PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG

DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO.7 DRT TAHUN 1956,

TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN

DI PROPINSI SUMATERA UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Besar berdasarkan

Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956

No. 58) perlu ditinjau kembali:

• bahwa dengan ditetapkannya Sabang sebagai pelabuhan bebas

berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 (Lembaran-

Negara tahun 1963 No. 100) untuk lebih mengintensifkan dan

melancarkan usaha-usaha Pemerintah di segala bidang, sesuai dengan

fungsi Sabang sebagai pelabuhan bebas, sebagian wilayah dari Daerah

Tingkat II Aceh Besar perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah

Tingkat II yang baru, yaitu Kotapraja Sabang yang berhak mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18 dan 20 ayat I Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.

2. seperti itu telah diubah dan ditambah;

3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) 9lembaran-

Negara tahun 1959 No. 129);

1. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-

Negara tahun 1960 No. 6);

1. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956

No. 58).

Dengan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Kotapraja Sabang dengan

mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Membentuk Kotapraja Sabang yang meliputi wilayah yang terdiri

atas:

• pulau Weh,

• pulau Klah,

• pulau Rubiah, d pulau Seulake dan

• pulau Rondo (Tempurung), yang dipisahkan dari Daerah Tingkat

II Aceh Besar, dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun

(2) Daerah Tingkat II Aceh Besar dimaksud dalam Undang-undang No.

7 Drt tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Aceh Besar

baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat

(1).

Pasal 2.

(1) Pemerintah Kotapraja Sabang berkedudukan di Sabang.

(2) Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar berkedudukan di Banda

Aceh.

Pasal 3…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun.

1957, pasal 7 ayat (1), junctis Undang-undang No. 75 tahun 1957 dan

Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Sabang dan Daerah

Tingkat II Aceh Besar masing-masing terdiri atas 15 orang anggota.

Pasal 4.

Bagi masing-masing Kotapraja dan Daerah Tingkat II dimaksud pada

pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt

tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan

Undang-undang ini.

BAB II.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau

Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, mutatis-

mutandis berlaku bagi Kotapraja Sabang, sampai saat ketentuan-

ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, pada saat Undang-undang ini

berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar.

Pasal 7.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar lama,

tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:

• anggota…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, yang pada saat Undang-

undang ini berlaku, bertempat tinggal pokok di dalam wilayah

Kotapraja Sabang, berhenti sebagai anggota;

• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Daerah Tingkat II Aceh Besar yang tidak memenuhi syarat

tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960

(disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar

diperhentikan oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada

ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh

diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong dari Kotapraja Sabang yang wilayahnya mencakup

tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia

tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8.

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Sabang oleh

Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75

ayat (3) Undang-undang No. I tahun 1957.

Pasal 9.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah

Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama tetap sebagai anggota

Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan

ketentuan bahwa:

• anggota…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar

lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena

mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi oleh

Kotapraja Sabang, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Aceh

Besar diperhentikan sebagai anggota;

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar

lama yang tidak memenuhi syarat dimaksud pada pasal 10

Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), serta

syarat sebagaimana berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada pasal 7, atas usul

kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar setelah mendengar

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

yang bersangkutan, diperhentikan oleh Kepala Daerah Istimewa

Aceh.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada

ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota Badan Pemerintah Harian seperti dimaksud pada ayat (1)

huruf a, oleh Kepala Daerah istimewa Aceh diangkat menjadi

anggota Badan Pemerintah Harian dari Kotapraja Sabang, kecuali

apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 10.

(1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara

timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar menyerahkan

kepada Kepala Daerah Kotapraja Sabang:

• pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh

Kotapraja Sabang sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksana

pembentukan;

• tanah,…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak

lainnya, yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah

Tingkat II Aceh Besar lama, apabila barang-barang itu terdapat,

terletak atau berfungsi dalam Kotapraja Sabang;

• alat pengangkutan di laut atau disungai dan perlengkapannya;

alat pengangkutan di darat;

• surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan

rutine yang telah tersedia;

• perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan

dan barang-barang bergerak lainnya.

(2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya

dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 11.

(1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kotapraja

Sabang yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan

diusahakan pembiayaannya.

(2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga

diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan

atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di

Kotapraja Sabang yang baru.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan

oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Presiden Repbulik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Sekretaris Negara.

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 56

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 1O TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG

DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. TAHUN 1956

TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN

DI PROPINSI SUMATERA UTARA.

UMUM

1. Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan memisahkan

sebagian wilayahnya yang meliputi wilayah "bekas kewedanaan" Sabang yang

terdiri atas pulau-pulau Weh, Klah, Rubiah, Seulake dan Rondo (Tempurung).

Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Kotapraja Sabang sebagai badan

hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan

keuangan sendiri.

1. Untuk Daerah Tingkat II Aceh Besar, yang sebagian wilayahnya tidak dipisahkan

terus dipergunakan nama Daerah Tingkat II Aceh Besar. Untuk membedakan

Daerah Tingkat II Aceh Besar dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun

1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58) dengan Daerah Tingkat II Aceh Besar

berdasarkan Undang-undang ini, dimana perlu didalam Undang-undang ini

dipergunakan sebutan Daerah Tingkat II Aceh Besar baru.

1. Pada penetapan wilayah Kotapraja Sabang diikuti batas-batas dari wilayah "bekas

kewedanaan" Sabang yang terdiri dari pulauh Weh dan pulau-pulau lain sekitarnya

yaitu pulau-pulau Klah, Rubiah, Seuleke dan Rondo (Tempurung).

1. Jalan pikiran yang diuraikan dalam penentuan batas diatas menjadi dasar pulau

dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong, Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian i.c. Daerah Tingkat

II Aceh Besar, setelah diadakan pemisahan.

Dalam…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat-

pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti

jalannya Revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas

pemberontak kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya

terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan

Manipol Usdek, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang

progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.

1. Untuk Kotapraja Sabang dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan

Daerah yang baru. Sebelum penggangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang

biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada

pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah,

hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku.

1. Penyusunan Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-

undang No. 7 Drt. tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya agar perwujudan

Kotapraja Sabang dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya.

Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan

ketentuan tersendiri.

1. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk

perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Sabang yang baru dibentuk.

Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat

membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.

1. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat

II/Kotapraja yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan

vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi

yang harus dibangun secara memadai.

PASAL…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

Lihat penjelasan umum

Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah

Tingkat II/Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang

berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.

Pasal 4, 5 dan 6

Lihat penjelasan umum

Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960

(disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk

menepati ketentuan tersebut.

Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapatan Kepala Daerah yang

bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 4

penjelasan umum, harus diperhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh

mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang. berlaku bagi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah

Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan

pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam

Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan sebagaimana berlaku bagi anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Pasal 10 sampai dengan 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2758