Pasal 49

(1) Dalam hal jumlah pajak yang masih harus dibayar a tau

utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 4 7 diterbitkan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47.

(3) Surat ...

SK No 0463 72 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 46 ­

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau

seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau

seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan banding.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau

seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.