KARANTINA LAUT
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1962
TENTANG
KARANTINA LAUT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-
pokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang tentang Karantina
Laut;
Mengingat : a. pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- pasal 4 dan 6 sub 3 Undang-undang tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960, Lembaran-Negara
tahun 1960 No. 131);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
I. Mencabut : a. "Quarantaine Ordonnantie" (Staatsblad No. 277 tahun 1911) yang
telah berulang-kali diubah, dan
- Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1959 tentang penyakit
karantina (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 126);
II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA LAUT.
BAB I …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.
- Penyakit karantina ialah:
(1) Pes (Plague);
(2) Kolera (Cholera);
(3) Demam kuning (Yellow fever);
(4) Cacar (Smallpox);
(5) Tifus bercak wabahi - Typhus exanthematicus infectiosa (Louse
borne Typhus);
(6) Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever);
- Masa tunas penyakit karantina ialah untuk:
(1) Pes : enam hari;
(2) Kolera : lima hari;
(3) Demam kuning : enam hari;
(4) Cacar : empat belas hari;
(5) Tifus bercak wabahi : empat belas hari;
(6) Demam balik-balik : delapan hari.
- Tindakan karantina : ialah tindakan-tindakan terhadap kapal beserta
isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan
penjalaran penyakit karantina.
- Dalam karantina : ialah suatu keadaan kapal yang berada di suatu
tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan
karantina.
- Isyarat karantina : ialah isyarat menurut buku "Peraturan Isyarat
Internasional".
- Pemeriksaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Pemeriksaan kesehatan : ialah pengunjungan dan pemeriksaan
kesehatan oleh dokter pelabuhan dan/atau stafnya terhadap keadaan
kapal dengan isinya.
- Wabah : ialah penjalaran atau penambahan banyaknya peristiwa
penyakit karantina.
- Seorang terjangkit : ialah seorang yang menderita atau yang dianggap
oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina.
- Seorang tersangka : ialah seorang yang dianggap oleh dokter
pelabuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit
karantina.
- Pelabuhan : ialah suatu daerah yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagai tempat kapal berlabuh.
- Kapal : ialah semua alat pengangkut, juga termasuk kepunyaan
Angkatan Bersenjata, yang dapat berlayar.
- Awak kapal : ialah para pegawai suatu kapal yang dipekerjakan untuk
bertugas di atasnya.
- Dokter pelabuhan : ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan
Undang-undang ini.
- Isolasi : ialah pengasingan seseorang atau beberapa orang dari yang
lain dalam suatu stasion karantina, rumah sakit atau tempat lain oleh
dokter pelabuhan untuk mencegah penularan penyakit.
- Pengawasan : ialah suatu tindakan karantina yang mewajibkan
seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga ia dapat
melanjutkan perjalanannya.
- Surat keterangan kesehatan : ialah keterangan kesehatan yang harus
diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nakhoda mengenai keadaan
kesehatan di kapal yang memenuhi syarat- syarat internasional.
Pasal 2. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 2.
Undang-undang ini bermaksud menolak dan mencegah masuk dan
keluarnya penyakit karantina dengan kapal.
BAB II.
PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN
TERJANGKITNYA PELABUHAN.
Pasal 3.
(1) Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan suatu
pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia dan luar negeri
terjangkit suatu penyakit karantina.
(2) Penetapan dan pencabutan yang dimaksudkan pada ayat (1)
diumumkan dalam Berita-Negara.
Pasal 4.
(1) Suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia ditetapkan
terjangkit penyakit karantina, bila di pelabuhan dan/atau daerah
wilayah itu terdapat :
- seorang penderita penyakit karantina yang bukan berasal dari luar
pelabuhan atau daerah wilayah itu;
- tikus berpenyakit pes di daratan atau di kapal yang termasuk
perlengkapan pelabuhan;
- binatang-binatang yang bertulang punggung yang mengandung
virus penyakit demam kuning yang aktip;
- wabah tifus bercak wabahi atau demam balik-balik.
(2) Suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah luar negeri ditetapkan
terjangkit suatu penyakit karantina, bila terdapat :
keadaan seperti tersebut dalam ayat (1) a sampai dengan d,
penetapan terjangkit oleh pemerintah yang bersangkutan.
Pasal 5. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5.
Pencabutan penetapan yang dimaksud didalam pasal 4 ayat (1)
dilakukan :
- setelah mereka yang menderita kolera, cacar, pes, tifus bercak
wabahi, demam balik-balik sembuh kembali, meninggal dunia atau
diisolasikan selama waktu sekurang-kurangnya dua kali masa tunas
penyakit-penyakit tersebut dan penyakit-penyakit itu tidak timbul
kembali; dalam pada itu dijalankan segala tindakan yang memberikan
jaminan penyakit itu tidak menjalar kelain daerah;
sebulan sesudah lenyap epizooti, dalam hal pes tikus;
tiga bulan sesudah tidak timbul keaktipan penyakit demam kuning
yang disebarkan oleh nyamuk yang bukan nyamuk aedes aegypti;
- tiga bulan sesudah lenyap penyakit demam kuning pada manusia
yang disebarkan oleh nyamuk aedes aegypti atau sebulan sesudah
penderita terakhir penyakit demam kuning, sedang dalam waktu itu
angkat index aedes aegypti tetap kurang dari 1%.
Pasal 6.
Dipelabuhan Indonesia, yang ditetapkan terjangkit penyakit karantina,
ditempatkan untuk kapal tanda-tanda karantina sebagai berikut :
pada siang hari; bendera Q (kuning);
pada malam hari; dua lampu putih, yang satu ditempatkan diatas yang
lain, dengan jarak dua meter yang tampak dari jarak dua mil.
BAB III …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB III
PENGGOLONGAN KAPAL.
Pasal 7.
Terhadap penyakit karantina kapal digolongkan dalam:
kapal sehat;
kapal terjangkit;
kapal tersangka.
Pasal 8.
Pes.
(1) Kapal ditetapkan terjangkit pes, jika :
- pada waktu tiba dipelabuhan terdapat penderita pes atau terdapat
tikus pes dikapal;
- lebih dari enam hari sesudah embarkasi terjadi peristiwa pes.
(2) Kapal ditetapkan tersangka pes, jika :
- dalam enam hari sesudah embarkasi terjadi peristiwa pes,
walaupun pada waktu tiba tidak ada lagi seorang penderita
dikapal itu;
- terdapat banyak kematian tikus didalamnya, yang mencurigakan.
(3) Kapal yang tidak termasuk ayat (1) dan (2), ditetapkan sehat setelah
diperiksa, walaupun kapal itu datang atau dalam kapal itu terdapat
orang yang datang dari suatu pelabuhan yang terjangkit pes.
Pasal 9.
Kolera.
(1) Kapal ditetapkan terjangkit kolera, jika :
- pada waktu tiba dipelabuhan terdapat penderita kolera
didalamnya;
- dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- dalam lima hari sebelum tiba dipelabuhan terdapat penderita
kolera didalamnya.
(2) Kapal ditetapkan tersangka kolera, jika : selama perjalanan terdapat
penderita kolera dikapal tetapi didalam lima hari sebelum tiba
dipelabuhan tidak lagi terdapat penderita kolera didalamnya.
(3) Kapal yang tidak termasuk ayat (1) dan (2) ditetapkan sehat setelah
diperiksa, walaupun kapal itu datang atau dalam kapal itu terdapat
orang yang datang dari suatu pelabuhan yang terjangkit kolera.
Pasal 10.
Cacar.
(1) Kapal ditetapkan terjangkit cacar, jika :
pada waktu tiba dipelabuhan terdapat penderita cacar didalamnya;
dalam perjalanan terdapat penderita cacar didalamnya.
(2) Kapal yang tidak termasuk ayat (1) ditetapkan sehat setelah diperiksa.
Pasal 11.
Demam kuning.
(1) Kapal ditetapkan terjangkit demam kuning, jika :
- pada waktu tiba dipelabuhan terdapat penderita demam kuning di
dalamnya;
- didalam perjalanan terdapat peristiwa demam kuning didalamnya;
(2) Kapal ditetapkan tersangka demam kuning, jika :
- kapal itu datang dari daerah terjangkit demam kuning dan
didalam waktu enam hari tiba dipelabuhan;
- kapal itu datang dari daerah terjangkit demam kuning dan
didalam waktu kurang dari tiga puluh hari tiba dipelabuhan
terdapat nyamuk aedes aegypti didalamnya.
(3) Kapal yang tidak termasuk ayat (1) dan (2) ditetapkan sehat setelah
diperiksa.
Pasal 12. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 12.
Tifus bercak wabahi.
Kapal ditetapkan sehat walaupun dikapal itu terdapat seorang penderita
tifus bercak wabahi.
Pasal 13.
Demam balik-balik.
Kapal ditetapkan sehat walaupun didalam kapal itu terdapat penderita
demam balik-balik.
BAB IV
PENGGOLONGAN PELABUHAN KARANTINA.
Pasal 14.
Untuk pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan tindakan karantina
Menteri Kesehatan menggolongkan pelabuhan-pelabuhan Indonesia
dalam:
- Pelabuhan karantina kelas I, dimana dokter pelabuhan dapat
menyelenggarakan tindakan karantina sepenuhnya.
- Pelabuhan karantina kelas II, dimana dokter pelabuhan dapat
menyelenggarakan sebagian dari tindakan karantina.
- Pelabuan bukan pelabuhan karantina, dimana sama sekali tidak dapat
diselenggarakan tindakan karantina.
BAB V. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB V.
DOKUMEN KESEHATAN.
Pasal 15.
Untuk kapal yang dikenakan pemeriksaan kesehatan diisi suatu
keterangan kesehatan maritim yang harus diberikan kepada dokter
pelabuhan oleh nakhoda mengenai keadaan kesehatan di kapal.
Pasal 16.
Tiap penumpang dan awak kapal dari suatu kapal yang ada di dalam
perjalanan internasional diharuskan memiliki keterangan vaksinasi cacar
yang berlaku; Menteri Kesehatan menetapkan bentuk dan isi keterangan
vaksinasi tersebut.
Pasal 17.
Tiap kapal harus memiliki surat keterangan hapus-tikus/atau surat
keterangan bebas hapus-tikus; bentuk dan isi surat keterangan tersebut
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pasal 18.
Dokumen-dokumen tersebut dalam pasal 15, 16 dan 17 tentang bentuk
dan isinya disesuaikan dengan bentuk-bentuk yang dilampirkan pada
"International Sanitary Regulations 1951".
Pasal 19. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 19.
Kapal yang berbendera Indonesia dan kapal yang melakukan pelayaran
pantai di dalam wilayah Indonesia, harus mempunyai suatu buku
kesehatan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
BAB VI.
TATA-CARA DAN TINDAKAN KARANTINA.
- Tata-cara pada kedatangan kapal.
Pasal 20.
(1) Tiap kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina.
(2) Tiap kapal yang datang dari suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah
Indonesia yang ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina berada
dalam karantina.
(3) Tiap kapal yang mengambil penumpang dan/atau muatan dari kapal
yang disebut dalam ayat (1) dan (2) berada dalam karantina.
(4) Kapal yang disebut pada ayat (1), (2) dan (3) baru bebas dari
karantina, bila telah mendapat surat izin karantina.
Pasal 21.
Nakhoda kapal yang dalam karantina dilarang menurunkan atau
menaikkan orang barang, tanaman dan hewan, sebelum memperoleh surat
izin karantina.
Pasal 22.
Nakhoda kapal menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin
atau memberitahukan suatu keadaan dikapal dengan memakai isyarat
sebagai berikut :
Siang hari. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Siang hari.
Bendera Q : kapal saya sehat/saya minta izin karantina.
Bendera Q diatas panji pengganti kesatu : kapal saya tersangka.
Bendera Q diatas bendera L : kapal saya terjangkit.
Malam hari.
Lampu merah diatas lampu putih dengan jarak maximum 1,80 meter :
saya belum mendapat izin karantina.
Pasal 23.
(1) Izin lepas karantina diberikan oleh dokter pelabuhan setelah
dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan terdapat bahwa kapal itu
sehat atau kalau segala tindakan yang dianggap perlu oleh dokter
pelabuhan telah selesai dilakukan.
(2) Jika kepada suatu kapal tidak dapat diberikan izin lepas karantina,
tetapi dokter pelabuhan berpendapat bahwa bahaya kemasukan
serangga suatu penyakit karantina tidak seberapa membahayakan,
maka dokter pelabuhan dapat memberikan izin terbatas karantina
kepada kapal yang bersangkutan untuk jangka waktu yang tertentu.
(3) Jika dalam waktu berlakunya izin lepas dan/atau izin lepas terbatas
karantina timbul suatu kematian atau penyakit karena suatu penyakit
karantina, izin yang dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak berlaku
lagi. Dalam hal itu kapal menuju kesuatu pelabuhan karantina untuk
mendapat tindakan-tindakan karantina yang diperlukan.
Pasal 24. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 24.
(1) Untuk kapal yang datang dari luar negeri dan akan singgah di suatu
pelabuhan bukan pelabuhan karantina dan untuk kapal yang
mempunyai pelayaran tertentu antar luar negeri dan pelabuhan-
pelabuhan Indonesia bukan pelabuhan karantina oleh Menteri
Kesehatan dapat diberikan surat izin sementara karantina tanpa
dibebaskan dari tindakan karantina.
(2) Surat izin yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan atas
permintaan perusahaan pelayaran kapal tersebut yang bertempat
kedudukan di Indonesia atau mempunyai hubungan lalu-lintas
pelayaran tetap dengan tempat-tempat tertentu.
Pasal 25.
(1) Kepada kapal yang tidak mau tunduk pada peraturan karantina tidak
diberikan "izin karantina"; kepadanya diperintahkan supaya
berangkat lagi atas tanggungan sendiri dan tidak diizinkan memasuki
pelabuhan lain di Indonesia.
(2) Kapal tersebut pada ayat (1) diizinkan mengambil bahan bakar, air
dan bahan makanan di bawah pengawasan dokter pelabuhan.
(3) Kapal yang tersebut pada ayat (1) yang terjangkit demam kuning
terhadapnya dilakukan tindakan karantina.
Pasal 26.
(1) Pemeriksaan kesehatan atas suatu kapal oleh dokter pelabuhan
dilakukan secepat mungkin kecuali kalau keadaan cuaca tidak
mengizinkan.
(2) Urutan pemeriksaan yang dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan
dokter pelabuhan.
(3) Nakhoda …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Nakhoda kapal menyampaikan segala keterangan kepada dokter
pelabuhan dan memberi segala bantuan yang diminta oleh penjabat
tersebut. Jika di kapal bekerja seorang dokter kapal, maka dokter
tersebut ikut serta melakukan pemeriksaan kesehatan yang
dimaksudkan pada ayat (1).
(4) Keterangan mengenai keadaan kesehatan kapal diberikan oleh
nakhoda (dan jika ada dokter kapal, juga oleh dokter tersebut) atau
dokter kapal di bawah sumpah kepada dokter pelabuhan.
(5) Pada waktu kapal tiba di pelabuhan orang yang terjangkit dapat
diturunkan dari kapal dan diasingkan; jika diminta oleh nakhoda, hal
ini adalah suatu keharusan.
(6) Dokter pelabuhan dapat melakukan pengawasan karantina terhadap
seorang tersangka.
(7) Pengawasan karantina ini tidak boleh diganti dengan isolasi, kecuali
bila dokter pelabuhan berpendapat, bahwa kemungkinan penularan
oleh sitersangka besar sekali.
(8) Terhadap kapal Angkatan Bersenjata pemeriksaan kesehatan dapat
diganti dengan keterangan-keterangan tertulis atas pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh dokter pelabuhan; keterangan-
keterangan tertulis itu dibuat oleh komandan kapal tersebut.
(9) Jika keterangan-keterangan yang dimaksudkan pada ayat (8)
berdasarkan pendapat/pertimbangan dokter pelabuhan tidak
mencukupi, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan.
Pasal 27.
(1) Pada waktu tiba dipelabuhan nakhoda kapal menyediakan dokumen-
dokumen sebagai berikut :
keterangan kesehatan maritim;
keterangan hapus-tikus, atau bebas hapus-tikus yang berlaku;
sertipikat- …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
sertipikat-sertipikat vaksinasi;
buku kesehatan sekedar mengenai kapal-kapal yang dimaksud
dalam pasal 19.
(2) Dokter pelabuhan dapat memeriksa daftar penumpang, awak kapal
dan muatan.
b.Tata-cara pada pemberangkatan kapal.
Pasal 28.
(1) Dokter pelabuhan mengambil tindakan untuk :
- Mencegah pemberangkatan orang yang terjangkit atau tersangka
berpenyakit karantina;
- mencegah dimasukkannya barang-barang, tanamanan atau hewan,
dan lain-lain benda yang dapat diduga akan menyebarkan infeksi
penyakit karantina di dalam kapal yang akan berangkat.
(2) Untuk mempercepat pemberangkatan kapal, maka pemeriksaan
kesehatan terhadap penumpang dilakukan pada waktu yang sama
dengan pemeriksaan Jawatan Bea dan Cukai dan lain-lain jawatan.
(3) Seorang dalam perjalanan antar negara yang pada waktu tiba
dipelabuhan berada dalam pengawasan karantina, diperkenankan
untuk meneruskan perjalanannya.
(4) Nakhoda kapal menyiapkan pada waktunya segala dokumen
kesehatan yang dimaksud pada pasal 16, 17 dan 19.
(5) Dokter pelabuhan memeriksa segala dokumen kesehatan dan
mencegah pemberangkatan sesuatu kapal yang tidak mempunyai
dokumen yang dimaksud pada pasal 17 yang berlaku.
(6) Jika …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Jika diminta, diberikan surat keterangan perihal tindakan-tindakan
yang dilakukan terhadap kapal serta alasannya dan cara
melakukannya tanpa pembayaran keterangan dapat juga diberikan
mengenai penumpang dan muatan.
- Tindakan-tindakan lain.
Pasal 29.
(1) Tindakan karantina mencakup pemeriksaan kesehatan dan segala
usaha penyehatan terhadap kapal, bagasi, muatan barang, muatan
hewan dan muatan tanaman.
(2) tindakan penyehatan terhadap bagasi dan muatan barang dilakukan,
bila hama penyakit karantina dan barang-barang tersebut akan
diturunkan dipelabuhan.
(3) Terhadap hewan, diturunkan atau tidak, atau dipindahkan kekapal
lain dilakukan usaha-usaha penyehatan, kalau dokter pelabuhan
menganggap perlu.
(4) Pelaksanaan tindakan penyehatan harus dilakukan secepat mungkin
dengan sedapat-dapatnya tidak menyebabkan kerusakan pada alat
pengangkutan dan muatan.
(5) Surat pos, buku-buku dan barang-barang cetakan lainnya dibebaskan
dari segala usaha penyehatan dimaksudkan pada ayat (1)dan ayat (2),
terkecuali paket yang dicurigakan.
BAB VII …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VII
TINDAKAN KHUSUS TERHADAP PENYAKIT KARANTINA.
Pasal 30.
(1) Tindakan khusus terhadap penyakit karantina dilakukan oleh dokter
pelabuhan.
(2) Baik instansi pemerintah maupun swasta memberi bantuannya jika
diminta dokter pelabuhan yang diperlukan untuk melaksanakan
tindakan yang dimaksudkan pada ayat (1).
Pasal 31.
Pes.
Tindakan terhadap kapal terjangkit atau tersangka pes adalah sebagai
berikut :
pemeriksaan awak kapal dan penumpang;
para penderita diturunkan, diisolasikan dan dirawat;
para tersangka dihapus-seranggakan dan diawasi selama-lamanya
enam hari terhitung dari hari tibanya kapal di pelabuhan;
- bagasi seorang terjangkit atau seorang tersangka serta barang-barang
milik atau yang dipakai oleh si penderita dan bagian kapal yang
dicurigakan, dihapus-seranggakan dan jika perlu dihapus-hamakan;
- seluruh kapal dihapus-tikus, jika perlu.
Pasal 32.
Pada kapal yang sehat yang datang dari pelabuhan atau daerah terjangkit
pes, dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- seorang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- seorang yang tersangka yang turun diawasi selama-lamanya enam
hari, terhitung dari tanggal ia meninggalkan pelabuhan atau daerah
yang terjangkit;
- jika perlu dinas kesehatan pelabuhan dapat melakukan hapus-tikus
terhadap muatan dan atau kapal.
Pasal 33.
Muatan kapal yang datang dari pelabuhan atau daerah terjangkit pes,
hanya diturunkan:
- jika dokter pelabuhan berpendapat, bahwa tidak terdapat tikus pes di
dalam muatan itu;
- jika nakhoda memiliki surat keterangan dari dinas kesehatan
pelabuhan atau daerah terjangkit pes, yang menerangkan bahwa
tikus-tikus dan serangga-serangga dalam muatan telah dibasmi.
Pasal 34.
Kolera.
Tindakan terhadap kapal terjangkit atau tersangka kolera adalah sebagai
berikut :
pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang;
penderita diturunkan, diisolasikan dan dirawat;
penderita dengan tanda-tanda klinis kholera diperlakukan sebagai
penderita kholera;
- pengandung hama diturunkan, diisolasikan, dirawat dan baru
dibebaskan sesudah hasil pemeriksaan bakteriologis selama tiga hari
berturut-turut terdapat negatip;
- penumpang dan awak kapal yang mempunyai surat keterangan
vaksinasi kolera yang berlaku, diawasi selama lima hari sejak kapal
tiba dipelabuhan;
- penumpang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- penumpang dan awak kapal yang tidak mempunyai keterangan
vaksinasi kolera yang berlaku, diisolasikan;
- barang-barang seseorang yang terjangkit atau tersangka atau barang
lain yang disangka mengandung hama, dihapus hamakan;
- air dan tempatnya dalam kapal yang dianggap mengandung hama,
dihapus-hamakan. Tindakan ini juga dilakukan terhadap makanan
dan minuman terbuka, sayur-sayuran, ikan-ikan (kering), buah-
buahan dan lain-lain yang dimakan mentah dan tidak disimpan dalam
tempat tertutup rapat;
- tinja, air kemih, muntah, air kotor dan segala sesuatu yang dianggap
mengandung hama tidak boleh dibuang atau dikeluarkan sebelum
dihapus-hamakan;
- pembongkaran dilakukan dibawah pengawasan dinas kesehatan
pelabuhan yang melakukan segala sesuatu untuk mencegah
kemungkinan penularan;
- orang-orang yang telah melakukan pembongkaran tersebut, diawasi
selama lima hari.
Pasal 35.
(1) Orang yang datang dari daerah terjangkit kolera harus memiliki surat
keterangan vaksinasi kolera yang berlaku yang ditetapkan untuk
perjalanan antar negara.
(2) Tindakan terhadap orang yang datang dari daerah terjangkit kolera
adalah antara lain sebagai berikut :
- jika ia memiliki surat keterangan vaksinasi kolera yang masih
berlaku ia diawasi selama lima hari terhitung dari hari tanggal
berangkatnya kapal dari daerah terjangkit kolera;
- jika ia tidak memiliki surat keterangan vaksinasi kolera, ia dapat
diisolasikan selama waktu tersebut dalam huruf a.
Pasal 36. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 36.
(1) Bahan makanan dimuat dari daerah terjangkit kolera, yang dapat
dimakan mentah dan tidak disimpan dalam tempat tertutup rapat, oleh
dokter pelabuhan dapat dilarang diturunkan atau dapat diturunkan
untuk dimusnahkan.
(2) Jika bahan makanan atau minuman termaksud pada ayat (1)
merupakan sebagian dari pada muatan yang harus diturunkan maka
penurunan itu dilakukan dibawah pengawasan dinas kesehatan
pelabuhan.
Pasal 37.
Demam kuning.
Tindakan terhadap kapal yang terjangkit atau tersangka adalah sebagai
berikut :
pemeriksaan yang teliti terhadap semua penumpang dan awak kapal;
pengukuran suhu badan semua penumpang dan awak kapal;
penderita demam kuning diturunkan, diisolasikan dan dilindungi
terhadap gigitan nyamuk;
- penumpang dan awak kapal lainnya yang memiliki surat vaksinasi
demam kuning yang belum berlaku, diisolasikan sampai surat
keterangannya berlaku dan dilindungi terhadap gigitan nyamuk,
selama-lamanya enam hari, mereka yang tidak mempunyai surat
keterangan vaksinasi demam kuning, diisolasikan dan dilindungi
terhadap gigitan nyamuk selama-lamanya enam hari.
- kapal harus masuk dalam karantina sampai dinyatakan bebas dari
nyamuk aedes aegypti.
Pasal 38. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 38.
Cacar.
Tindakan terhadap kapal yang terjangkit adalah sebagai berikut :
pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang;
penderita diturunkan, diisolasikan dan dirawat;
mereka yang dianggap tidak cukup mempunyai kekebalan, dicacar,
dan dokter pelabuhan mengisolasikan atau mengawasi penumpang
yang turun selama-lamanya empat belas hari;
- bagasi atau barang-barang lain serta bagian kapal yang dianggap
mengandung hama, dihapus-hamakan.
Pasal 39.
(1) Seorang yang dalam perjalanan antar negara atau datang dari daerah
terjangkit cacar diluar maupun didalam wilayah Indonesia dan yang
belum pernah menderita cacar, harus memperlihatkan keterangan
vaksinasi cacar yang berlaku.
(2) Seseorang yang tidak mempunyai surat keterangan vaksinasi cacar
tersebut diatas dan tidak mau dicacar, diawasi selama-lamanya empat
belas hari terhitung sejak hari tanggal kapal meninggalkan daerah
terjangkit.
Pasal 40.
Tifus bercak wabahi.
Tindakan terhadap kapal yang sehat, tetapi yang menyangkut seorang
yang terjangkit atau tersangka terjangkit tifus bercak wabahi dapat
dilakukan sebagai berikut :
pemeriksaan kesehatan semua penumpang dan awak kapal;
penderita diturunkan, diisolasikan, dihapus-seranggakan dan dirawat;
mereka …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- mereka yang tersangka dihapus-seranggakan dan diawasi selama-
lamanya empat belas hari;
- bagasi, barang-barang lain dan bagian kapal, yang dianggap
mengandung hama, dihapus-seranggakan dan dihapus-hamakan.
Pasal 41.
Demam balik-balik.
Tindakan terhadap kapal mengenai demam balik-balik adalah sama
seperti untuk tifus bercak wabahi, hanya waktu pengawasan adalah
delapan hari.
BAB VIII
PERATURAN PIDANA.
Pasal 42.
(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan
dalam pasal 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26 ayat (3) dan ayat (4),
pasal 27, pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 30 ayat (2),
pasal 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan pasal 40 atau peraturan
pelaksanaan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dipidana
dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau pidana
denda sebanyak- banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah.
(2) Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IX
PERATURAN TAMBAHAN.
Pasal 43.
Hal-hal yang tidak, belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang
ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri
Kesehatan.
BAB X
PERATURAN PENUTUP.
Pasal 44.
(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang : "Karantina Laut
1962".
(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1962,
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Januari 1962,
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1962
TENTANG
KARANTINA LAUT
PENJELASAN UMUM
Soal karantina laut sehingga sekarang diatur oleh "Quarantaine Ordonnantie"
(Staasblad No. 277 tahun 1911), yang perlu diganti dengan Peraturan perundang-
undangan baru, sesuai dengan jiwa Undang-undang Pokok Kesehatan, yang menghendaki
supaya peraturan-peraturan perundangan lama segera dapat dicabut.
Berhubung dengan perkembangan lalu lintas, laut yang makin ramai dan adanya
wabah-wabah dinegara-negara sekeliling Indonesia atau adanya wabah disalah satu pulau,
perlu karantina ini segera diatur sebaik-baiknya.
Sebagai pedoman tehnis dipergunakan "International Sanitary Regulations" (I.S.R.)
dari Organisasi Kesehatan Sedunia karena undang-undang kita harus pula sesuai dengan
ukuran-ukuran internasional.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1.
- Masa tunas dalam undang-undang ini tidak mengurangi sifat relatip daripada
masa tunas menurut ilmu kedokteran; maksud penetapan masa tunas dalam
undang-undang ini ialah untuk memberikan dasar-hukum untuk menetapkan
lamanya waktu melakukan tindakan karantina.
- "Tempat yang tertentu untuk kapal-kapal "dalam karantina" ditentukan oleh
dokter pelabuhan. Dengan melakukan tindakan karantina maka hubungan
dengan sekitarnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dokter pelabuhan.
- Pemeriksaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Pemeriksaan kesehatan berkala (routine) untuk keperluan hapus tikus sebuah
kapal tidak termasuk dalam faham pemeriksaan kesehatan dalam Undang-
undang ini.
- Daerah pelabuhan meliputi daerah didarat dan dilaut yang ditetapkan oleh dokter
pelabuhan, gedung-gedung, instalasi-instalasi, peralatan dan hal-hal yang lain
yang ada didaerah.
Pasal 2.
Sesuai dengan International Sanitary Regulation.
Pasal 3.
Wewenang penetapan dan pencabutan penetapan sesuatu daerah terjangkit
dipusatkan pada Menteri Kesehatan; hal ini berhubungan dengan adanya semua
bahan-bahan di Departemen Kesehatan. Lagi pula dapat dengan mudah diusahakan
supaya keterangan-keterangan dengan cepat disebarkan keseluruh wilayah Indonesia
dan Organisasi Kesehatan Sedunia (W.H.O.) sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam International Sanitary Regulations.
Menteri Kesehatan dapat mendelegeer wewenang tersebut diatas kepada pejabat
tertinggi disuatu daerah yang terpencil.
Pasal 4.
Cukup jelas.
Pasal 5.
Epizooti pes adalah epidemi penyakit pes pada tikus.
Pasal 6.
Cukup jelas
Pasal 7. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7.
Penggolongan ini perlu supaya tindakan karantina yang tertentu dapat dijalankan. Ini
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam International Sanitary Regulations.
Pasal 8 s/d 11.
Cukup jelas.
Pasal 12 dan 13.
Pernyataan sehat ini bertalian dengan sifat serangga yang sedikit sekali
memungkinkan ketularan. Risikonya akan kemungkinan ini dapat diabaikan, apabila
dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang besar yang disebabkan, jika perjalanan
kapal tersebut terhambat karena tindakan-tindakan karantina.
Pasal 14.
Penggolongan pelabuhan perlu juga, oleh sebab belum atau tidak semua pelabuhan
dapat diperlengkapi dengan personalia beserta alat-alat yang diperlukan.
Pasal 15 s/d 19.
Dokumen-dokumen kesehatan ini perlu untuk memudahkan dan mempercepat
pemeriksaan karantina.
Pasal 20 s/d 25.
Cukup jelas
Pasal 26.
Dengan "sumpah" dalam ayat (4) dimaksud juga keterangan yang nilai hukumnya
sama dengan sumpah.
Pasal 27 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 27 s/d 29.
Cukup jelas.
Bab VI dan Bab VII.
Tindakan karantina dilakukan dengan memperhatikan norma-norma keagamaan dan
kesusilaan menurut pasal 10 Undang-undang Pokok Kesehatan.
Pasal 42.
Cukup jelas.
Pasal 43.
Perongkosan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Karantina
Laut ini diatur dengan peraturan-peraturan pelaksanaan berdasarkan pasal ini.
Diketahui:
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2373
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-
pokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang tentang Karantina
Laut;
a. pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- pasal 4 dan 6 sub 3 Undang-undang tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960, Lembaran-Negara
tahun 1960 No. 131);