Pasal 8

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan verifikasi terhadap

laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membentuk tim verifikasi.

(3) Tim verifikasi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

• kementerian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

• asosiasi terkait dengan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

(4) Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dapat

mengikutsertakan tenaga ahli di bidang Hak Cipta dan/atau Teknologi Informasi atau wakil dari kementerian/lembaga lainnya.

(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:

• memeriksa kebenaran atas laporan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;

• memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya konten dan/atau hak akses pengguna ditutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;

• menyiapkan rekomendasi hasil verifikasi; dan

• melaporkan hasil verifikasi kepada menteri yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim verifikasi dapat meminta

keterangan dari penyedia jasa layanan atau penyedia jasa konten.

4 / 8

www.hukumonline.com