Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN PP 42-1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN PPN, DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DAN PPH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
regulation_id: "PP_63_1998" document_type: "PP" title_indonesian: "Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN PP 42-1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN PPN, DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DAN PPH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI" year: "1998" number: "63" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/pp/pp-63-1998" frbr_uri: "/akn/id/act/pp/1998/63" official_source: "https://peraturan.go.id/id/pp-no-63-tahun-1998" source: "pasal.id"
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN PP 42-1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN PPN, DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DAN PPH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
Sumber: https://pasal.id/peraturan/pp/pp-63-1998
Pasal I
Menambah ketentuan baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 1995 yang dijadikan Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3A
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah, ditanggung oleh Pemerintah.
(2) Pajak Penghasilan yang terutang oleh kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh hibah, ditanggung oleh Pemerintah."
Pasal II
PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 107
