Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai

tarif dalam bentuk satuan rupiah,

(2) Terhadap masyarakat tidak mampu dapat diberikan keringanan pengenaan tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

(3) Pemberian keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan,