Pasal 15

Menugaskan kepada PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur lebih lanjut dalam berbagai UNDANG-UNDANG sebagai pelaksanaan dari Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini dengan memperhatikan sasaran dan waktu yang terukur.