KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1969

TENTANG

KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION

DI MONTREUX 1965

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Republik Indonesia sebagai anggota International

Telecommunication Union, pada tanggal 12 Nopember 1965 telah

menandatangani Konvensi International Telecommunication Union

di Montreux, Swiss;

• bahwa Konvensi International Telecommunication Union tersebut

perlu disetujui dengan Undang-undang;

• bahwa dengan berlakunya Konvensi International

Telecommunication Union pada tanggal 1 Januari 1967, maka

Konvensi yang lama yang ditetapkan di Geneva pada tanggal 21

Desember 1959 dan diratipisir oleh Republik Indonesia dengan

Undang-undang No. 6 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961

No. 21), perlu mencabut Undang-undang No. 6 tahun 1961

tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20;

1. Konvensi International Telecommunication Union 1965 pasal 18

dan 19.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Mencabut : Undang-undang No. 6 tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional

mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh (Lembaran-Negara tahun 1961

No. 21).

Menetapkan : Undang-undang tentang Konvensi International Telecommunication

Union di Montreux 1965.

Pasal 1.

Menyetujui Konvensi International Telecommunication Union di

Montreux tanggal 12 Nopember 1965 yang naskahnya dilampirkan pada

Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar

supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1969

TENTANG

KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION

UNION DI MONTREUX 1965.

1. UMUM.

Konvensi International Telecommunication Union yang disetujui di Montreux pada tahun

1965, menggantikan Konvensi International Telecommunication Union di Geneva pada tahun

Penggantian itu dilakukan berhubung secara berkala dan telah menjadi kebiasaan tiap lima

tahun sekali, dibuka kemungkinan untuk meninjau dan mengubah ketentuan-ketentuan

Konvensi yang berlaku agar dapat disesuaikan dengan perkembangan umum dan kemajuan

teknik.

Perubahan-perubahan yang dapat disetujui adalah:

1. Jumlah anggota Administrative Council yang dahulunya 25 orang oleh Konvensi

Montreux ditambah dengan 4 orang lagi hingga berjumlah 29 orang.

1. Jumlah anggota Internasional Frequency Registration Board (I.F.R.B.) yang dahulunya 11

orang dikurangi, hingga tinggal 5 orang saja.

Indonesia sebagai anggota International Telecommunication Union telah menghadiri Kongres

Umum di Montreux dan menandatangani Konvensi Montreux 1965 itu disertai pula

penandatanganan Final Protocol, Additional Protocols I sampai IV dan 46 Resolusi-resolusi.

Dengan disahkannya Undang-undang ini, maka Konvensi International Teleconununication

Union Montreux 1965 telah diratipisir sesuai peraturan perundangan Indonesia untuk

kemudian dapat dideponir pada Sekretariat Jenderal International Telecommunication Union

yang berkedudukan di Geneva melalui saluran-saluran diplomatik sesuai dengan tata-cara

yang ditentukan.

Berhubung dengan Final Protocol yang telah ditanda-tangani oleh Delegasi Indonesia, maka

pernyataan tentang tidak mengakui "Federation of Malaysia" dicabut kembali dengan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

melampirkan hal ini pada Protokol Ratipikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal

International Telecommunication Union.

Pada penjelasan Undang-undang ini dilampirkan uraian tentang ketentuan-ketentuan Konvensi

International Telecommunication Union, isi Final Protocol yang ditanda-tantani Indonesia

serta isi Additional Protocols dan resolutions.

1. Pasal DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN.

Lampiran 1 memuat nama-nama negara-negara, daerah-daerah atau kumpulan daerah-daerah

yang menjadi anggota L.T.U. Jikalau jumlahnya dalam tahun 1959 ada 96 negara, maka pada

akhir tahun 1965 jumlah itu menjadi 129 negara.

Lampiran 2 memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Convention dan lampiran-lampirannya

ditambah dengan beberapa istilah baru atau tambahan-tambahan dalam istilah-istilah yang

lama.

Lampiran 3 memuat cara atau prosedur penjelasan perselisihan-perselisihan mengenai soal-

soal tentang penafsiran Convention.

Lampiran 4 memuat peraturan-peraturan tentang:

• undangan yang harus dikirimkan kepada negara-negara anggota untuk mengunjungi

Plenipotentiary Conference apabila ada negara pengundang.

• undangan yang harus dikirimkan kepada negara-negara anggota untuk mengakhiri

Administrative Conference apabila ada negara pengundang.

• hal-hal khusus untuk penyelenggaraan konperensi-konpersensi apabila tidak ada negara

pengundang.

• batas waktu yang diberikan kepada negara-negra anggota untuk mengajukan saran-saran

dan usul-usul guna dibahas dalam Conferences.

• soal-soal tanda sah dari atau credentials bagi utusan-utusan ke-konperensi-konperensi.

• cara mengumpulkan World, Administrative Conferences atas permintaan negara-negara

anggota dan anggota luar biasa atau atas usul daripada Administrative Council.

• cara mengumpulkan Regional Administrative Conferences atas permintaan negara-negara

anggota dan anggota luar biasa atau atas usul daripada Administrative Council.

• syarat-syarat bagi semua Conferences tentang perubahan dalam tanggal dan tempat

penyelenggaraannya.

• cara-cara tentang prosedur daripada konperensi-konperensi.

• tentang wewenang Ketua Konperensi, bagaimana membentuk komite-komite,

pengawasan anggaran komite-komite, susunannya dan penunjukan para ketua dan wakil

ketuanya, pengumuman tentang terbentuknya komite-komite pada konperensi-konperensi,

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

saran-saran yang diterima pada waktu konperensi berlangsung dan peraturan-peraturan

tentang cara jalannya perdebatan-perdebatan, pemungutan suara dan tentang cara

mengajukan perubahan-perubahan.

• peraturan tentang perdebatan pada Plenary Meetings, hak suara, pemungutan suara.

• peraturan-peraturan tentang syarat-syarat ikut serta, tugas dan sidang-sidang panitia-

panitia penasehat internasional atau Consultative Committees.

• tentang kewajiban dan tugas Plenary Assembly, tentang sidang-sidangnya, berbahasa

yang harus dipakai, hak suara, dan pemungutan suara.

• pembentukan Study Groups oleh Plenary Assembly dan syarat-syarat pelaksanaan tugas

dan cara kerjanya masing-masing.

• tentang tugas dan kewajiban para Direktur dan Sekretariat Khusus.

• tentang usul-usul dan saran-saran yang diajukan kepada Administrative Conferences.

• hubungan antar Consultative Committees satu dengan yang lain dan antara Committees

tersebut dengan organisasi-organisasi internasional lainnya.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

FINAL PROTOCOL

Dalam Final Protocol yang merupakan bagian dari Final Acts Plenipotentiary Conference

Montreux 1965 diberi kesempatan kepada wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara

untuk menerangkan bahwa mereka menanda-tangani Convention ini dengan syarat-syarat;

banyak negara-negara yang mengajukan syarat-syarat antara lain Indonesia yang menyatakan

sebagai berikut:

1. Delegasi Republik Indonesia dengan ini menyatakan, bahwa penandatanganan

Convention ini yang kemudian akan disusul oleh ratipikasi oleh Pemerintah Republik

Indonesia terhadap Convention I.T.U. Montreux 1965 itu tidak boleh diartikan

bahwasanya Republik Indonesia mengakui "Federation of Malaysia", "China" dan negara-

negara lainnya yang tidak diakui oleh Republik Indonesia.

1. Delegasi Republik Indonesia dengan ini menyatakan berhak untuk mengambil langkah-

langkah yang dipandang perlu guna mengamankan kepentingannya dalam bidang dinas-

dinas telekomunikasinya terhadap semua negara-negara anggota dan anggota luar biasa.

ADDITIONAL PROTOCOLS.

Protocol I.

Penetapan jumlah pengeluaran-pengeluaran I.T.U. untuk tahun 1966 sampai 1971.

Protocol II.

Peraturan yang harus diperhatikan oleh negara-negara anggota dan anggota luar biasa untuk

menetapkan sendiri unit iurannya.

Protocol III.

Sekretaris Jenderal I.T.U. dan Wakil Sekretaris Jenderal akan mulai aktip bekerja sesuai

ketetapan Plenipotentiary Conference Montreux 1965 pada tanggal 1 Januari 1966.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Protocol IV.

Memuat persetujuan-persetujuan sementara menjelang mulai berlakunya Convention

Montreux 1965 pada tanggal 1 Januari 1967.

resolusi, REKOMENDASI, DAN OPINION. N.

Resolusi No. 1.

Memuat peraturan gaji tahunan dari pada pimpinan tertinggi I.T.U.

Resolusi No. 2.

Memuat tentang mandat yang diberikan kepada Direktur dari International Consultative

Committee khususnya C.C.I.T.T.

Resolusi No. 3.

Memuat peraturan terhadap para anggota I.F.R.D.

Resolusi No. 4.

Memuat peraturan terhadap Pejabat-pejabat Union yang terpilih.

Resolusi No. 5.

Persamaan dengan sistim umum yang dipakai oleh Perserikan Bangsa-Bangsa.

Resolusi No. 6.

Memuat peraturan tentang "grading standards" yang ada dalam I.T.U. supaya disamakan

dengan yang ada pada U.N.O.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Resolusi No. 7.

Memuat peraturan tentang pembagian geografis di dalam menetapkan pegawai staff daripada

I.T.U.

Resolusi No. 8.

Memuat peraturan tentang kebutuhan pegawai I.T.U. yang harus disesuaikan dengan adanya

pos-pos tetap dalam I.T.U.

Resolusi No. 9.

Memuat peraturan tentang pengesahan perhitungan-perhitungan I.T.U.

Resolusi No. 10.

Memuat tentang bantuan pemerintah Swiss dalam keuangan I.T.U.

Resolusi No. 11.

Memuat hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan pengeluaran Union.

Resolusi No. 12.

Memuat hal-hal tentang pengawasan perhitungan-perhitungan keuangan I.T.U.

Resolusi No. 13.

Memuat hal-hal tentang iuran negara-negara yang masih belum dilunasi.

Resolusi No. 14.

Tentang hutang Republik San Marieno yang keluar dari I.T.U.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Resolusi No. 15.

Memuat hal-hal tentang pembagian negara-negara dalam unit-unit iuran.

Resolusi No. 16.

Memuat hal-hal tentang sumbangan-sumbangan organisasi internasional yang ikut serta dalam

konperensi-konperensi dan sidang-sidang I.T.U.

Resolusi No. 17.

Memuat hal-hal tentang penerimaan dan pengesahan persetujuan yang telah diadakan antara

Administrasi Swiss dengan Sekretaris Jenderal I.T.U. mengenai Plenipotentiary Conference

Montreux 1965.

Resolusi No. 18.

Memuat peraturan tentang biaya perjalanan dan pengeluaran para anggauta Administrative

Council

Resolusi No. 19.

Memuat peraturan tentang pembuatan undangan untuk menghadiri Konperensi atau sidang

yang diadakan di luar Geneva.

Resolusi No. 20.

Memuat hal-hal mengenai world Administrative Radio Comference yang membahas hal-hal

yang berhubungan dengan Dinas Mobil Maritim.

Resolusi No. 21.

Peraturan tentang pelaksanaan Telecomunication Plan untuk Amerika Latin yang ditetapkan

oleh C.C.I.T.T. dan C.C.I.r.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Resolusi No. 22.

Memuat hal-hal tentang Regional Administrative Conference untuk Amerika Latin.

Resolusi No. 23.

Memuat peninjauan kembali peraturan mengenai privileges dan immunities daripada

Specialized Agencies.

Resolusi No. 24.

Memuat hal-hal tentang telekomunikasi dan penggunaan ruang angkasa untuk perdamaian.

Resolusi No. 25.

Memuat hal-hal tentang pemakaian jaringan telekomunikasi U.N.O. oleh lalu-lintas telegrap

dari Specialized Agencies.

Resolusi No. 26.

Memuat hal-hal tentang telegram-telegaram dan percakapan-percakapan telepon dari

Specialized Agencies.

Resolusi No. 27.

Memuat hal-hal tentang ikut sertanya I.T.U. dalam United Nations Development Programme.

Resolusi No. 28.

Memuat hal-hal tentang penyempurnaan Technical Cooperation.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Resolusi No. 29.

Memuat peraturan tentang penyempurnaan fasilitas I.T.U. untuk informasi dan nasehat-

nasehat yang dibutuhkan oleh negara-negara sedang berkembang.

Resolusi No. 30.

Memuat hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan biaya yang diakibatkan oleh ikut

sertanya I.T.U. didalam united Nations Development Programme.

Resolusi No. 31.

Memuat hal-hal mengenai standar-standar training.

Resolusi No. 32.

Memuat hal-hal tentang permintaan pengetahuan dan teknologi telekomunikasi bagi

kepentingan negara-negara sedang berkembang.

Resolusi No. 33.

Memuat hal-hal tentang perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Technical Cooperation

Programmes dan aktivitas para ahli yang dikirim oleh I.T.U.

Resolusi No. 34.

Memuat hal-hal tentang adanya seminar-seminar.

Resolusi No. 35.

Memuat hal-hal yang berhubungan dengan persiapan Draft Contitutional Charter.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Resolusi No. 36.

Peraturan mengenai Telegraph and Telephone Regulations.

Resolusi No. 37.

Memuat hal-hal tentang pemindahan beberapa peraturan dari yang satu ke yang lain, misalnya

dari Additional Radio Regulations ke Telegraph and Telephone Regulations atau sebaliknya.

Resolusi No. 38.

Menurut hal-hal tentang pembelian gedung untuk I.T.U.

Resolusi No. 39.

Memuat hal-hal yang berhubungan dengan akomodasi bagi Markas Besar I.T.U.

Resolusi No. 40.

Memuat hal-hal tentang pendirian-pendirian atau kantor-kantor di daerah-daerah.

Resolusi No. 41.

Memuat hal-hal tentang status juridis dari pada I.T.U.

Resolusi No. 42.

Memuat hal-hal mengenai reorganisasi Sekretariat I.F.R.B.

Resolusi No. 43.

Memuat hal-hal mengenai permintaan I.T.U. kepada International Court of Justice untuk

Advisory Opinions.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Resolusi No. 44.

Memuat hal-hal tentang ikut sertanya Afrika Selatan dalam konperensi-konperensi daerah di

Afrika.

Resolusi No. 45.

Memuat hal-hal yang berhubungan dengan dikeluarkannya Afrika Selatan dari Plenipotentiary

Conference.

Resolusi No. 46.

Memuat hal-hal mengenai wilayah-wilayah jajahan Portugis.

Rekomendasi: tentang tidak dibatasinya penyiaran berita-berita.

Opinion 1 : Para anggota dan anggota luar biasa mengakui cita-cita untuk menghindarkan

bebannya tiap-tiap berita telekomunikasi internasional dengan suatu fiscal tax.

Opinion 2 : Memuat hal-hal mengenai study dari pada telekomunikasi ruang angkasa.

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar.