Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perdagangan meliputi penerimaan dari: a. Jasa Pendidikan dan Pelatihan; b. Jasa Penyewaan Sarana dan Prasarana; c. Jasa Penyewaan Fasilitas Pendukung; d. Jasa Penyewaan Penginapan; e. Jasa Sertifikasi; f. Jasa Pelatihan Kompetensi Personil; g. Jasa Inspeksi Teknis; h. Jasa Konsultasi Mutu/Pengujian Mutu; i. Jasa Profesi Fungsional Penera; j. Jasa Pengujian dan Pengambilan Contoh; k. Jasa Pengujian Dalam Rangka Persyaratan Izin Tanda Pabrik dan Izin Tipe Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
l. Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal; m. Jasa Informasi Ekspor;
n. Jasa di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; o. Jasa Kalibrasi dan Verifikasi; p. Jasa Informasi Wajib Daftar Perusahaan; q. Jasa Informasi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
r. Denda Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pendaftaran Prospektus dan Perjanjian Waralaba; s. Denda Sanksi Administratif atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; t. Jasa Pelatihan Kerjasama baik dengan Organisasi Nasional maupun Internasional;
u. Jasa ...

u. Jasa Informasi Perusahaan; dan v. Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf r adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. (4) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dan huruf u adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.