PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1965

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NO. 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 31) MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden untuk

memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962

perlu segera mengadakan perubahan atas Peraturan Pergudangan 1960

sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 2 Prp tahun

1960;

• bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22

ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

• bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar, Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan

menjadi Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

1. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi

Ekonomi tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional

tanggal, 18 Mei 1962;

1. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi

Ekonomi untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko.

T.O.E. Tahun 1962;

1. Undang-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang tentang Pergudangan No. 2 Prp. tahun 1960

(Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1962

tentang perubahan Undang-undang No. 2 Prp tahun 1962 No. 31,

menjadi Undang-undang, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai

di bawah ini:

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

• "Gudang", ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup

dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk

dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang- barang

perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh

Menteri Perdagangan;

• "Barang perniagaan", ialah barang bergerak yang pemakaiannya

tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri.

Pasal 2.

Semua fihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang

diwajibkan:

• mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh

Menteri Perdagangan;

• mengadakan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mengadakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan

keluar gudang, sehingga jelas dapat diketahui asal dan harga

pembelian barang maupun tujuan dan harga penjualannya dengan

maksud untuk mudah diikuti lalu-lintas barang-barang tersebut;

• memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi

barang-barang perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan

dan/atau instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini.

• membayar uang biaya administrasi tiap tahun yangg jumlahnya dan

cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;

• kewajiban-kewajiban tersebut pada ayat-ayat a sampai dengan d di

atas dikecualikan bagi gudang-gudang yang terletak di pelabuhan

yang termasuk dalam kekuasaan/pengawasan Penguasa Pelabuhan.

Pasal 3.

(1) Siapapun dilarang menyimpan barang-barang penting dalam gudang

lebih lama dari pada jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan.

(2) Jenis-jenis barang-barang penting termaksud pada ayat (1) pasal ini

akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

(3) Jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan

mengingat:

• barang hasil dari import guna penyalurannya di dalam negeri;

• barang hasil dalam negeri dengan tujuan export;

• penggolongan gudang menurut letak tempatnya.

(4) Menteri Perdagangan dapat mengadakan pembatasan- pembatasan

terhadap pemindah-tanganan barang-barang penting.

(5) Dalam…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Dalam melaksanakan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini Menteri

Perdagangan mendengar Menteri-menteri yang berkepentingan.

Pasal 4.

(1) Menteri Perdagangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Instansi Pemerintah lain dilarang membuat peraturan tanpa kuasa

Menteri Perdagangan.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan

Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pasal 6.

Undang-undang ini dinamakan "Peraturan Pergudangan 1962", dan mulai

berlaku pada hari tanggal diundangkannya dengan mempunyai daya surut

sampai tanggal 30 Juni 1962.

Agar…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik. Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 54

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1965

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

No. 2 Prp TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. 31)

MENJADI UNDANG-UNDANG

PENJELASAN UMUM

• Dengan dijiwai oleh Instruksi Presiden No. Instr. 2/Ko.-T.O.E. tahun 1962 yang

dikeluarkan atas landasan amanat Presiden tentang garis-garis besar ekonomi

nasional tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, maka terhadap Peraturan

Perdagangan 1960 perlu diadakan perubahan untuk khusus memperlancar lalu-

lintas barang perniagaan terutama barang penting dengan membatasi waktu

penyimpannya dalam gudang-gudang;

• Pembatasan waktu penyimpanan itu sangat perlu untuk mempercepat jalannya arus

barang, yaitu :

• barang dengan tujuan ekspor supaya lancar mengalir dari gudang didaerah

pedalaman kegudang daerah tengah dan selekasnya masuk ke-gudang

pelabuhan, siap untuk diekspor.

• barang asal impor supaya lancar mengalir dari gudang pelabuhan kegudang

di daerah tengah dan selekasnya diteruskan ke gudang daerah pedalaman

kegudang-gudang didaerah pedalaman.

• terutama supaya dalam gudang-gudang didaerah tengah tidak penuh

tertumpuk barang-barang untuk diekspor maupun barang-barang asal impor.

• Pemindah-tanganan barang digudang juga perlu dibatasi, sehingga yang untuk

ekspor lekas diekspor dan yang asal impor lekas dialokasikan.

• Pembatasan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pembatasan waktu penyimpanan maupun pembatasan pemindah-tanganan barang

digudang, terutama didaerah tengah, adalah usaha mendorong serta memelihara

jalannya arus barang usaha mendorong serta memelihara jalannya arus barang

secara terus-menerus menuju tempat pada waktu yang secepat-cepatnya.

• Memiliki/menguasai gudang seperti memikul tugas kepentingan umum dan diikut-

sertakan dalam pemberantasan gangguan-gangguan lalu-lintas barang, oleh sebab

itu pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Pergudangan ini diancam dengan hukuman berat dengan jalan menyatakanya

sebagai tindak-pidana ekonomi.

Sudah barang tentu pelaksanaan Peraturan ini harus diamankan dengan perbaikan hal-hal

dibidang lain sepertinya transport didaerat dan dilaut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Gudang yang harus didaftarakan itu ialah ruangan yang dipergunakan untuk

menyimpan barang-barang perniagaan dan yang tidak untuk diperuntukkan

penyimpanan barang-barang untuk keperluan sendiri, sehingga sebuah ruangan

dalam rumah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan sebagai gudang, tetapi hanya dipergunakan untuk menyimpan

barang-barang kebutuhan rumah-tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan,

bukanlah gudang menurut undang-undang ini, karena itu tidak perlu didaftarkan.

Pasal 2

Pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan :

• mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan.

• mengadakan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mengadakan administrasi yang teratur dan cukup jelas dari keluar masuknya

barang-barang digudangnya sehingga dapat diketahui asal dan harga pembelian

serta tujuan dan harga penjualan barang-barang, agar dapat mudah diikuti

jalannya peredaran barang-barang tersebut;

• memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang

perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi-instansi

Pemerintah yang berwenang dalam hal ini.

• ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dikenakan/berlaku bagi lumbung-

lumbung Desa yang biasa digunakan untuk menyimpan padi.

Pasal 3

(1) Ketentuan ini dimaksudkan agar barang-barang penting itu tidak terlalu lama

disimpan didalam gudang;

(2) Dalam peraturan ini tidak disebutkan satu-persatu barang-barang penting itu,

tetapi hanya memberikan wewenang kepada Menteri Perdagangan untuk

menetapkan sesuatu barang itu sebagai barang penting.

Ketentuan demikian diperlukan agar dapat dengan mudah menyesuaikannya

dengan waktu dan keadaan.

(3) Cukup jelas.

(4) Ketetapan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan untuk

mencegah perdagangan berantai dari barang-barang tersebut pada ayat 2.

(5) Cukup jelas.

Pasal 4

(1) Ketentuan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan untuk

menetapkan peraturan pelaksanaan dan peraturan khusus untuk

menyempurnakan peraturan ini.

(2) Untuk mendapatkan koordinasi yang sebaik-baiknya (dan mencegah peraturan

yang bersimpang-siur, maka instansi Pemerintah lainnya dilarang membikin

peraturan dibidang pergudangan ini, tanpa mendapat kuasa dari Menteri

Perdagangan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2759