KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1966

TENTANG

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MENJELANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : a. bahwa sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dan

Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, dalam rangka pemurnian

pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPRS yang

diatur dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan kedudukan

DPR-GR yang diatur dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960

perlu ditinjau kembali dan diatur dengan Undang-undang;

• bahwa Undang-undang tersebut perlu segera disusun berhubung

dengan adanya Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

MENGINGAT : a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1);

pasal 20 dan pasal 21.

• Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.

• Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966.

• Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

Dengan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Mencabut : 1. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959.

1. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.

2. Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.

3. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960.

4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1959.

5. Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah

dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 141 Tahun

1967. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah

dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 141 Tahun

KEDUA : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN MPRS DAN DPR-

GR MENJELANG PEMILIHAN UMUM.

BAB I….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB I.

KETETAPAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diatur

berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun l959, dalam Undang-

undang ini tetap diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara selanjutnya disingkat MPRS, menjalankan tugas dan

wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 sampai

MPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan

wewenangnya.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang diatur berdasarkan

Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 dalam Undang-undang ini

tetap diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,

selanjutnya disingkat DPR-GR, menjalankan tugas dan

wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai

DPR hasil pemilihan umum menjalankan tugas dan wewenangnya.

BAB II.

SUSUNAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 2.

(1) MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR-GR ditambah dengan

utusan-utusan dari Daerah-daerah dan Golongan-golongan.

(2) DPR-GR terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

BAB III….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB III.

KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 3.

Anggota-anggota MPRS dan DPR-GR yang pada waktu mulai

berlakunya Undang-undang ini masih menjadi anggota, tetap menjadi

anggota MPRS dan DPR-GR menurut Undang-undang ini sampai MPR

dan DPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas serta

wewenangnya dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4, pasal 15, dan

pasal 16.

Pasal 4.

(1) Susunan keanggotaan MPRS sebagaimana ditentukan dalam pasal 3

Undang-undang ini dapat ditambah dengan utusan-utusan dari

daerah-daerah yang belum mempunyai atau belum mempunyai

cukup wakil dalam MPRS atas dasar perhitungan:

• 5 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah lebih

dari 3 juta.

• 4 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah 1

juta sampai dengan 3 juta.

• 3 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah

kurang dari 1 juta.

(2) Wakil-wakil dari daerah dipilih oleh DPRD yang bersangkutan.

(3) Cara pemilihan dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(4) Susunan keanggotaan DPR-GR sebagaimana ditentukan dalam

pasal 3 Undang-undang ini dapat ditambah sesuai dengan

perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

BAB IV...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB IV.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 5.

Sebelum MPR dan DPR hasil pemilihan umum terbentuk, maka MPRS

dan DPR-GR yang sekarang ada menurut Undang-undang ini

berkedudukan dan berfungsi sebagai MPR dan DPR yang dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6.

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud

Undang-Undang Dasar 1945, DPR-GR mempunyai hak-hak :

• Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.

• Meminta keterangan (interpelasi).

• Mengadakan penyelidikan (angket).

• Mengadakan perubahan (amandemen).

• Mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain.

• Menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang-

undangan.

(2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.

BAB V….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB V.

PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 7.

(1) Pimpinan MPRS dan DPR-GR masing-masing terdiri atas seorang

Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, yang merupakan kesatuan

Pimpinan.

(2) Ketua dan para Wakil Ketua MPRS demikian juga Ketua dan para

Wakil Ketua DPR-GR dipilih oleh dan dari anggota badan-badan

yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna dari masing-masing

badan yang bersangkutan itu.

Pasal 8.

(1) Pimpinan MPRS terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik seorang

dan Utusan Daerah dan seorang dan Golongan Karya.

(2) Pimpinan DPR-GR terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik dan 2

orang dari Golongan Karya.

BAB VI.

SUMPAH ANGGOTA/PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 9.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Pimpinan

MPRS/DPR-GR diambil sumpah/janjinya menurut agama masing-

masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna

terbuka MPRS/DPR-GR.

(2) Sebelum...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Sebelum memangku jabatannya anggota MPRS/DPR-GR diambil

sumpah/janjinya menurut agama masing-masing oleh Ketua

MPRS/DPR-GR atau anggota pimpinan lainnya.

Pasal 10.

Bunyi sumpah/janji, dimaksud dalam pasal 9 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya,

untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, langsung

atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan

atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun

juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau

pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa akan menjunjung

tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-

Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-

peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya

akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia

dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik

Indonesia."

Pasal 11….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota MPRS/DPR-GR yang pada

waktu mulai berlakunya Undang-undang ini telah diambil

sumpah/janjinya menurut ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 2

Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dianggap telah

mengangkat sumpah/janji menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB VII

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.

Pasal 12.

(1) Untuk dapat menjadi anggota MPRS/DPR-GR harus dipenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

• Cakap menulis dan membaca huruf latin.

• Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kepada

Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada perjuangan Revolusi

Indonesia untuk mnengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

• Tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung, dalam

gerakan-gerakan kontra Revolusi, G-30-S/PKI dan atau

organisasi-organisasi terlarang/terbubar lainnya.

• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

pengadilan yang tidak dapat dirubah ini.

• Tidak...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan

berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi

karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman

sekurang-kurangnya 5 tahun.

• Tidak terganggu jiwa-ingatannya.

(2) Semua anggota MPRS dan DPR-GR harus nyata-nyata bertempat

tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB VIII.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

MPRS/DPR-GR.

Pasal 13.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota MPRS dan DPR-GR

ditetapkan oleh instansi tersebut dalam pasal 4 atau oleh

partai/organisasi/instansi tersebut dalam pasal 15 untuk selanjutnya

melalui pimpinan MPRS/DPR-GR disahkan oleh Presiden.

Pasal 14.

Anggota-anggota MPRS/DPR-GR yang pada mulai berlakunya Undang-

undang ini masih tetap menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 dianggap telah diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam

Undang-undang ini.

Pasal 15.

Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan

sebagai berikut:

• Anggota…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai

yang bersangkutan.

• Anggota dari Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi

dengan satu partai politik dapat diganti oleh organisasi karya yang

bersangkutan dengan persetujuan induk partainya.

• Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi

dengan sesuatu partai politik dapat diganti atas permintaan

organisasinya atau instansi yang bersangkutan.

• Utusan Daerah dalam MPRS oleh DPRD dapat diganti atas

keputusan DPRD propinsi yang bersangkutan.

Pasal 16.

Seorang anggota berhenti antar-waktu sebagai anggota MPRS/DPR-GR

karena:

• Meninggal dunia.

• Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan

MPRS/DPR-GR.

• Diganti menurut pasal 15.

• Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota MPRS/DPR-

GR, dengan keputusan MPRS/DPR-GR.

• Tidak memenuhi lagi syarat syarat menurut ketentuan dalam pasal

12 berdasarkan keterangan yang berwajib.

• Terkena larangan perangkapan jabatan menurut pasal 19.

Pasal 17….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17.

Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 12 ayat

(1) huruf c, d, e, f, dan karena alasan tersebut dalam pasal 16 huruf d

adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 18.

Untuk penggantian anggota MPRS/DPR-GR yang berhenti antar-waktu

menurut pasal 16 berlaku ketentuan menurut pasal 15.

BAB IX.

LARANGAN PERANGKAPAN.

Pasal 19.

(1) Keanggotaan DPR-GR tidak dapat dirangkap dengan jabatan

Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-

hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan

Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan

Agung, dan Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan MPRS tidak dapat dirangkap dengan jabatan- jabatan

tersebut dalam ayat (1).

BAB X….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB X.

KEKEBALAN ANGGOTA-ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 20.

Anggota-anggota MPRS/DPR-GR tidak dapat dituntut di muka

pengadilan karena ucapan-ucapan yang dikemukakannya dalam rapat-

rapat MPRS/DPR-GR, baik terbuka maupun tertutup atau yang

dikemukakannya secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan

MPRS/DPR-GR atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka

mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk

dirahasiakan ataupun hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan

mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku KEDUA Bab I

KUHP.

Pasal 21.

Bagi anggota MPRS/DPR-GR diadakan peraturan khuusus mengenai

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan.

BAB XI.

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN

PIMPINAN/ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 22.

Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan, Anggota-anggota

MPRS/DPR-GR diatur oleh MPRS/DPR-GR bersama dengan

Pemerintah.

Pasal 23….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23.

Agar MPRS/DPR-GR dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya

sesuai dengan sifat dan martabat MPRS/DPR-GR dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian Anggaran, tersediakan

bagian Anggaran tersendiri.

BAB XII.

BADAN PERLENGKAPAN.

Pasal 24.

(1) MPRS/DPR-GR masing-masing mempunyai sebuah Sekretariat.

(2) Susunan, tugas dan tata-kerja Sekretariat diatur oleh MPRS/DPR-

GR sendiri.

BAB XIII.

PERATURAN TATA-TERTIB.

Pasal 25.

Peraturan tata-tertib MPRS/DPR-GR diatur sendiri oleh MPRS/DPR-GR.

BAB XIV.

PENUTUP.

Pasal 26.

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan

Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang MPRS/DPR-

GR dan mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlakunya surut

sampai tanggal 20 Juni 1966.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Nopember 1966.

A.n. SEKRETARIS NEGARA

SEKRETARIS PRESIDIUM KABINET AMPERA,

ttd

SOEDHARMONO S.H.

Kolonel CKH Nrp. 16078.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDNESIA TAHUN 1966 NOMOR 38

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG

No. 10 TAHUN 1966

TENTANG

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT SEMENTARA DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG

PEMILIHAN UMUM.

A. UMUM.

1. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 tentang "Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara diluar Produk MPRS, yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945" dinyatakan bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditinjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pelaksanaan tinjauan kembali tersebut ditugaskan kepada Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan ketentuan-ketentuan

• Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan hati nurani Rakyat dalam rangka usaha pengamanan Revolusi dituangkan dalam Undang- undang.
• Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketetuan tersebut pada ayat (1) diatas, dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat peryataan tidak berlakunya itu diatur selanjutnya dengan perundang- undangan.

1. Diantara Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak 5 Juli 1959 dan yang menyangkut persoalan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah :

• Penetapan Presiden No. I tahun 1959 tentang "Dewan Perwakilan Rakyat".
• Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang "Majelis Permusyawaratan rakyat".
• Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang "Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat".
• Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong".
• Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 tentang "Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara".

Selanjutnya…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Penetapan Presiden No. tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960 yang telah dirobah dan ditambah beberapa kali, Keputusan Presiden No. 159 tahun 1960 yang juga telah dirobah dan ditambah beberapa kali Materi yang diatur dalam Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, perlu dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

1. Kemudian untuk disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyrawaratan Rakyat Sementara No. X/MPRS/I 1966 tentang, Kedudukan semua Lembaga Negara Tertinggi Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945", maka perlu juga ditetapkan kedudukan dan fungsi MPRS/DPR-GR sekalipun belum dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum sebagai MPR/DPR yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

2. Dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang "Pemilihan Umum" dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan pungutan suara dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.

Dengan demikian dapatlah digambarkan, bahwa baru kurang lebih 2 tahun lagi MPR/DPR hasil pemilihan umum dapat dibentuk. Dalam pada itu menurut Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/ 1966, ditentukan bahwa peninjauan kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

Berhubung dengan itu maka adalah wajar apabila sebelum ada Undang-undang mengenai MPR/DPR yang hendak disusun berdasarkan pemilihan umum, diadakan ketentuan mengenai landasan hukum MPRS/DPR-GR dalam bentuk suatu Undang-undang sebagai realisasi dari peninjauan kembali Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang mengatur MPRS/DPR-GR. Undang-undang itu ialah Undang-undang tentang Kedudukan MPRS/DPR-GR menjelang Pemilihan Umum.

1. Harus diakui bahwa penyusunan MPR/DPR yang paling demokratis hanya dapat dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disinggung sama sekali mengenai pemilihan umum dalam membentuk MPR/DPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dinyatakan:

• Pasal 2…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pasal 2 ayat (1) : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah dan Golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang- undang”.
• Pasal 19 ayat (1): “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang”.

Berhubung dengan semua itu pembentukan MPRS/DPR-GR dengan Undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang ini, sebelum MPR/DPR hasil pemilihan umum terbentuk, sudah mendekati ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan MPR/DPR.

1. Kedudukan dan fungsi MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Lembaga Negara Tertinggi tidaklah dapat disamakan dengan kedudukan dan fungsi DPR.

Bahwasanya ketentuan kedudukan MPRS dan DPR-GR diatur dalam satu Undang- undang, bukanlah dimaksud hendak menyamakan kedudukan dan fungsi kedua Lembaga Negara tersebut, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya ditilik dari sudut praktis penuangan kedudukan MPRS dan DPR-GR itu dilakukan dalam satu Undang-undang. Banyak ketentuan sebagai hasil peninjauan kembali Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang mengatur MPRS dan DPR-GR dapat diperlakukan untuk kedua badan itu tanpa menyamakan kedudukan dan fungsinya. Hanya dimana ada ketentuan yang khusus berlaku bagi salah satu badan, maka dalam pasalnya dinyatakan untuk badan mana hal itu berlaku.

1. Sebagai pangkal tolak pemikiran mengenai susunan dan jumlah keanggotaan MPRS dan DPR-GR, diambil sebagai prinsip “status quo” susunan dan jumlah keanggotaan MPRS/DPR-GR pada tanggal 20 Juni 1966, yaitu tanggal dimulainya Sidang Umum MPRS ke-IV. Ini berarti, bahwa anggota-anggota yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini masih menjadi anggota tetap pada kedudukannya. Pengisian lowongan anggota yang dinyatakan berhenti karena terlibat dalam petualangan kontra revolusi “G-30-S” tidak diadakan. Adapun nama para anggota yang dimaksud dalam status quo susunan keanggotaan MPRS/DPR-GR pada tanggal 20 Juni 1966 dimuat dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini. Dalam perkembangannya lebih lanjut bagi MPRS/DPR-GR dibuka kemungkinan untuk mengadakan penyegaran dikalangan anggota-anggotanya. Hal ini dipandang perlu, agar gerak langkah MPRS/DPR-GR selalu dapat mengikuti gerak langkah dinamika masyarakat, dengan jalan memasukkan unsur-unsur progress revolusioner yang terdapat dalam masyarakat kedalam tubuhnya. Dengan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan jalan demikian dapatlah kedudukan MPRS/DPR-GR lebih didekatkan kepada kedudukannya sebagai lambang perwakilan rakyat dalam arti yang sebenarnya.

Penyegaran termaksud diatas dilakukan, dengan penambahan dan penggantian- penggantian anggota-anggota antar waktu yang dilakukan oleh partai/organisasi massa/instansi yang bersangkutan, dari mana anggota-anggota itu berasal.

1. Akhirnya perlu dijelaskan lebih lanjut, pengertian tentang partai/organisasi massa yang dimaksud dalam Undang-undang ini untuk sementara masih dilandaskan kepada ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7/1959, Peraturan Presiden No. 13/1960 dan Peraturan Presiden No. 2/1959, berhubung belum adanya Undang- undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966. Jika Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan termasuk di atas sudah terbentuk, maka Undang-undang inilah yang dijadikan landasan bagi pengertian tentang partai, ormas dan organisasi karya.

B. PASAL DEMI PASAL.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Lihat penjelasan Umum Sub 5.

BAB II.

SUSUNAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 2.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Daerah" ialah "Propinsi" menurut Undang-undang No. 18/1965 atau Daerah yang setingkat dengan itu.

Yang dimaksud dengan "Golongan" ialah: Golongan Karya yang sekarang ada di MPRS.

Ayat (2): Sesuai dengan ketentuan MPRS No. XI/MPRS/ 1966 tentang "Pemilihan Umum", maka DPR-GR terdiri dari golongan Politik dan Golongan Karya.

BAB III….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB III.

KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 3.

Lihat penjelasan umum Sub 7.

Pasal 4.

Ayat (1) : Pasal ini mengatur jumlah utusan-utusan dari Daerah yang belum mempunyai atau belum mempunyai cukup wakil dalam MPRS. Sedang jumlah utusan-utusan dari Daerah yang sekarang ada tetap dipertahankan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) : Penambahan anggota tersebut dalam pasal 4 ayat 4 ini dilaksanakan atas dasar musyawarah antara Pimpinan DPR-GR dengan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dengan tidak mengurangi keseimbangan dalam DPR-GR sebagai pencerminan dari kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

BAB IV.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPRS DAN

DPR-GR.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Fungsi DPR-GR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah:

• Membuat Undang-undang bersama dengan Pemerintah.
• Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama- sama Pemerintah.
• Mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah. Untuk…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas DPR-GR mempunyai hak-hak tersebut dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat merubah sistem Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

"Hak Interpelasi" adalah salah satu hak yang penting DPR-GR dalam menjalankan tugasnya mengawasi/mengkoreksi tindakan Pemerintah. Hak Interpelasi ini dapat diakhiri dengan suatu pernyataan pendapat.

Ayat (2) : Cukup jelas.

BAB V.

PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 7.

Ayat (1) : Pimpinan MPRS/DPR-GR tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan satu kesatuan pimpinan.

Ayat (2) : Pasal ini mengatur tentang pemilihan Ketua dan para Wakil Ketua/MPRS/DPR- GR.

Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari anggota berdasarkan peraturan Tata-Tertib, dari masing-masing badan yang bersangkutan.

Pasal 8.

Cukup jelas

BAB VI.

SUMPAH ANGGOTA/PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10.

Pada waktu pengambilan sumpah/janji Pimpinan/Anggota MPRS/DPR-GR lazimnya dipakai kata-kata tertentu, sesuai dengan agama masing-masing. Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata ,Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/ Katholik dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Cukup jelas

BAB VII

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 12.

Ayat (1) sub d : Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G-30-S/PKI ialah :

1. Mereka yang merencanakan atau mengetahuinya perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Yang dimaksud dengan terlibat secara tidak langsung dalam G-30-S/PKI ialah :

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan- ucapan yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut.
2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam per- buatan maupun ucapan yang menentang usaha Gerakan Penumpasan G-30-S.

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang/terbubar dalam pasal ini ialah : Organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan organisasi terlarang/terbubar dengan suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

BAB VlII….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VlII.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 13.

Dalam pasal ini ditentukan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota MPRS/DPR-GR yang melalui tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

1. partai/organisasi/instansi yang menetapkan.
2. pimpinan MPRS/DPR-GR atas dasar pencalonan tersebut mememintakan pengesahan dari Presiden.
3. untuk memenuhi formalitas Presiden tinggal mengesahkan.

Yang dimaksud dengan "instansi" termaksud dalam pasal 4 ialah: DPRD.

Yang dimaksud dengan "Instansi" termaksud dalam pasal 15 ialah misalnya: ABRI oleh Departemen yang bersangkutan, Koperasi oleh Gerkopin dan lain-lainnya.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Perlu dijelaskan, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penggantian anggota-anggota menurut pasal 15 ini dengan sendirinya harus didahului oleh pemberitahuan Pimpinan MPRS DPR-GR sehingga bila ada selisih pendapat antara anggota yang akan diganti dengan partai/organisasi massa yang bersangkutan, Pimpinan MPRS/DPR-GR dapat memberikan jasa-jasa baiknya. Namun demikian dalam taraf terakhir partai/organisasi massa-lah yang menentukan, dengan menghindarkan adanya tindakan yang sewenang- wenang.

Pasal 16….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

BAB IX.

TENTANG PERANGKAPAN.

Pasal 19.

Berhubung prinsip "status quo" dalam soal keanggotaan dan susunan MPRS/DPR-GR sekarang ini dijadikan dasar pemikiran, maka larangan perangkapan keanggotaan MPRS/DPR-GR diatur seperti ditentukan dalam pasal ini.

BAB X.

KEKEBALAN ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 20.

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang sayogyanya harus dijamin didalam negara demokrasi. Namun demikian, para anggota MPRS/DPR-GR wajib memegang teguh kode yang mengandung prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibocorkan.

Pasal 21.

Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota MPRS/ DPR-GR dapat leluasa melakukan tugasnya sebagai anggota MPRS/ DPR-GR dengan sebaik-baiknya, dan mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya.

BAB XI….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XI.

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN

PIMPINAN/ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 22.

Kedudukan protokoler dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil- wakil Ketua dan Anggota MPRS/DPR-GR harus sesuai dengan sifat dan martabat dari MPRS/DPR-GR Yang merupakan Lembaga Negara Tertinggi sebagai Pengemban Kedaulatan Rakyat dalam Negara. Oleh karena itu kedudukan protokoler, tunjangan kehormatan dan segala fasilitas Yang diperuntukkan bagi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota MPRS/DPR- GR harus diatur setepat-tepatnya oleh MPRS/DPR-GR bersama dengan Pemerintah.

Pasal 23.

Mengingat kedudukan dan fungsinya sebagai MPR/DPR seperti dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah tepat bahwa MPRS/DPR-GR mempunyai anggaran tersendiri. Penguasaan atas kredit-kredit Yang disediakan dalam bagian anggaran Yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan cara seperti Yang berlaku bagi suatu Departemen.

BAB XII.

BADAN PERLENGKAPAN.

Pasal 24.

Cukup jelas.

BAB XIII….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XIII.

PERATURAN TATA-TERTIB.

Pasal 25.

Dalam Peraturan Tata-Tertib akan diatur juga antara lain

1. Mengenai MPRS: MPRS mengadakan sidang :

• atas panggilan Ketua, setelah dicapai persetujuan antara Pimpinan MPRS dan Badan Pekerja MPRS.

• Atas panggilan Ketua, berdasarkan usul dari DPR-GR.

• Atas panggilan Ketua, berdasarkan usul dari sekurang- kurangnya sepersepuluh dari jumlah anggota MPRS.

1. Mengenai DPR-GR: DPR-GR mengadakan sidang

• Sidang biasa 4 kali dalam setahun.

• Sidang luar biasa atas panggilan Ketua dengan persetujuan Pimpinan dan Panitia Musyawarah DPR-GR atau atas permintaan sekurang-kurangnya sepersepuluh jumlah anggota DPR-GR. Kepada anggota-anggota DPR-GR yang tergolong dalam Golongan Karya yang berafiliasi kepada satu partai politik, diberi kebebasan untuk memilih kelompok musyawarah, sesuai dengan keinginannya.

BAB XIV.

PENUTUP.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2813