Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1. PNS Pusat;
2. Anggota TNI;
3. Anggota POLRI;
4. penerima pensiun;
5. penerima tunjangan;
6. pejabat negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
7. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
8. pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri.

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

1. PNS Daerah;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Bupati/Walikota; dan
4. Wakil Bupati/Wakil Walikota.