Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA Nomor I/MPR/1998 diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 8 ayat (3), ketentuan huruf "b" dan "c" dihapus, dan ketentuan huruf"d" diganti dengan huruf "b. Utusan Golongan-golongan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" sehingga selengkapnya berbunyi: "(3) Anggota tambahan yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh: a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang bersangkutan; b. Utusan Golongan-golongan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Dalam Pasal 13, angka "(1)” dihapus, dan ketentuan ayat (2) dihapus sehingga selengkapnya berbunyi: "Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat."
3. Dalam Pasal 21, kalimat sesudah "dan" diganti dengan "sebanyak-banyaknya lima orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya anggota fraksi" sehingga selengkapnya berbunyi: 2 / 5

"Pimpinan Majelis terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya lima orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi." 4. Dalam Pasal 24, ditambah kalimat "Fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21" sehingga selengkapnya berbunyi: "Pimpinan Majelis dipilih dari dan oleh anggota fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21." 5. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dihapus. 6. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan diganti sehingga selengkapnya berbunyi: "(1) Dalam hal anggota Pimpinan Majelis berhalangan tetap, anggota tersebut diganti oleh anggota fraksi yang bersangkutan. (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis dan diberitahukan kepada anggota melalui fraksi-fraksi. (3) Apabila ada Sidang Umum/Sidang Istimewa, penggantian tersebut dilaporkan." 7. Pasal 35 diubah sehingga selengkapnya berbunyi: "Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan Majelis ialah: a. PRESIDEN; b. Wakil PRESIDEN; c. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung; e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri; h. Jaksa Agung; i. Jabatan lain yang tidak dapat dirangkap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan." 8. Dalam Pasal 36 ayat (1) huruf "c" dan "d" dihapus. 9. Dalam Pasal 40 huruf "d" setelah kata "tugas-tugas Pimpinan Majelis" ditambah anak kalimat "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sehingga selengkapnya berbunyi: "d. Membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 3 / 5

10. Sebelum Pasal 42 ditambah subjudul yang berbunyi "PIMPINAN BADAN PEKERJA MAJELIS".
11. Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi: "(1) Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh unsur Pimpinan Fraksi Utusan Daerah sebagai ketua dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Tetap Badan Pekerja Majelis yang mencerminkan fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21."
12. Dalam Pasal 46 ayat (1) kata "sejauh mungkin" dihapus sehingga selengkapnya berbunyi: "(1) Keanggotaan Panitia Ad Hoc mencerminkan fraksi-fraksi Majelis."
13. Pasal 104 diganti sehingga selengkapnya berbunyi: "Perubahan UNDANG-UNDANG dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UNDANG-UNDANG Dasar 1945."
14. Pasal 105. Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 dihapus.
15. Dalam Pasal 111 setelah ayat (3) ditambah ayat (4) sehingga selengkapnya berbunyi: "(4) PRESIDEN/Mandataris wajib hadir dalam Rapat Paripurna Majelis pada acara Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Laporan Pertanggungjawaban PRESIDEN/Mandataris."