sebagai pekerjaan

sampingan/rangkap, maka itu sudah layak, bahwa para anggota Direksi janganlah

hendaknya dibebani tugas-tugas lain yang sekiranya sangat mempengaruhi perhatian

dan daya kerja mereka dalam Bank. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan-jabatan

yang dipikulkan oleh Pemerintah (misalnya duduk dalam Panitia-panitia Negara),

asal saja tidak menghalang-halangi tugasnya sehari-hari pada Bank.

Pasal 14 sampai dengan 20.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 21. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21.

Pengawas teknis perbankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan teknis perusahaan

oleh Bank Pembangunan Indonesia jadi juga untuk Bank, dijalankan oleh Bank

adalah Sesuai dengan tugas masing-masing bank tersebut.

Pasal 22.

Bank yang masing-masing merupakan badan hukum dan berdiri sendiri, memerlukan

suatu koordinasi politis-ekonomis supaya tetap terpelihara keseimbangan dalam

rangka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Tidaklah dimaksudkan

bahwa Pemerintah Pusat campur tangan dengan urusan Bank sehari-hari.

Yang dimaksudkan disini dengan Pemerintah Pusat ialah Wakil Menteri Pertama

bidang Keuangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 sampai dengan 28

Dalam garis besarnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-

undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Berapa besar jumlah cadangan umum setinggi-tingginya kelak dapat ditentukan oleh

Badan Pengawas dan Direksi dengan persetujuan Pemerintah.

Laba bersih adalah laba bruto dikurangi pajak.

Pasal 29 sampai dengan 31.

Tidak memerlukan penjelasan.

Diketahui .

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2490