Pasal 3

(1) Penggunaan wewenang tersebut pada pasal 2 Ketetapan ini di lakukan dengan mengindahkan hak-hak warganegara serta ketentuan hukum sesuai dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945. 2 / 3

(2) Pelaksanaan penggunaan wewenang tersebut pada pasal 2 Ketetapan ini, segera diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.