HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1962

TENTANG

HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-

pokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang Hygiëne untuk

usaha-usaha bagi umum;

Mengingat : a. pasal 4, pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan pasal 15 Undang-

Undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang tahun

1960 No. 9; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131) ;

• pasal 3 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Hygiëne untuk usaha-usaha bagi umum.

BAB I

MAKSUD DAN TUDJUAN.

Pasal 1.

Maksud dan tujuan undang-undang ini ialah untuk

melindungi/memelihara/mempertinggi kesehatan masyarakat yang

mempergunakan tempat atau hasil usaha-usaha bagi umum.

BAB II …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB II

KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

• Hygiene ialah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi

derajat kesehatan;

• Usaha-usaha bagi umum ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh

badan-badan pemerintah, swasta maupun perserorangan yang

menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan

oleh umum.

Pasal 3.

Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum yang diatur dalam undang-undang

ini meliputi :

• Hygiene air, susu, makanan dan minuman untuk konsumsi bagi

umum;

• Hygiene perusahaan-perusahaan;

• Hygiene bangunan-bangunan umum;

• Hygiene tempat permandian umum;

• Hygiene alat-alat pengangkutan umum;

• Hygiene untuk usaha bagi umum lain-lainnya yang akan ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan.

BAB III. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB III.

PENETAPAN SYARAT-SYARAT.

Pasal 4.

Usaha-usaha bagi umum yang dimaksud dalam pasal 2 sub b harus

memenuhi syarat-syarat kesehatan yang ditetapkan dalam atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB IV.

USAHA-USAHA.

Pasal 5.

Usaha-usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

Undang-undang ini ialah :

• Penerangan dan pendidikan mengenai hygiene;

• Bimbingan dalam bidang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum;

• Pengawasan dan pemeriksaan atas keadaan hygiene lingkungan pada

usaha-usaha bagi umum;

• Pengawasan dan pemeriksaan hasil produksi dan proses- produksi air,

makanan dan minuman untuk konsumsi umum;

• Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan benda-benda, alat-

alat, yang dapat membahayakan kseshatan;

• Usaha-usaha lain yang perlu.

Pasal 6.

Dalam usaha-usaha yang dimaksud dalam pasal 5 Pemerintah

Pusat/Pemerintah Daerah perlu mengikut-sertakan masyarakat.

Pasal 7. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 diatur lebih lanjut dengan

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB V.

TINDAKAN.

Pasal 8.

Jika syarat-syarat hygiene yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 4 tidak dipenuhi, maka

Pemerintah Pusat/Daerah dapat mengambil tindakan yang diperlukan

berdasarkan sesuatu Peraturan Pemerintah.

BAB VI.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 9.

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan ketentuan tersebut dalam pasal 4 sehingga dapat

membahayakan kesehatan umum, dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya

sepuluh ribu rupiah.

(2) Barangsiapa …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Barangsiapa karena kesalahannya mengakibatkan terjadinya

pelanggaran ketentuan tersebut dalam pasal 4, pelanggaran mana

dapat membahayakan kesehatan umum, dipidana dengan pidana

kurangan selama-lamanya tiga bulan dan/atau pidana denda setinggi-

tingginya lima ribu rupiah.

(3) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan yang dimaksud

dalam pasal 7 mengenai ketentuan-ketentuan pasal 5 huruf a, c, e dan

f, dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-

lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya lima ribu

rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan- ketentuannya.

(4) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan ;

tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 10.

Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Hygiëne untuk usaha-

usaha bagi umum tahun 1962".

Pasal 11.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 1962.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diudangkan di Jakarta,

pada tanggal 3 Agustus 1962.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 48

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1962

tentang

HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM.

PENJELASAN UMUM.

Tugas pemerintah, untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat,

sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan antara

lain mencakup bidang hygiene.

Walaupun selekas mungkin akan dibuat Undang-undang mengenai Hygiene Umum,

yang meliputi seluruh bidang hygiene secara luas, namun perlu segera dikeluarkan

Undang-undang ini untuk menampung soal-soal yang tercantum dalam pasal 11

"Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" sehingga peraturan-peraturan pelaksanaan

mengenai usaha-usaha bagi umum yang baru dapat didasarkan atas Undang-undang ini.

Dalam soal hygiene ini, sudah barang tentu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

pasal 1 Undang-undang Pokok Kesehatan, masyarakat perlu diikut-sertakan.

PENJELASAN PASAL PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam kata-kata melindungi/memelihara dan mempertinggi kesehatan termasuk

usaha-usaha pencegahan penyakit-penyakit yang membahayakan masyarakat.

Pasal 2.

(a) Pengertian tentang hygiene dalam Undang-undang ini dimana perlu disesuaikan

dengan pengertian yang ditetapkan dalam Undang-undang Umum mengenai

Hygiene.

(b) Usaha-usaha bagi umum yang menghasilkan sesuatu untuk dipergunakan

masyarakat adalah umpamanya : perusahaan air minum, pabrik-pabrik minuman

dan makanan dan lain-lain.

(c) Usaha- …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(c) Usaha-usaha bagi umum yang langsung dipergunakan oleh masyarakat adalah

umpamanya: kereta api, kapal laut, bioskop, tempat pemandian, sekolah dan

lain-lain.

Pasal 3.

(a) Air minum, susu, makanan dan minuman, yang dipergunakan oleh masyarakat

umum, perlu diawasi mutu kesehatannya, hingga tidak menimbulkan bahaya

untuk kesehatan karena mengandung kuman-kuman penyakit, zat-zat racun dan

sebagainya.

(b) Perusahaan-perusahaan dan lingkunganya perlu memenuhi syarat-syarat

kesehatan yang tertentu secara minimal agar supaya para karyawan tidak mudah

mengalami bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia atau faktor-faktor

biologis yang tertentu dan dapat bekerja dalam ruangan dan suasana yang sehat.

(c) Bangunan-bangunan umum seperti stasiun, pelabuhan, bioskop, sekolah dan

lain-lain harus memenuhi syarat-syarat kesehatan antara lain adanya pentilasi,

kebersihan, dan sebagainya supaya tidak menjadi sumber penyakit menular.

(d) Alat-alat pengangkutan umum, seperti kereta api, bis, kapal pesawat terbang dan

sebagainya perlu pula memenuhi syarat-syarat kesehatan agar para penumpang

dan karyawannya terhindar dari penyakit.

(e) Tempat pemandian umum harus pula cukup memenuhi syarat-syarat kebersihan

dan kesehatan baik airnya maupun lingkungannya, untuk mencegah penyakit-

penyakit menular.

(f) Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum lainnya, meliputi hal-hal yang sukar

digolongkan dalam usaha-usaha tersebut pada huruf a sampai huruf e

umpamanya, reaktor atom dan sebagainya.

Pasal 4. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal ini adalah syarat- syarat yang bersifat

tehnis-kesehatan dan ditujukan kepada pelaksanaan usaha untuk melindungi,

memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang mempergunakan

usaha-usaha bagi umum atau hasilnya. Demikianlah umpamanya dapat ditetapkan

bagi perusahaan yang mampu sebagai syarat kesehatan supaya menyediakan tenaga

dan alat-alat kesehatan dan sebagainya.

Pasal 5.

Dalam pasal ini ditetapkan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewajiban Pemerintah

Pusat/Daerah untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang secara

langsung menggunakan usaha-usaha bagi umum atau hasilnya.

Pada umumnya kewajiban ini meliputi penerangan, pendidikan, bimbingan

(termasuk pemberian fasilitas-fasilitas), baik untuk masyarakat maupun untuk

petugas-petugas dan pengusaha-pengusaha disamping pengawasan dan pemeriksaan

oleh yang berwajib (termasuk : pemeriksaan laboratorium-laboratirum, lembaga dan

lain-lain) terhadap dilaksanakannya syarat-syarat kesehatan yang dimaksud dalam

pasal 4.

Pasal 6.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang tentang Pokok-pokok

Kesehatan justru dalam soal-soal Hygiene ini perlu masyarakat diikut sertakan

sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia-panitia (ump.: "Panitia Kesehatan"), yang

terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah, akhli-akhli, wakil-wakil dari organisasi-

organisasi rakyat, D.P.R.G.R. D.P.R.D.-G.R. dan lain-lain.

Lembaga-lembaga seperti Lembaga Hygiene, Lembaga Sosial Desa, dan sebagainya

dapat juga diikut sertakan.

Pasal 7. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang seperlunya untuk mengatur pelaksanaan

usaha-usaha yang dimaksud dalam pasal 5 dan 6 sesuai dengan keadaan dan

keperluan didaerah.

Pasal 8.

Tindakan-tindakan harus ditujukan kepada perlindungan kesehatan masyarakat,

dengan tidak memandang kepentingan perseorangan atau golongan.

Segala usaha yang berakibat penutupan suatu perusahaan hanya dapat diambil

setelah mendengar pendapat Panitia Kesehatan, Dewan Perusahaan dan organisasi

Buruh yang bersangkutan dengan mempertimbangkan segala akibatnya.

Pasal 9.

Kesehatan rakyat dan masyarakat sangat penting dan harus dilindungi terhadap

perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakannya.

Maka oleh sebab itu perlu ada suatu ketentuan pidana, Ketentuan-ketentuan dalam

pasal ini disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan pidana dalam Undang-undang

Wabah, Karantina Udara dan Karantina Laut.

Pasal ini tidak mengatur hal-hal yang sekalipun ada hubungannya dengan kesehatan,

khususnya hygiene sudah ditetapkan dalam Undang-undang lain seperti dalam

K.U.H.P. (ump. : Pasal 202, 203, 204 dan sebagainya).

Pasal 10 dan 11

Cukup jelas.

Diketahui :

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2475