Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Badan Tenaga Nuklir Nasional meliputi penerimaan dari:

• jasa kalibrasi;

• jasa sertifikasi;

• jasa analisis pemantauan radiasi perorangan dan daerah kerja;

• jasa iradiasi;

• jasa pengelolaan limbah radioaktif;

• jasa eksplorasi bahan galian dengan teknologi nuklir;

• jasa pengerjaan dan uji mekanik;

• jasa penyiapan sampel dan analisis; jasa konsultasi; i.

• jasa teknis uji tidak merusak;

• jasa

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• jasa keahlian ketenaganukliran;
• penjualan produk teknologi nuklir;
• jasa pendidikan dan pelatihan;
• jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
• jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.