Pasal 6

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

• nomor induk berusaha;

• sertifikat standar; dan/atau

• izin.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

• IUP;

• IUPK;

• IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

• IPR;

• SIPB;

• izin penugasan;

• izin Pengangkutan dan Penjualan;

• IUJP; dan

6/101

• IUP untuk Penjualan.

(5) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:

• efektivitas;

• efisiensi;

• akuntabilitas; dan

• eksternalitas.