Peraturan Pemerintah (5,121)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang SUSUNAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1948 tentang MENCABUT PASAL 27 PERATURAN TENTANG PENGANGKATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI DAN PASAL 11 PERATURAN TENTANG GAJI PEKERJA PENDUDUK DI JAWA UNTUK SEMENTARA WAKTU MENJALANKAN LAGI QUOTREGLEMENT OMTRENT HET VERLENEN VAN BINNENLANDSCHE VERLOVEN AAN BURGERLIJKE LANDSDIENAREN

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1948 tentang JAWATAN KEHUTANAN DIJADIKAN JAWATAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1948 tentang BADAN TEXTIEL NEGARA DIJADIKAN BADAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1948 tentang PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJADIKAN PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1948 tentang B.P.P.G.N. DIJADIKAN BADAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1948 tentang PERUSAHAAN TAMBANG MINYAK DIJADIKAN PERUSAHAAN BAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948 tentang PENETAPAN PEMBATASAN HARGA DARI BARANG-BARANG PENTING

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1948 tentang CARA MENGURUSNYA TAWANAN POLITIK (MADIUN)

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1948 tentang MILITAIRISASI. PERCETAKAN. PERATURAN TENTANG PERCETAKAN YANG DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DIJADIKAN PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1948 tentang PENGUMPULAN BAHAN MAKANAN DAN DISTRIBUSI

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1948 tentang PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MEMPERPANJANG TEMPO TERMASUK DALAM PASAL 6 AYAT 8 "PERATURAN PERJALANAN DINAS"

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1948 tentang PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1948 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1947)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1948 tentang PERMOHONAN GRASI

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1948 tentang PEMBERIAN KEKUASAAN MENGELUARKAN SURAT PAKSA UNTUK MEMUNGUT PAJAK

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1948 tentang JAWATAN LISTRIK DIADAKAN DALAM PENGAWASAN ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 tentang KEJAHATAN-KEJAHATAN DALAM KEADAAN BAHAYA YANG DAPAT DIHUKUM DENGAN HUKUMAN MATI

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1948 tentang MEMPERCEPAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM KEADAAN BAHAYA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948 tentang PERATURAN KECELAKAAN 1947

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1948 tentang MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 2, TAHUN 1948 DARI HAL PERATURAN KECELAKAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1948 tentang PERATURAN TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1947 DARI HAL PERMOHONAN GRASI

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1948 tentang MENGHITUNG TERNAK DALAM TAHUN 1948

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1948 tentang PERATURAN PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK BANK BERHUBUNG DENGAN ADANYA UANG PALSU

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1948 tentang JAMINAN TERSEDIANYA TANAH TANAH OLEH KELURAHAN KELURAHAN GUNA PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERTANIAN DI DAERAH SURAKARTA DAN JOGJAKARTA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1948 tentang MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG UNDANG BEA MATERAI 1921

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN PEGAWAI

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 tentang PERATURAN YANG MENGATUR KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT DI SUMATRA

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tentang MENUNDA BERLAKUNYA PASAL 6 OSAMU SEIREI NO. 7, TAHUN 1944 TENTANG LAMANYA JABATAN KEPALA DESA

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1947 tentang KANTOR URUSAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947 tentang PEMERINTAHAN SUMATERA

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 tentang PERMOHONAN GRASI

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1947 tentang MENGHAPUSKAN LARANGAN KELUAR MASUK BARANG DARI DAN KE DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1947 tentang MEMBERI KETENTUAN TENTANG KEWARGAAN NEGARA SESEORANG

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1947 tentang MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI PURWAKARTA, SUKABUMI, SIBOLGA DAN KOTARAJA

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tentang MENGUBAH BENTUK MATERAI TEMPEL, MATERAI DAGANG DAN MATERAI UPAH

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 tentang PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 JO. NO. 18 TAHUN 1947 TENTANG PERMOHONAN GRASI

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1947 tentang MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH 1947 NOMOR 17, DARI HAL PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK MENTERI

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang PERATURAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI POLISI

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947 tentang MAHKAMAH TENTARA DAERAH TERPENCIL

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 tentang MAHKAMAN TENTARA SEMENTARA

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1947 tentang PENEMPATAN KOMISARIS NEGARA DI LUAR JAWA

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947 tentang PERATURAN PROMES NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1947 tentang PEMBENTUKAN BADAN INDUSTRI NEGARA YANG BERKEWAJIBAN MENGURUS DAN MENGATUR PERINDUSTRIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 tentang PERATURAN MEMUAT PENAMBAHAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1947 TENTANG SUMPAH JABATAN UNTUK HAKIM, JAKSA, PANITERA SERTA PANITERA PENGGANTI

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947 tentang PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1947 TENTANG PERMOHONAN GRASI

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1947 tentang PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK PARA MENTERI

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1947 tentang INSTRUKSI UNTUK WALIKOTA DI SELURUH INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1947 tentang PENYELENGGARAAN TATA USAHA KEUANGAN DI TIAP-TIAP KEMENTERIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA