Pasal 23
BAB 5 — PEMBATASAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. (2) Dalam hal PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN menjadi calon PRESIDEN atau calon Wakil PRESIDEN maka fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (3) Terhadap calon PRESIDEN dan calon Wakil PRESIDEN yang bukan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selama berkampanye diberikan fasilitas pengamanan dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari anggaran negara. (5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan PRESIDEN.