Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Departemen Dalam Negeri berasal dari:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
• Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
• Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

3 2009, No.172