Pasal 1

Berhak untuk mengeluarkan surat paksa ialah : A. mengenai Pajak Pendapatan (Pajak Peralihan):

penguasa yang ditunjuk untuk MENETAPKAN kohir menurut pasal 15 ayat 2 juncto pasal 10 ayat 3 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944; B. mengenai Pajak Kendaraan bermotor:

pengusaha yang ditunjuk untuk MENETAPKAN kohir menurut pasal 12 ayat 1 Ordonansi Pajak Kendaraan bermotor 1934; C. mengenai Pajak Jalan:

penguasa yang ditunjuk untuk MENETAPKAN kohir menurut pasal 7 ayat 1 Ordonansi Pajak Jalan 1942; D. Mengenai Pajak Upah,

Pajak Kekayaan,

Pajak Perseroan,

Pajak Penjualan,

Pajak Peredaran,

Pajak Rumah tangga,

Pajak Verponding:

Kepala Inspeksi Keuangan yang ditunjuk untuk MENETAPKAN kohir mengenai pajak yang disebut pada sub D. ini. E. mengenai Penagihan Penghasilan Lebih yang terhutang kepada Negeri:

Kepala Inspeksi Keuangan yang bertugas untuk memegang kohir menurut pasal 7 UNDANG-UNDANG Penagihan Penghasilan Lebih yang Terhutang.